Keberhasilan Presiden Jokowi di Berbagai Forum Internasional, Memimpin dengan Visioner dan Diplomatis

Keberhasilan Presiden Jokowi di Berbagai Forum Internasional, Memimpin dengan Visioner dan Diplomatis

JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kepemimpinan visioner dan diplomatis di berbagai forum internasional, menjadikan Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di kancah global.

Keberhasilan tersebut terlihat dari peran aktif Indonesia dalam memimpin sejumlah acara penting, seperti KTT G20, ASEAN, hingga World Water Forum.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa perhatian dunia terhadap Indonesia meningkat selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan berbagai forum internasional menunjukkan kapasitas negara ini sebagai pemimpin global.

“Selama 10 tahun kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, banyak sekali forum-forum dunia yang dihadirkan. Hal ini menjadikan Indonesia sorotan dunia internasional,” ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa kesuksesan acara seperti G20 dan ASEAN di bawah kepemimpinan pria kelahiran tahun 1961 tersebut telah memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan pandangan serupa, menyebut Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya langkah konkret dalam berbagai forum internasional.

Menurut Luhut, Kepala Negara merasa lelah dengan pembicaraan yang hanya berfokus pada wacana tanpa hasil nyata.

“Pak Presiden sering mengatakan kepada saya, ‘Saya ingin hal-hal konkret, bukan hanya wacana besar,’” ungkap Luhut.

Sebagai contoh, Luhut menyebut beberapa proyek nyata seperti kerja sama pemurnian minyak dengan Kenya dan penanganan sampah laut, yang merupakan bukti nyata komitmen Indonesia terhadap masalah global.

Di sisi lain, pakar politik internasional dari UGM, Dr. Riza Noer Arfani, menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia sangatlah strategis dalam konteks Presidensi G20.

Riza menekankan bahwa kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga stabilitas global.

“Kunjungan Presiden Jokowi memiliki makna strategis, karena Indonesia ingin mendorong perdamaian dunia dan mengembalikan stabilitas ekonomi yang terganggu oleh konflik,” ujarnya.

Keberhasilan Presiden Jokowi dalam memimpin berbagai forum internasional membuktikan bahwa Indonesia memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas global, baik melalui diplomasi maupun aksi konkret yang mendukung perdamaian dan kesejahteraan dunia.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025