Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Wujudkan Indonesia Bebas Narkoba

Dalam rangka 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah terus menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Salah satu wujud nyata kolaborasi ini terlihat dari apresiasi yang diberikan kepada Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) sebagai mitra strategis.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, memuji peran KIPAN yang membantu mendorong implementasi kebijakan terkait pencegahan narkoba di masyarakat. “KIPAN adalah elemen penting yang memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan Permendagri agar selaras dengan visi Presiden Prabowo dalam menangani isu prioritas nasional, termasuk pemberantasan narkoba,” ujar Ribka.

Pada pertemuan di Kantor Kemendagri, KIPAN Nasional memaparkan program strategis mereka, termasuk penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 dan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Program-program ini dianggap sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.

Di tingkat daerah, dukungan juga datang dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustohir Arifin. Dalam sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, Mustohir menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk memberantas narkoba di Kalimantan Selatan. “Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak tinggal diam terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menekan peredaran narkoba secara signifikan,” ujar Mustohir.

Pemerintah menilai program-program pemberantasan narkoba ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan kesehatan masyarakat. “Sinergi lintas sektor, terutama dalam isu ekonomi dan kesehatan, sangat penting. Dengan ini, kita dapat memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” tambah Ribka.

Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, komitmen untuk mengatasi tantangan narkoba menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Pemerintah mengapresiasi peran masyarakat yang semakin aktif mendukung langkah-langkah konkret menuju Indonesia yang bebas narkoba.[*]

Hilirisasi adalah Jalan Berani agar Indonesia Tidak Lagi Menjual Bahan Mentah

By 0

Hilirisasi adalah Jalan Berani agar Indonesia Tidak Lagi Menjual Bahan Mentah Oleh Julia Kamil Indonesia berada pada persimpangan penting dalam perjalanan mengelola kekayaan sumber daya alam. Selama puluhan tahun, kekayaan mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, timah, dan berbagai mineral strategis lainnya lebih banyak dipandang sebagai komoditas untuk diekspor. Pola tersebut memang menghasilkan penerimaan dan devisa, tetapi pada saat yang sama membuat Indonesia kehilangan sebagian besar nilai tambah yang seharusnya dapat dinikmati di dalam negeri. Karena itu, hilirisasi bukan sekadar pilihan kebijakan industri, melainkan jalan berani untuk mengubah posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi negara yang memiliki kemampuan mengolah, mengembangkan, dan menguasai teknologi berbasis sumber daya alam sendiri. CEO Danantara Indonesia Rosan P. Roeslani menilai kekayaan mineral Indonesia semestinya ditempatkan sebagai fondasi pengembangan teknologi masa depan, bukan berhenti pada aktivitas ekstraksi dan pengolahan awal. Menurut Rosan, keberlimpahan nikel, bauksit, tembaga, timah hingga rare earth dapat menjadi modal penting untuk membangun industri baterai kendaraan listrik, semikonduktor, pertahanan, serta energi bersih. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa arah hilirisasi seharusnya tidak berhenti pada peningkatan nilai jual komoditas, tetapi bergerak menuju penguasaan rantai nilai yang lebih panjang. Hilirisasi membutuhkan investasi besar, teknologi, sumber daya manusia berkualitas, kepastian regulasi, infrastruktur, serta kesediaan untuk menghadapi berbagai risiko dalam membangun industri baru. Namun, tanpa keberanian mengambil langkah tersebut, kekayaan alam yang melimpah dapat habis diekstraksi, sementara teknologi, merek, dan nilai ekonomi terbesar justru dikuasai negara lain.…

All Rights Reserved © 2025