• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pesan Ulama Untuk Bangsa, Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi dan Wujudkan Program Prabowo-Gibran

Pesan Ulama Untuk Bangsa, Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi dan Wujudkan Program Prabowo-Gibran

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 20 September 2024

Pesan Ulama Untuk Bangsa, Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi dan Wujudkan Program Prabowo-Gibran

Jakarta — Setelah 10 tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo meninggalkan berbagai warisan yang patut diapresiasi yang berhasil mencapai banyak capaian yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini beralih kepada transisi pemerintahan menuju Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimana proses ini diharapkan berjalan dengan baik, sambil memastikan program unggulan yang telah dijalankan tetap berlanjut.

Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas kontribusinya selama satu dekade terakhir.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah beliau kerjakan selama 10 tahun memimpin Indonesia dan kerja sama yang terbangun antara Presiden Jokowi dengan Muhammadiyah di berbagai bidang,” ujarnya.

Prof. Mu’ti juga menyoroti empat pencapaian utama dari pemerintahan Jokowi. Pertama, pembangunan infrastruktur yang masif yang telah membantu pertumbuhan ekonomi dan menghubungkan berbagai daerah terisolasi. Kedua, stabilitas ekonomi yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran dan terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan.

Ketiga, Presiden Jokowi telah berhasil menciptakan suasana demokrasi yang terbuka di mana masyarakat bisa berbicara dengan bebas. Keempat, peran penting Indonesia di kancah internasional di bawah kepemimpinan Jokowi, seperti Presidensi G20, kepemimpinan ASEAN hingga konflik Palestina dengan Israel.

Selain apresiasi, Prof. Mu’ti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal transisi pemerintahan dengan damai dan tertib.

“Proses demokrasi harus berjalan sebagaimana yang direncanakan. Pilkada harus berlangsung secara berkualitas yang bisa diukur dari penyelenggaraan yang adil, calon yang beradu gagasan substansial, dan hasil yang berkualitas,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menerima hasil Pemilu sebagai bagian dari kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Terpilihnya Prabowo dan Gibran bukan hanya kemenangan bagi mereka, tetapi juga kemenangan bagi bangsa Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH. Marsudi Syuhud, juga memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi.

“Semua bisa melihat, infrastruktur terbangun sangat banyak, dan segala kebutuhan yang hari ini sangat dibutuhkan telah dibangun,” ujar KH. Marsudi.

Ia menekankan bahwa pencapaian ini harus terus dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kami berharap, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini diteruskan. Jangan sampai ada yang terputus, karena kalau terputus nanti ada sesuatu yang nganggur dan kurang manfaatnya,” jelasnya.

Menurut KH. Marsudi, menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan bangsa sangat penting untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

KH. Marsudi juga menyoroti pentingnya persatuan dan kerukunan dalam menjaga stabilitas negara selama proses transisi.

“Berbangsa dan bernegara itu mengikuti aturan. Jika aturan dijaga dan dijalankan dengan baik, bangsa Indonesia akan bisa tetap tertib dan rukun,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa nilai-nilai persaudaraan antarumat, antarindividu, dan antarbangsa harus terus dipertahankan, terutama di masa transisi politik.

“Jangan sampai hanya karena politik lima tahunan sekali, persaudaraan bisa pecah dan berubah. Yang terpenting kita semua bisa saling mendukung walaupun berbeda,” tambahnya.

Dalam konteks transisi pemerintahan, baik Prof. Abdul Mu’ti maupun KH. Marsudi sepakat bahwa publik harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan baru.

“Mari kita memberikan kesempatan pada pemerintahan yang baru untuk memimpin penyelenggaraan negara,” kata Prof. Mu’ti.

Pihaknys berpesan terpilihnya Prabowo-Gibran harus diberi kepercayaan untuk bekerja sesuai dengan rencana-rencana besar yang telah disusun,.

KH. Marsudi pun meyakini bahwa Prabowo-Gibran akan mampu melanjutkan berbagai langkah yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi.

“Saya yakin pemerintah mendatang akan bisa meneruskan berbagai langkah presiden terdahulu, dan diteruskan lagi sesuai rencana-rencana besar. Seluruhnya harus saling menyambung,” ujarnya.

Keberhasilan transisi tidak hanya penting bagi stabilitas politik dan ekonomi, tetapi juga bagi kelanjutan program-program pembangunan yang telah dirancang untuk masa depan Indonesia.

*

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.