• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Optimisme Danantara Mampu Kelola Aset Secara Transparan untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Optimisme Danantara Mampu Kelola Aset Secara Transparan untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 5 May 2025

Optimisme Danantara Mampu Kelola Aset Secara Transparan untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Oleh : Jodi Mahendra

Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga investasi strategis yang bertujuan mengelola aset negara secara efisien dan transparan. Dengan potensi pengelolaan aset mencapai lebih dari USD 900 miliar atau sekitar Rp14.670 triliun, Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Langkah ini sebagai bagian dari transformasi besar dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi global serta menarik investasi jangka panjang yang sehat dan akuntabel.

Pembentukan Danantara merupakan jawaban atas kebutuhan reformasi struktural dalam pengelolaan BUMN. Pemerintah Indonesia telah menyusutkan jumlah BUMN dari 112 menjadi 47 perusahaan, dengan tujuh di antaranya ditetapkan sebagai perusahaan strategis yang akan dikelola secara khusus di bawah naungan Danantara. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Fathi mengingatkan pemerintah agar mengelola aset secara transparan dan operasional, termasuk aset yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Danantara didirikan dengan struktur yang memungkinkan pengawasan dan pelaksanaan fungsi investasi dilakukan secara terpisah namun sinergis. Terdapat dua entitas utama dalam lembaga ini, yaitu Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Menteri BUMN menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas sekaligus anggota, bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan serta tokoh profesional yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Badan Pelaksana sendiri dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Presiden dan bertugas mengimplementasikan kebijakan investasi dengan dukungan direktur eksekutif serta berbagai komite, termasuk Komite Audit dan Komite Etik. Struktur ini dirancang untuk memastikan pengambilan keputusan berbasis data, bebas intervensi politik, serta akuntabel di mata publik.

Menurut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf menyebut Danantara sebagai entitas baru dalam peradaban ekonomi Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia, karena fokus investasi Danantara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak strategis terhadap pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Di antara sektor yang menjadi prioritas adalah energi terbarukan, industri manufaktur dan hilirisasi, serta produksi pangan. Pemerintah melihat energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan ketergantungan pada energi fosil. Investasi dalam sektor manufaktur dan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, mengurangi impor, serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Sementara itu, sektor produksi pangan menjadi perhatian utama dalam memastikan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi gejolak pasokan global akibat konflik dan perubahan iklim.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan Danantara harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa aset yang dikelola Danantara adalah milik rakyat, sehingga pengelolaannya pun harus dapat diaudit kapan saja oleh siapa saja. Komitmen ini tercermin dalam pembentukan komite-komite independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya proses investasi dan pengelolaan aset.

Komite Audit, misalnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan investasi didasarkan pada kajian risiko yang matang dan sejalan dengan tujuan jangka panjang. Komite Etik bertugas menjaga integritas organisasi dan mencegah potensi konflik kepentingan.

Keberhasilan Danantara dalam membuktikan transparansi, menghasilkan imbal hasil yang kompetitif, dan menjaga keberlanjutan portofolio investasinya akan sangat menentukan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi jangka panjang.

Peluncuran Danantara juga menjadi sinyal kuat kepada pasar internasional bahwa Indonesia serius dalam memperbaiki tata kelola aset negara dan membuka peluang investasi yang lebih aman dan berkelanjutan. Dalam konteks global yang semakin menuntut akuntabilitas dan ESG (environmental, social, and governance), kehadiran Danantara berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam investasi berwawasan lingkungan dan sosial di kawasan Asia Tenggara.

 

Optimisme terhadap Danantara bukanlah sekadar euforia politik, melainkan harapan konkret untuk menciptakan sistem pengelolaan aset negara yang modern, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan pengelolaan aset yang transparan dan berbasis tata kelola yang baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju target 8% per tahun yang dicanangkan pemerintah.

 

Keberhasilan Danantara tentu membutuhkan dukungan dan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, serta pelaku usaha. Sinergi antara pemerintah dan publik menjadi kunci agar lembaga ini benar-benar menjadi representasi kepentingan nasional dan tidak menjadi alat kekuasaan semata. Dengan langkah awal yang menjanjikan dan desain kelembagaan yang solid, Danantara memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk sukses mengelola aset negara secara transparan dan profesional.

.

.

.

 

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.