Indonesia Siap Gelar Konferensi ke-19 PUIC: Teguhkan Peran Strategis Parlemen Islam Menjawab Tantangan Global

Oleh: Syarif Hidayatullah

Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), konferensi ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali peran aktif Indonesia dalam memperkuat diplomasi antarparlemen negara-negara Muslim.

Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah dan sekaligus Presiden PUIC ke-19 diputuskan dalam Konferensi ke-18 PUIC yang berlangsung di Abidjan, Pantai Gading, pada Maret 2024. Ini bukan kali pertama Indonesia dipercaya memimpin forum PUIC. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah Konferensi ke-7 PUIC di Palembang pada 2012. Pengalaman tersebut menjadi modal berharga dalam menyukseskan penyelenggaraan forum kali ini.

Dengan mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, konferensi ini sekaligus menandai 25 tahun berdirinya PUIC yang pertama kali dibentuk di Teheran, Iran pada tahun 1999. Tema ini merefleksikan aspirasi bersama negara-negara anggota OKI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta institusi yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan nasional dan kawasan.

Penyelenggaraan Konferensi ke-19 PUIC ini memiliki makna penting, bukan hanya sebagai perayaan seperempat abad keberadaan PUIC, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan perumusan langkah ke depan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Isu-isu besar seperti perubahan iklim, instabilitas ekonomi global, krisis kemanusiaan, keamanan kesehatan, hingga krisis kepercayaan publik terhadap negara akan menjadi topik yang dibahas dalam konferensi ini.

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah menyusun sejumlah agenda strategis yang akan dibawa dalam forum ini. Anggota BKSAP DPR RI, Eva Monalisa, menyebutkan bahwa salah satu isu utama yang akan diangkat Indonesia adalah memperkuat dukungan kolektif negara-negara anggota PUIC terhadap kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan delegasi Pemerintah Palestina di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Komitmen kuat Indonesia terhadap isu Palestina juga sempat ditegaskan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Palestina, Rawhi Fattouh, pada forum The Group of Parliaments in Support of Palestine yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Puan menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan panggilan moral dan sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga mengundang langsung Ketua Parlemen Palestina untuk menghadiri Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta.

Untuk diketahui, saat Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya di Aljazair pada tanggal 15 November 1988, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto segera mengambil sikap tegas. Pada masa pemerintahan Soeharto tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pertama yang secara resmi memberikan pengakuan terhadap proklamasi kemerdekaan Palestina.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia juga konsisten mengirimkan bantuan kemanusiaan dan memperkuat diplomasi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Ketika kunjungan kerja ke Turki, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, dan menyebut bahwa Indonesia dan Turki harus memimpin dunia menuju tatanan baru yang lebih adil, terutama dalam menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina.

Langkah diplomatis ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia, dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kedaulatan sebagai negara merdeka. Keputusan Indonesia menjadi pelopor dalam mengakui kemerdekaan Palestina menunjukkan posisi konsisten negara ini dalam hubungan internasional, khususnya terkait isu-isu kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.

Forum tersebut menghasilkan joint declaration yang menyerukan kepada negara-negara anggota PUIC untuk menggunakan pengaruh politiknya guna melindungi hak-hak dasar rakyat Palestina dan memperkuat posisi Palestina dalam sistem internasional, termasuk keanggotaan penuh di PBB. Selain Indonesia dan Palestina, forum ini juga dihadiri oleh para ketua parlemen dari Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Malaysia, Pakistan, Yordania, Senegal, dan perwakilan parlemen dari Aljazair, Mesir, dan Azerbaijan, menunjukkan besarnya dukungan terhadap isu ini.

Sebagai organisasi parlemen yang kini beranggotakan 54 parlemen dan 25 organisasi pengamat dari seluruh dunia Islam, PUIC menjadi forum strategis dalam membangun kerja sama antarparlemen, memperkuat solidaritas umat, serta menyusun respons kolektif atas dinamika global. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai penggerak utama berbagai inisiatif konstruktif, termasuk agenda pemberdayaan perempuan, perlindungan hak minoritas Muslim, hingga promosi perdamaian dunia.

Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta akan berlangsung selama empat hari dan mencakup berbagai agenda penting seperti sidang pleno, pertemuan komite tetap, forum perempuan parlemen, serta dialog tematik lintas isu. Beberapa topik yang akan dibahas meliputi inovasi legislatif, tata kelola digital, partisipasi politik yang inklusif, serta peningkatan kapasitas institusi parlemen dalam menjawab tantangan zaman.

Untuk mewujudkan kesuksesan acara ini, Setjen DPR RI juga intensif berkoordinasi dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), Polda Metro Jaya, serta Pemprov DKI Jakarta juga. Semua upaya ini diusahakan guna memastikan kelancaran dan keamanan acara.

Beberapa hal yang menjadi catatan di antaranya permintaan pengamanan jalur iring-iringan VVIP, penyambutan delegasi di bandara, hingga kesiapan jamuan makan malam kenegaraan pada 11 Mei dan makan siang bersama Gubernur DKI Jakarta.

“Sinergi antarinstansi sangat penting agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mencerminkan citra baik Indonesia di mata dunia internasional,” pungkas Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

Dari sisi penyelenggaraan, DPR RI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekretariat Jenderal PUIC pada Februari 2025 sebagai langkah awal persiapan teknis dan logistik. Konferensi ini dirancang dengan pendekatan efisiensi anggaran, namun tetap mengutamakan kualitas dan profesionalisme, sesuai arahan pemerintah. Meskipun detail pengamanan belum diumumkan ke publik, Indonesia memiliki rekam jejak yang solid dalam menjamin kelancaran acara berskala internasional.

Konferensi ini juga menjadi ruang untuk memperluas kerja sama lintas kawasan melalui penguatan solidaritas Selatan-Selatan. Indonesia berharap, melalui forum ini, parlemen negara-negara Muslim dapat memperkuat posisi mereka dalam sistem internasional serta mempengaruhi agenda global menuju dunia yang lebih adil dan damai.

Dengan kesiapan yang matang, dukungan lintas sektor, dan komitmen terhadap diplomasi parlementer yang inklusif dan transformatif, Indonesia siap menjadikan Konferensi ke-19 PUIC di Jakarta sebagai forum yang bersejarah dan berdampak nyata bagi masa depan umat.

*) Cendekiawan Islam/ Peneliti Studi Islam

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025