Percepat Cetak Sawah, Pemerintah Siap Wujudkan Swasembada Pangan di Papua

Percepat Cetak Sawah, Pemerintah Siap Wujudkan Swasembada Pangan di Papua

Papua Selatan – Pemerintah terus mempercepat program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Papua Selatan sebagai langkah strategis mewujudkan swasembada pangan nasional. Dengan potensi lahan subur yang luas dan ketersediaan air yang melimpah, Merauke dinilai tepat menjadi pusat pengembangan lumbung pangan baru Indonesia.

 

 

 

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa akselerasi cetak sawah di Papua merupakan salah satu inisiatif monumental untuk memperkuat ketahanan pangan bangsa. “Kita menargetkan cetak sawah ini dapat menghasilkan setidaknya dua hingga tiga kali panen dalam satu tahun. Potensi alam yang subur dan air yang melimpah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan,” ujarnya.

 

 

 

Langkah konkret pemerintah ditandai dengan penandatanganan kontrak Survei Investigasi Desain (SID) antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Kabupaten Merauke dengan Dinas Pekerjaan Umum Papua Selatan. Target luasan lahan yang akan dicetak mencapai 21.291 hektare, yang menjadi bagian dari total target 41.291 hektare pada tahun 2025.

 

 

 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa program ini berfokus pada ekstensifikasi lahan pertanian. “Program cetak sawah bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan mencapai swasembada pangan. Melalui perluasan lahan, peluang produktivitas pertanian di Papua Selatan semakin besar,” jelasnya.

 

 

 

Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Papua Selatan, O’eng Anwarudin, menambahkan bahwa komitmen berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini. “Target kontrak SID CSR yang dilakukan hari ini seluas 21.291 hektare. Dengan demikian, target kontrak SID untuk 2025 seluas 41.291 hektare telah mencapai 100 persen,” terangnya.

 

 

 

O’eng juga menjelaskan, sebanyak 10.000 hektare lahan yang telah memiliki SID sudah masuk tahap kontrak pengawasan dengan Universitas Musamus. “Adanya kontrak pengawasan ini menjadi tanda bahwa program CSR di Papua Selatan sudah mulai berprogres. Kami berharap kegiatan ini bisa segera selesai bahkan lebih cepat, sehingga pada September sudah dapat dilakukan penanaman,” tambahnya.

 

 

 

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat, percepatan cetak sawah di Papua Selatan diharapkan dapat mewujudkan visi besar menjadikan wilayah tersebut sebagai lumbung pangan baru Indonesia. Langkah ini sekaligus memperkuat kedaulatan pangan nasional dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Papua. ()

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025