Komitmen bersama menjaga ruang digital selama Pilkada 2024 merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan proses pemilihan yang aman, damai, dan berintegritas. Di tengah semakin pesatnya penggunaan teknologi dan internet, ruang digital menjadi medan yang harus dijaga agar tidak tercemari oleh hoaks, provokasi, serta isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, platform digital, dan masyarakat untuk menjaga netralitas dan keamanan di dunia maya semakin terlihat jelas dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung ini.
Sebagai bagian dari komitmen bersama ini, berbagai lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi aktif dalam memonitor dan mencegah penyebaran informasi yang berpotensi memecah belah. Melalui program-program edukasi yang ditujukan untuk masyarakat, pihak berwenang gencar memberikan informasi mengenai cara mengenali dan melaporkan konten yang mengandung unsur kebencian, SARA, serta hoaks yang mungkin muncul menjelang Pilkada. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai platform media sosial juga terus diperkuat, terutama dalam menangkal akun-akun anonim atau bot yang kerap kali menjadi sumber provokasi digital.
Langkah-langkah strategis untuk mengendalikan ruang digital ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari penguatan regulasi hingga penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi konten-konten berbahaya secara cepat. Keterlibatan platform digital dalam menjaga etika di ruang maya juga tak kalah penting. Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, sebagai platform yang paling banyak digunakan, turut diajak untuk menerapkan kebijakan lebih ketat terkait konten selama masa Pilkada ini. Dengan moderasi konten yang lebih ketat serta penandaan pada informasi yang dianggap tidak benar atau menyesatkan, platform-platform ini mendukung upaya pemerintah dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Selain aspek pengawasan, literasi digital juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ruang digital yang aman. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama meningkatkan kesadaran akan literasi digital agar masyarakat mampu menyaring informasi dengan baik sebelum menyebarkannya. Pengetahuan mengenai cara mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel serta pemahaman tentang risiko berbagi informasi yang belum diverifikasi sangat diperlukan untuk meminimalkan penyebaran hoaks. Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan mampu mengenali strategi-strategi provokatif yang sering digunakan untuk memicu konflik selama masa pemilu.
Koordinator Masyarakat Anti Fitnah wilayah Banjarmasin, Sri Astuti mengatakan program “Tular Nalar” yang ada pada Sekolah Kebangsaan, telah diperkenalkan sejak tahun 2021 berfokus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak hanya aktif dalam Pemilu dan Pilkada, tetapi juga dapat berpikir kritis serta tidak mudah terjebak dalam kejahatan digital. Selain itu bertujuan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan untuk menyaring informasi secara cerdas di tengah derasnya arus berita yang sulit diverifikasi.
Pelibatan tokoh masyarakat, influencer, dan organisasi non-pemerintah dalam kampanye literasi digital juga menjadi strategi penting untuk menarik minat publik yang lebih luas. Dengan menghadirkan sosok-sosok yang berpengaruh di dunia maya, diharapkan pesan-pesan positif mengenai pentingnya menjaga ruang digital dapat tersampaikan secara efektif dan masif. Kegiatan-kegiatan seperti webinar, diskusi online, dan kampanye kreatif di media sosial dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan internet secara bijak selama masa pemilu ini.
Komite Komunikasi Digital (KKD) dan Diskominfo Provinsi Jatim bersama KKD Kabupaten Tuban menggelar Forum Group Discussion (FGD) di ruang Dandang Wacono Setda Tuban. FGD yang dihadiri langsung oleh Kadis Kominfo Jatim, ketua KKD Provinsi Jatim, Arief Rahman dan ketua KKD Tuban Arif Handoyo itu mengundang sejumlah insan pers, relawan TIK, mahasiswa dan admin medsos yang ada di Kabupaten Tuban.
Kadis Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin usai membuka acara menyampaikan, FGD ini merupakan rangkaian kegiatan KKD Jatim dengan kegiatan yang sama di 18 kabupaten/kota yang sudah terbentuk KKD. Hal ini merupakan upaya KKD Jatim bersama Diskominfo untuk menjaga ruang digital menjelang Pilkada 2024. Khusus menjelang Pilkada 2024, Sherlita berpesan KKD dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada masyarakat. Sebab, dengan tingginya penetrasi internet saat ini hampir 80 persen di Indonesia, tetapi kemampuan masyarakat mengenal hoaks masih sangat terbatas.
Sementara itu, Ketua KKD Kabupaten Tuban, Arif Handoyo mengungkapkan, terkait kegiatan sinergitas KKD menjelang Pilkada 2024 ini merupakan sarana menuju Pilkada 2024 yang diharapkan KPU Tuban. guna menangkal hoaks jelang Pilkada 2024 Arif berharap peran pers bisa menjaga berita yang tidak benar, cek dan ricek sebelum muncul berita hoaks yang dapat memantik ujaran kebencian.
Kesuksesan Pilkada 2024 bukan hanya ditentukan oleh prosedur teknis dalam pemilihan suara, tetapi juga oleh keamanan dan ketenangan yang terjaga di ruang digital. Dengan berbagai upaya pencegahan dan pemantauan yang dilakukan, diharapkan Pilkada kali ini dapat terlaksana secara kondusif tanpa diwarnai gangguan provokasi yang merugikan. Menjaga ketenangan dan kedamaian di dunia maya adalah wujud nyata dalam membangun masa depan demokrasi yang lebih baik bagi Indonesia.
)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas
