• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Kerja Sama Semua Pihak Ciptakan Pilkada Aman dan Damai Lebih Efektif

Kerja Sama Semua Pihak Ciptakan Pilkada Aman dan Damai Lebih Efektif

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 5 September 2024

 

Semua pihak memiliki peranan yang sama pentingnya sebagai sebuah tanggung jawab untuk dapat menciptakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berlangsung dengan aman dan damai. Terwujudnya hal tersebut secara jauh lebih efektif, jika berbagai elemen menjalin kerja sama yang baik.

Kontestasi politik tingkat daerah tersebut merupakan salah satu momen yang sangat penting, terlebih dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Adanya Pilkada Serentak 2024 bisa menjadi wujud dari bagaimana proses demokrasi yang matang dan dewasa.

Namun tentunya untuk bisa mencapai hal itu, perlu ada beberapa hal yang terus diperjuangkan, tidak hanya sekedar adanya regulasi dan pengawasan dari pihak penyelenggara saja. Akan tetapi, terwujudnya suatu kerja sama dari semua pihak, baik itu pemerintah, seluruh elemen masyarakat, partai politik (parpol), aparat keamanan hingga media adalah kunci sangat penting untuk menciptakan gelaran Pilkada yang aman dan damai.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Leonardo Yoga mengimbau kepada seluruh pihak, termasuk para pendukung dari calon kepala daerah yang akan maju serta simpatisan untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban.

Pasalnya, situasi yang aman dan kondusif sendiri menjadi hal yang sangat bergantung pada adanya kerja sama seluruh pihak. Termasuk pula, dari jajaran aparat keamanan memiliki komitmen kuat untuk siap mengamankan seluruh proses berlangsungnya Pilkada 2024.

Pengamanan juga termasuk untuk melindungi pihak penyelenggara, pasangan calon (paslon) serta seluruh massa dari segala gangguan yang dapat saja mengganggu pesta demokrasi tingkat daerah tersebut.

Sementara itu, ajakan untuk bersama-sama saling mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam Pilkada 2024 bukan hanya berasal dari jajaran penegak hukum saja, melainkan juga dari insan media.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Padang Lawas Utara, Tohong Pangondian Harahap mengajak kepada para pengguna media sosial agar mereka tidak mudah menyebarkan berita bohong atau hoaks dan gampang terpengaruh dengan adanya informasi yang sekiranya kurang jelas sumber atau kredibilitasnya.

Kewaspadaan tersebut sangat berguna untuk senantiasa menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sangat perlu adanya cek dan ricek dalam menerima, apalagi kemudian menyebarkan suatu informasi khususnya melalui media sosial.

Semua pihak memang sangat perlu untuk menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan damai selama proses Pemilihan Kepala Daerah itu berlangsung secara bersama-sama. Sehingga kehati-hatian dalam menerima informasi jelas menjadi kunci penting untuk mencegah penyebaran hoaks.

Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak kepada semua pihak untuk bekerja sama dan saling bersinergi untuk mewujudkan pesta demokrasi tingkat daerah itu bisa berjalan dengan aman dan damai.

Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa demi terciptanya sebuah gelaran Pilkada Serentak 2024 yang aman, lancar dan demokratis, maka semua pihak termasuk para penyelenggara Pemilu terus berfokus pada tugas mereka, fungsi hingga kewenangannya dengan cara bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat.

Pihak pemerintah daerah (Pemda) pun memberikan dukungan penuh agar Pilkada terfasilitasi dengan memadai. Bagaimana kesuksesan dan keamanan Pemilihan Kepala Daerah tentunya berkaitan dengan kematangan persiapan segala aspeknya, yang mana hal tersebut menjadi peran vital Pemda.

Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara Pemilu seperti KPU atau Bawaslu saja. Namun, peran serta masyarakat sangatlah penting dalam menjaga suasana kondusif.

Edukasi mengenai hak dan kewajiban pemilih harus terus disosialisasikan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam proses pemilu, mereka juga akan lebih peduli terhadap terciptanya suasana yang aman dan damai.

Koleborasi dari semua pihak, mulai dari pemerintah, jajaran aparat keamanan, seluruh elemen masyarakat, partai politik (parpol) hngga media merupakan kunci untuk dapat mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang aman dan damai.

Ketika semua pihak mampu menjalin kerja sama yang baik, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan menjadikan potensi konflik semakin mengecil, kemudian perhelatan kontestasi politik tingkat daerah itu dapat menjadi sebuah pesta demokrasi yang benar-benar mampu dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kerja sama tersebut harus terbangun atas dasar saling percaya, transparansi dan komitmen kuat bersama untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pilkada Serentak 2024 yang aman dan damai bukan hanya menjadi kemenangan bagi satu pihak saja, tetapi juga sekaligus kemenangan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dengan adanya semangat untuk bergotong royong dan bekerja sama, maka bukan tidak mungkin akan menjadikan semua pihak mampu menciptakan Pilkada Serentak 2024 yang aman, damai dan sukses.

*) Pengamat politik Lembaga Gala Indomedia

Kiai Kampung Geram! Seruan Tolak LPJ PBNU Viral di Grup WhatsApp, Singgung Nasib 100 Juta Warga NU

August 21, 2026

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026

August 21, 2026

Kiai Kampung Geram! Seruan Tolak LPJ PBNU Viral di Grup WhatsApp, Singgung Nasib 100 Juta Warga NU

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Jelang gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang rencananya bertempat di Tambakberas, Jombang, suhu politik di…

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026 Jakarta – Pemerintah terus…

GERBANG TOLL PBNU MANDATARIS MUKTAMAR KE-34 LAMPUNG

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

GERBANG TOLL: GERAKAN BARENG TOLAK LPJ PBNU. Saya: HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy. Cicit Sayyid…

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.