Indonesia Orkestrasi Konferensi PUIC ke-19, Langkah Maju dalam Diplomasi Parlemen

Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) pada 12–15 Mei 2025. Konferensi PUIC merupakan forum penting yang menghimpun parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Event internasional ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam diplomasi parlemen di tingkat global, khususnya di kalangan negara-negara Islam.

Organisasi Parlemen Negara-Negara OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States, sebuah pertemuan parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, menunjuk Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi PUIC yang ke-19 pada tahun 2025 ini. Keputusan penting ini dihasilkan dalam pertemuan Konferensi PUIC ke-18, yang berlangsung di kota Abidjan, Pantai Gading, selama empat hari dari tanggal 2 hingga 5 Maret 2024 lalu. Penetapan Indonesia sebagai negara penyelenggara forum parlemen internasional ini merupakan hasil dari rangkaian diskusi dan kesepakatan yang dicapai selama berlangsungnya konferensi tersebut.

Kepercayaan internasional terhadap orkestrasi kepemimpinan Indonesia kembali terbukti. Fadli Zon, yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024, menegaskan bahwa Indonesia telah siap untuk menjadi tuan rumah pertemuan utama forum Parlemen negara-negara OKI. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi PUIC ke-19 pada 2025 ini menjadi momentum berharga untuk menunjukkan kepemimpinannya di kalangan negara-negara Islam sekaligus memperkuat posisi diplomatiknya di kancah internasional.

Konferensi Parlemen OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 tahun 2025, bukan sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah orkestrasi global untuk menciptakan harmoni kemajuan lintas negara-negara Islam. Sebagai tuan rumah, Indonesia menekankan pentingnya penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara anggota OKI.

Konferensi PUIC tahun ini menyandang makna istimewa dengan mengangkat tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI P Mardani Ali Sera mengatakan bahwa mellaui tema yang akan diusung Indonesia selaku tuan rumah pada konferensi PUIC 2025, Indonesia berupaya mendorong negara-negara peserta untuk membangun fondasi kuat dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan institusi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Tema yang diusung menggambarkan kesadaran kolektif negara-negara anggota OKI bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan menghadapi berbagai tantangan global.

Good governance, atau tata kelola yang baik, adalah konsep yang mengacu pada sistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini melibatkan cara pemerintah mengambil keputusan, menjalankan kebijakan, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Era modern yang kemajuan teknologinya hampir tidak terbatas, kigitalisasi Akses publik terhadap informasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Ketika informasi tersebut tersedia secara luas, maka masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memahami bagaimana pemerintah mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya publik.

Transparansi kebijakan dan pengelolaan sumber daya merupakan instrumen vital dalam demokrasi modern. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat mengawasi kesesuaian kebijakan dengan kepentingan umum, serta terlibat dalam perumusan kebijakan berbasis data faktual. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Dengan adanya keterbukaan informasi, setiap negara dapat melakukan penilaian terhadap kebijakan bersama untuk memastikan keseuaiannya dengan aspirasi komunitas Muslim global, melakukan pemantauan terhadap penggunaan sumber daya kolektif secara bertanggung jawab, menghindarkan praktik-praktik koruptif dalam inisiatif bersama, serta memfasilitasi keterlibatan yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang valid. Penerapan prinsip keterbukaan semacam ini menjadi katalis dalam memperkokoh ikatan dan rasa saling percaya di kalangan negara-negara Islam ketika menghadapi berbagai persoalan internasional.

Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan berbagai konflik regional, PUIC menegaskan pentingnya penguatan institusi sebagai benteng pertahanan. Konferensi ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun sistem pemerintahan yang kokoh. Mardani meyakini bahwa tata kelola yang baik akan mendukung terciptanya stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota PUIC.

Menjadi tuan rumah Konferensi PUIC OKI 2025 memberikan kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mengembangkan beberapa aspek strategis dalam hubungan internasionalnya. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperdalam relasi diplomatiknya dengan berbagai negara yang tergabung dalam OKI.

Persiapan penyelenggaraan PUIC OKI ini sangat mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendorong kerja sama internasional yang lebih efektif dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan upaya konkretnya dalam memfasilitasi dialog konstruktif dan pertukaran ide di antara para pemangku kepentingan global.

DPR RI berkomitmen menyambut seluruh delegasi dengan tangan terbuka dan menaruh harapan besar bahwa Konferensi PUIC ke-19 ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat kerja sama antarparlemen negara-negara Islam. Melalui kolaborasi, pertukaran gagasan, dan semangat solidaritas, konferensi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya solusi bersama atas tantangan global serta menegaskan kembali posisi dunia Islam sebagai kekuatan moral dan politik dalam sistem internasional.

Penyelenggaraan konferensi diyakini sarana untuk memperkuat peran diplomasi parlemen yang melengkapi upaya diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak kalah penting, forum ini menjadi wadah untuk Indonesia memfasilitasi pembentukan kesepakatan bersama dalam berbagai persoalan yang menjadi fokus kolektif negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Forum ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang berperan aktif dalam arena diplomasi global. []

—

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025