Presiden Prabowo Subianto, meresmikan proyek pembangunan dan juga sekaligus pengoperasian pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di sebanyak 15 provinsi di seluruh Tanah Air pada Kamis (26/06/2025) lalu.
Hal ini sebagai bukti yang sangat nyata dari bagaimana keseriusan pemerintah dalam mendorong tercapainya swasembada energi secara nasional. Tidak tanggung-tanggung, total nilai investasi dari proyek tersebut diperkirakan mencapai hingga sebesar Rp 25 triliun.
Dalam sambutannya secara daring dari Bali, Presiden Prabowo menekankan bahwa langkah ini merupakan sebuah momentum yang penting untuk bisa membawa Indonesia menuju kepada kemandirian energi.
“Peresmian pengoperasian EBT di 15 provinsi dan peningkatan _lifting_ minyak 30 ribu barel di blok Cepu adalah momentum yang sangat penting sebagai bangsa,” katanya.
“Dengan program-program ini, proyek-proyek ini, untungnya masih banyak proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan dan akan dilaksanakan, Ini adalah upaya untuk membuat bangsa kita swasembada energi,” tambahnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa proyek-proyek EBT tersebut memiliki kapasitas total hingga mencapai sebesar 379,7 megawatt (MW) yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh pelosok Indonesia.
“Acara hari ini kita meresmikan 15 provinsi lokasi proyek pembangkit listrik EBT dengan total kapasitas sebesar 379,7 MW dengan investasi kurang lebih Rp 25 triliun,” ungkap Bahlil.
Ia menambahkan bahwa proyek tersebut mencakup PLTP di Salak, Muara Laboh, hingga Blawan Ijen, serta sebanyak 47 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di 11 provinsi.
“Hari ini kita ingin melaksanakan apa yang Bapak Presiden arahkan bahwa transisi energi harus kita lakukan terus menerus… desa-desa ini kita akan memakai PLTS,” jelasnya.
Menanggapi berjalannya berbagai proyek EBT serta adanya keseriusan pemerintah yang sangat nyata pada upaya swasembada energi secara nasional, Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Yustisiana turut berkomentar.
Dia menilai bahwa langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai sebuah upaya ideologis untuk dapat menuju kepada kemandirian energi. Energi harus dilihat sebagai sebuah hak dasar bagi seluruh masyarakat, dan bukan hanya menjadi sekadar komoditas belaka.
“Menteri Bahlil konsisten menempatkan konstitusi dan keadilan rakyat sebagai pilar kebijakan energi,” tuturnya.
