Pemulihan Aceh Dikebut, Guru Besar Universitas Trisakti Ingatkan Ancaman Normalisasi Simbol Konflik

Pemulihan Aceh Dikebut, Guru Besar Universitas Trisakti Ingatkan Ancaman Normalisasi Simbol Konflik

Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi rehabilitasi wilayah Aceh pascabencana banjir dan longsor, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya normalisasi simbol separatisme yang dinilai berpotensi mencederai perdamaian dan stabilitas sosial di Tanah Rencong. Pendekatan pemulihan kemanusiaan dan penegakan hukum ditegaskan berjalan seiring.

 

Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik sebagai tindakan serius yang melanggar hukum sekaligus mengingkari komitmen perdamaian pascakonflik. Menurutnya, simbol tersebut tidak dapat dipahami sebagai ekspresi kebebasan berpendapat biasa.

 

“Perdamaian Aceh adalah hasil kesepakatan besar yang mengakhiri konflik puluhan tahun. Pengibaran simbol GAM di ruang publik bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap semangat perdamaian itu sendiri,” kata Trubus.

 

Ia menilai aksi tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial dan membuka kembali luka lama masyarakat Aceh. Trubus menekankan bahwa menjaga perdamaian merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. “Menjaga perdamaian Aceh berarti menghormati kesepakatan yang sudah dicapai. Setiap tindakan yang mengarah kepada glorifikasi simbol konflik masa lalu jelas mencederai komitmen itu,” ujarnya.

 

Trubus juga mengapresiasi langkah aparat TNI AD dari Korem 011/Lilawangsa yang membubarkan aksi pengibaran bendera GAM di Kota Lhokseumawe. Menurutnya, tindakan tegas namun terukur diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. “Langkah tegas aparat sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat tetap optimal,” ucapnya.

 

Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Infanteri Ali Imran menjelaskan pembubaran aksi di Jalan Nasional Lintas Banda Aceh–Medan berlangsung persuasif tanpa kekerasan. Massa menyerahkan kain umbul-umbul menyerupai bendera GAM secara sukarela, dan aparat mengamankan seorang pria yang diduga provokator karena membawa senjata api dan senjata tajam.

 

Di sisi lain, upaya rehabilitasi pascabencana terus dikebut. Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Aceh mempercepat pemulihan konektivitas jalan nasional. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, “Kami berupaya agar akses jalan dan jembatan kembali berfungsi secepat mungkin, karena infrastruktur ini merupakan urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.”

 

Pemerintah menegaskan komitmen melanjutkan rehabilitasi Aceh secara berkelanjutan sembari menjaga perdamaian dan ketertiban umum.***

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025