Danantara Resmi Diluncurkan, Wujud Komitmen Pengelolaan Investasi Berkelanjutan

Presiden RI Prabowo Subianto, hari ini, 24 Februari 2025, meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peluncuran ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Presiden mengungkapkan bahwa Danantara bertujuan memperkuat investasi BUMN dengan pengelolaan yang transparan, hati-hati, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang.

“Danantara merupakan instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan untuk kepentingan generasi mendatang,” kata Presiden Prabowo.

Ditambahkan oleh Presiden, bahwa dana yang dikelola Danantara berasal dari rakyat, sehingga transparansi dijamin dengan keterbukaan audit dan pengawasan publik. Presiden Prabowo juga menginginkan agar Danantara dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

“Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa di audit setiap saat oleh siapapun. Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan Danantara menjadi pintu gerbang Indonesia segera menjadi negara industri. Negara akan investasi besar-besaran di mega proyek hilirisasi dalam visi Astacita Presiden Prabowo.

“Jaminan untuk membuka jutaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen menjadi tugas untuk diwujudkan oleh BPI Danantara dengan kerja keras dan profesional,” tandas Andre.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) yang juga Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani mengatakan Danantara beroperasi secara terpisah dari _Indonesia Investment Authority (INA)._ Aset lebih dari $900 miliar dikelola untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kepemilikan saham pemerintah di perusahaan-perusahaan BUMN terkemuka seperti Bank Mandiri dan Pertamina berada di bawah pengelolaan Danantara. Struktur Danantara terdiri dari perusahaan induk dan lengan investasi untuk mengoptimalkan kinerja BUMN,” jelasnya.

Sebagai informasi, Danantara adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo melakukan penandatanganan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. [*]

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang

By 0

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang   Oleh: Rizky Adinata Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi perlu diperkuat sebelum hujan ekstrem datang, menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim hujan 2026/2027 memiliki pola yang perlu diwaspadai. Meski awal musim hujan diperkirakan berlangsung lebih lambat di sejumlah wilayah, jarak menuju puncak musim hujan relatif berdekatan sehingga potensi lonjakan curah hujan dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gangguan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak seharusnya baru dilakukan ketika hujan deras mulai menimbulkan dampak, tetapi harus dipersiapkan sejak jauh hari melalui koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. BMKG memprakirakan sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 24,66 persen luas daratan Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Selanjutnya, sebanyak 266 ZOM atau 17,3 persen wilayah daratan diperkirakan menyusul pada Desember 2026. Di sisi lain, sebanyak 529 ZOM atau 61,08 persen wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan rata-rata klimatologinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing agar kebijakan kesiapsiagaan dapat disusun secara tepat dan tidak bersifat seragam. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah jarak antara awal musim hujan dengan puncak musim yang diperkirakan cukup dekat. Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Desember 2026 di 155 ZOM, Januari 2027 di 162 ZOM, dan Februari 2027 di 190 ZOM. Menurut Ardhasena Sopaheluwakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena curah hujan tinggi dalam periode yang berdekatan dapat memicu bencana hidrometeorologi apabila kapasitas lingkungan dan infrastruktur tidak memadai. Meskipun durasi musim hujan pada sebagian wilayah diperkirakan lebih pendek, akumulasi curah hujan tidak berarti berada pada kondisi rendah. BMKG mencatat 510 ZOM atau sekitar 69,7 persen daratan berada dalam kategori curah hujan normal, sedangkan 147 ZOM atau 18,5 persen daratan diperkirakan berada di atas normal. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan tetap diperlukan karena besarnya curah hujan dan kondisi wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat risiko bencana. Karena itu, rekomendasi BMKG perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata lintas sektor. Di bidang pangan, pemerintah dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas berumur pendek. Pada sektor air dan energi, kapasitas drainase, waduk, serta tampungan air perlu dioptimalkan. Sementara itu, sektor kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan…

All Rights Reserved © 2025