• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Narasi ‘Indonesia Gelap’ Tidak Sesuai Realitas Kehidupan Masyarakat

Narasi ‘Indonesia Gelap’ Tidak Sesuai Realitas Kehidupan Masyarakat

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 20 February 2025

Narasi yang diusung dalam aksi massa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ bertentangan dengan kondisi nyata di tengah masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan perekonomian tetap berjalan stabil.

Pusat perbelanjaan masih ramai pengunjung, konser musik tetap digelar dengan antusiasme tinggi, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

Inflasi nasional yang saat ini berada pada level terendah di dunia menjadi indikator kuat kestabilan tersebut.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas rata-rata global, menandakan fundamental ekonomi Indonesia yang kokoh.

“Saya sangat gembira, perekonomian kami terkendali. Inflasi kami salah satu yang terendah saat ini di dunia,” ujar Prabowo.

“Pertumbuhan kami juga diperkirakan tetap di atas rata-rata dunia. Hampir semua sektor berjalan dengan terkendali, walaupun perkembangan geopolitik dunia penuh ketidakpastian,” tambahnya

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai program pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, seperti stimulus Ramadhan, program diskon belanja, hingga diskon harga tiket pesawat, berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat.

Ia pun berharap kebijakan tersebut idealnya diterapkan sepanjang tahun, bukan hanya dalam periode tertentu.

“Jika dijalankan dengan baik, program-program tersebut akan mendongkrak daya beli dan menstimulus pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025,” ujar Wijayanto.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dengan memastikan penggunaan anggaran lebih efektif.

“Langkah efisiensi yang diambil oleh Presiden Prabowo mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat,” ucapnya.

“Dengan mengurangi anggaran yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih membutuhkan, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” kata Arisal.

Di tengah situasi ekonomi yang tetap terkendali, seruan aksi massa yang membangun narasi ‘Indonesia Gelap’ justru bertentangan dengan realitas di lapangan.

Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap provokasi yang dapat menciptakan ketakutan serta memperkeruh stabilitas nasional.

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan

November 2, 2026

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

November 2, 2026

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan Jakarta – Pemerintah menilai kondisi perekonomian…

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti…

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Banyuwangi yang didirikan tahun 1987 dan resmi…

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.