Program Sekolah Rakyat Buka Peluang Lowongan Kerja untuk Guru
Jakarta – Kementerian Sosial mempercepat persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan memulai proses perekrutan (seleksi) guru. Proses seleksi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, salah satu strateginya melalui pembangunan Sekolah Rakyat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico mengatakan syarat utama mengikuti seleksi ini adalah lulusan PPG yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen dan mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, tentunya kita sama-sama tahu, diperlukan guru. Sebagai tahapan dari penunjukkan guru tersebut, perlu adanya seleksi calon guru,” kata Robben di Jakarta.
Ditambahkannya, sebanyak 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama untuk nantinya ditempatkan pada Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan. Seleksi dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun atau gratis.
“Seleksi tambahan nanti kita lakukan untuk memperoleh guru-guru terbaik yang akan mendidik dan mengawal anak-anak di Sekolah Rakyat ini. Tentunya Kementerian Sosial akan membantu proses seleksi tambahan tersebut,” imbuhnya.
Senada, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh mengatakan pihaknya mencari dan menyeleksi guru yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki empati sosial untuk mengajar di Sekolah Rakyat.
“Kami ingin tahu para guru itu punya empati sosial, tidak hanya kompetensi akademik yang bagus,” ujar Nuh.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya membuka dua opsi rekrutmen guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Dua opsi itu adalah guru dari aparatur sipil negara (ASN) atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru.
“Dua opsi itu yang masih dimatangkan,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul memastikan tidak ada kesenjangan tata kelola antara Sekolah Rakyat dan sekolah-sekolah lain, karena pengelolaan Sekolah Rakyat juga bekerja sama dengan kementerian lain.
“Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu. Yang penyelenggaranya pemerintah. Jadi kami keroyokan,” pungkasnya.
