Oleh : Dirandra Falguni
Sejak dilantik sebagai Presiden Indonesia, Presiden Prabowo Subianto langsung menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi berbagai ancaman besar yang mengancam masa depan bangsa, salah satunya adalah narkoba. Bahaya narkoba telah lama menjadi momok yang menghancurkan generasi muda dan mengganggu stabilitas sosial di Indonesia.
Dalam upaya memberantas narkoba, Presiden Prabowo tak hanya mengandalkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga terobosan strategis yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini. Dalam pengarahan perdana di Istana Kepresidenan pada sidang kabinet, ia menyampaikan kekhawatirannya mengenai maraknya penyalahgunaan narkoba yang semakin menyebar di berbagai lapisan masyarakat. Selain merusak masa depan generasi muda, narkoba juga menjadi salah satu faktor yang memperlemah kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, turut mendukung langkah Presiden Prabowo dalam memberantas narkoba. Ia menyebut bahwa narkoba melemahkan kecerdasan masyarakat dan menghancurkan masa depan bangsa. Anwar berharap bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Indonesia dapat segera bersih dari peredaran narkoba.
Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Herindra untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas peredaran narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan narkoba tidak hanya terfokus pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan terobosan struktural untuk memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah.
Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Lembaga ini memiliki tugas utama untuk memonitor dan mengawasi jalannya berbagai program dan proyek pemerintah, termasuk pemberantasan narkoba. Dengan adanya lembaga ini, Presiden Prabowo Subianto berharap agar pengawasan terhadap peredaran narkoba dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan terintegrasi.
Selain itu,Presiden Prabowo juga memperkuat Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sebagai salah satu ujung tombak dalam memastikan implementasi kebijakan terkait pemberantasan narkoba. KSP akan berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi hasil dari penegakan hukum serta memastikan bahwa setiap lembaga terkait menjalankan fungsinya dengan baik.
Langkah Prabowo Subianto dalam menyelamatkan bangsa dari bahaya narkoba tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan tokoh agama. Dalam berbagai kesempatan, tokoh-tokoh agama di Indonesia, termasuk Ketua MUI KH Anwar Iskandar, menyuarakan pentingnya pemberantasan narkoba sebagai bagian dari menjaga stabilitas dan kemakmuran bangsa. Mereka mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap para pengedar dan pengguna narkoba.
Peran tokoh agama sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba. Di tingkat lokal, keterlibatan masyarakat melalui program-program pencegahan narkoba yang berbasis komunitas diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan dari peredaran narkoba.
Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas lembaga yang solid dan terkoordinasi. Presiden Prabowo, dalam sidang kabinet perdana, secara tegas memerintahkan koordinasi antara Kejaksaan Agung, Polri, BPKP, dan BIN untuk menangani persoalan narkoba, penyelundupan, judi online, dan korupsi secara terpadu. Ia menekankan pentingnya penggunaan intelijen yang baik serta pengumpulan bukti-bukti yang kuat dalam menangani kasus-kasus narkoba.
Hal ini sejalan dengan slogan Polri Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan) yang diusung oleh Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Program ini sangat relevan dengan agenda kerja Presiden Prabowo, yang salah satunya menargetkan penguatan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi serta narkoba.
Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti juga menekankan bahwa Polri Presisi sejalan dengan Astacita, program kerja yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Program ini mencakup reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Pemberantasan narkoba tidak hanya soal menindak tegas para pelaku, tetapi juga memastikan bahwa bangsa ini memiliki SDM yang kuat dan bebas dari pengaruh buruk narkoba. Prabowo melihat bahwa kualitas SDM adalah fondasi utama dalam membangun Indonesia yang maju. Oleh karena itu, pemerintahannya berkomitmen untuk memperkuat program pembangunan SDM yang fokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo juga membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagai langkah untuk memastikan bahwa golongan masyarakat yang rentan terhadap pengaruh narkoba, khususnya dari sisi ekonomi, mendapatkan perhatian khusus. Dengan memerangi kemiskinan, Presiden Prabowo berharap bisa mengurangi potensi masyarakat jatuh ke dalam jerat narkoba.
Langkah-langkah nyata yang diambil Presiden Prabowo dalam memerangi bahaya narkoba menunjukkan komitmen kuatnya untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Dengan dukungan berbagai lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta kolaborasi lintas sektor, Presiden Prabowo optimistis Indonesia dapat terbebas dari jeratan narkoba.
Harapan besar bagi bangsa ini adalah terciptanya generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di tingkat global. Pemberantasan narkoba bukan hanya soal menjaga stabilitas nasional, tetapi juga tentang mempersiapkan Indonesia untuk menjadi negara yang kuat dan makmur di masa depan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bangsa ini memiliki peluang besar untuk mewujudkan impian tersebut.
)* Penulis merupakan kontributor Beritakapuas.com
