Siap-Siap! Hilirisasi Industri Bakal Buka Banyak Peluang Kerja

Siap-Siap! Hilirisasi Industri Bakal Buka Banyak Peluang Kerja

Jakarta – Pemerintah berkomitmen meningkatkan investasi guna mempercepat hilirisasi industri di berbagai sektor strategis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa investasi besar-besaran telah disiapkan untuk mendukung program ini.

 

“Kami telah memutuskan, (investasi) hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar USD618 miliar untuk tahun 2025,” ujar Bahlil.

 

Pada tahap awal, pemerintah akan meluncurkan 21 proyek dengan total investasi mencapai USD40 miliar. Beberapa proyek akan mendapatkan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

 

Bahlil merinci sejumlah proyek hilirisasi yang akan segera berjalan. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Penyimpanan ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan energi nasional selama 30 hari, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden.

 

Selain itu, pemerintah akan membangun fasilitas penyulingan minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, menjadikannya salah satu yang terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

 

Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah menargetkan produksi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG. Proyek ini akan dikembangkan di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan dengan pendekatan berbasis sumber daya dalam negeri.

 

Sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo, pemerintah telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional. Sektor-sektor tersebut mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan.

 

Ekonom CORE Indonesia, Muhammad Faisal menilai kebijakan ini sebagai langkah positif.

 

“Hilirisasi bukan hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan perlunya perbaikan dari pengalaman sebelumnya, terutama terkait keterkaitan industri dengan ekonomi lokal dan aspek lingkungan.

 

Faisal juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan permintaan pasar sebelum mengembangkan industri hilirisasi.

 

“Kita tidak ingin menciptakan produk yang nanti tidak memiliki pembeli,” tegasnya.

 

Meski ada tantangan seperti kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, Faisal optimistis pasar hilirisasi tetap luas, baik di dalam maupun luar negeri.

 

Ia menekankan bahwa kebijakan proteksionisme lebih menyasar negara seperti China, Meksiko, Kanada, dan Vietnam, sementara Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang.

 

 

****

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025