• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Hukum & Kriminal»Pemerintah Pastikan Tidak Ada Toleransi terhadap Bandar Narkoba

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Toleransi terhadap Bandar Narkoba

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 16 January 2025

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen kuatnya untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya.

Dalam pandangan pemerintah, bandar narkoba adalah musuh utama yang harus dihukum berat tanpa ada toleransi sedikit pun.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof. Otto Hasibuan.

“Begini, 51 persen penghuni lapas itu ternyata adalah kasus narkoba, baik pengedar maupun pengguna,” jelas Otto.

Menurutnya, persoalan utama dalam kasus narkoba ini terletak pada pengedar yang menjadi sumber masalah.

“Kalau dia pengedar, itu enggak ada toleransi, itu harus dihukum berat. Bahkan, ada yang dihukum mati. Itu tidak ada yang kami persoalkan,” tegasnya.

Otto juga menyoroti kasus pengguna narkoba, terutama mereka yang masih berusia muda atau pengguna pemula.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap masa depan generasi muda yang terancam rusak akibat penyalahgunaan narkoba.

“Kan kita tahu, mereka kecil masuk penjara, kadang-kadang keluarnya jadi lebih jahat,” ujar Otto.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi bagi pengguna narkoba.

Dalam pandangannya, pengguna narkoba, khususnya yang masih muda, harus dipandang sebagai orang sakit yang membutuhkan rehabilitasi, bukan hukuman penjara.

“Bagaimana sakit itu sembuh sehingga ada pemikiran bagaimana kalau hal itu dapat direhabilitasi saja ya, tidak perlu dipenjara, kecuali pengedar,” katanya.

Komitmen kuat juga terlihat dalam upaya Polri menangkap bandar narkoba internasional.

Baru-baru ini, Polri berhasil menangkap Roman Nazarenco, warga negara Ukraina yang menjadi bandar narkoba, di Bangkok, Thailand.

Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama antara Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri dan Royal Thai Police.

“Kami menerima informasi dari Royal Thai Police. Segera setelah itu, kami berkoordinasi dengan NCB Bangkok dan Jakarta untuk memastikan langkah-langkah selanjutnya,” ujar Brigjen Untung Widyatmoko, Sekretaris NCB-Interpol Indonesia.

Berkat kolaborasi yang solid, Polri berhasil membawa pelaku ke Indonesia hanya dalam waktu beberapa hari.

Penangkapan ini disebut sebagai langkah besar dalam memutus jaringan peredaran narkoba internasional.
Kolaborasi internasional ini juga mendapat apresiasi dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas negara menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk narkoba.

“Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dengan Interpol dan institusi penegak hukum negara lain demi keamanan global,” ujarnya.

Penangkapan ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak memberikan ruang bagi bandar narkoba untuk beroperasi, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara.

***

Tokoh Papua Dorong Penguatan Keamanan demi Lindungi Masyarakat

September 8, 2026

Tokoh Papua Serukan Perdamaian untuk Lindungi Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

September 8, 2026

Tokoh Papua Dorong Penguatan Keamanan demi Lindungi Masyarakat

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Tokoh Papua Dorong Penguatan Keamanan demi Lindungi Masyarakat PAPUA — Sejumlah tokoh masyarakat Papua mendorong…

Tokoh Papua Serukan Perdamaian untuk Lindungi Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Tokoh Papua Serukan Perdamaian untuk Lindungi Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan PAPUA — Tokoh adat dan…

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar  Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. …

Pemerintah Bergerak Tangani Erupsi Anak Krakatau

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Bergerak Tangani Erupsi Anak Krakatau Jakarta – Pemerintah bergerak memperkuat kesiapsiagaan menyusul erupsi Gunung…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.