Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan sumber daya manusia (SDM) terampil untuk memperkuat industri hilirisasi dan menarik investasi yang lebih besar. Kolaborasi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi langkah konkret dalam memastikan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan industri modern serta meningkatkan daya saing nasional.
Dalam era persaingan global yang semakin ketat, SDM bukan hanya sekadar faktor produksi, tetapi juga aset strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Tanpa tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi memadai, investasi yang masuk ke Indonesia tidak akan dapat memberikan manfaat optimal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menciptakan sistem pelatihan dan sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri, terutama di sektor hilirisasi yang menjadi prioritas nasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam pertemuan mereka sepakat bahwa kesiapan tenaga kerja menjadi faktor krusial dalam mendukung investasi dan hilirisasi. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan investasi bukan hanya diukur dari jumlah modal yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas.
Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun ke depan, investasi diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 2,6 juta lapangan pekerjaan baru per tahun. Bahkan, tahun lalu saja dengan realisasi investasi sebesar Rp 1.700 triliun, tenaga kerja yang terserap mencapai 2,45 juta orang, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 2,8–2,9 juta orang per tahun.
Dalam konteks menarik investasi, faktor kesiapan tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor. Mereka tidak hanya melihat potensi pasar Indonesia yang besar, tetapi juga mencari kepastian bahwa tenaga kerja yang tersedia memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pabrik yang dibangun dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun harus segera diisi oleh tenaga kerja yang sudah siap pakai. Dengan demikian, investasi yang masuk dapat langsung beroperasi secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai infrastruktur pelatihan guna mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja. Saat ini, terdapat 303 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia yang siap dimanfaatkan untuk mencetak tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri. BLK tersebut berperan penting dalam memberikan pelatihan berbasis kompetensi yang dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka dapat dengan mudah terserap ke dalam industri yang berkembang pesat, khususnya hilirisasi.
Selain pelatihan, sertifikasi juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di bawah Kemnaker bertugas memastikan bahwa tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan memiliki sertifikasi resmi yang diakui industri. Dengan sertifikasi ini, tenaga kerja Indonesia tidak hanya lebih kompetitif di pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri hilirisasi berbasis tenaga kerja terampil.
Kolaborasi antara BKPM dan Kemnaker tidak berhenti pada tahap pelatihan dan sertifikasi saja. Kedua kementerian ini juga berencana untuk menyusun perjanjian kerja sama teknis guna mengoptimalkan pemanfaatan data dalam perencanaan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis kebutuhan industri. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan tren industri yang terus berkembang, sehingga lulusan program pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Dalam jangka panjang, sinergi antara ketenagakerjaan dan hilirisasi industri diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mendorong investasi yang lebih inklusif. Dengan adanya tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi, daya saing industri nasional dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Model pembangunan berbasis SDM ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi segelintir pihak.
Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, pengembangan SDM juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Digitalisasi industri dan otomatisasi semakin menuntut tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis dan adaptif. Oleh karena itu, program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup keterampilan berbasis teknologi agar tenaga kerja Indonesia tidak tertinggal dalam era industri digital. Dengan demikian, SDM Indonesia tidak hanya siap bekerja di sektor hilirisasi berbasis sumber daya alam, tetapi juga mampu bersaing di sektor manufaktur canggih dan industri berbasis teknologi.
Membangun SDM yang terampil bukan sekadar investasi dalam tenaga kerja, tetapi juga investasi dalam masa depan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, perlu berperan aktif dalam mendukung upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Dengan SDM yang unggul, Indonesia dapat memaksimalkan potensi investasi dan hilirisasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah pengamat ekonomi
