Pemerintah Pastikan Kelancaran Penyelenggaraan HLF MSP 2024

Pemerintah Pastikan Kelancaran Penyelenggaraan HLF MSP 2024

Bali — Pemerintah Indonesia memastikan kelancaran penyelenggaraan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024. Forum ini menjadi platform strategis bagi para pemangku kepentingan global untuk berdiskusi dan menemukan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan global.

Presiden RI Joko Widodo menekankan kepada jajarannya agar ada hasil nyata dari penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum di Bali. Sedangkan dari sisi kesehatan, Presiden menaruh perhatian pada peningkatan penyebaran wabah mpox di wilayah Afrika.

“Ini saya minta betul-betul ada upaya preventif,” lanjutnya.

Presiden menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan kesehatan di pintu-pintu masuk kedatangan Internasional. Langkah ini menurut Presiden tidak hanya dari Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh kementerian/lembaga lainnya.

Sementara itu, dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa HLF MSP 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia.

“Untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai negara dan sektor dalam menghadapi isu-isu global,” ungkap Airlangga.

Forum ini akan dihadiri oleh pejabat tinggi, perwakilan sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia. Airlangga Hartarto menambahkan bahwa forum ini juga akan menghadirkan berbagai sesi diskusi dan panel yang membahas topik-topik krusial, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Melalui diskusi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat diterapkan secara global.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani, menekankan bahwa forum ini juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan negara-negara Afrika.

“Kami mengharapkan partisipasi aktif dari berbagai negara dan organisasi internasional. HLF MSP 2024 membahas berbagai topik penting dan menciptakan kesempatan untuk berbagi pengetahuan serta teknologi yang dapat membantu negara-negara berkembang,” kata Abdul Kadir.

Abdul Kadir juga menambahkan bahwa forum ini menyediakan berbagai kesempatan bagi para peserta untuk menjalin kerja sama dan membangun kemitraan yang bermanfaat. Selain itu, dia menyatakan bahwa HLF MSP 2024 menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam diplomasi multilateral.

Pemerintah Indonesia berkomitmen menyelenggarakan forum ini dengan standar internasional yang tinggi, memastikan bahwa semua persiapan dilakukan dengan baik untuk mendukung kesuksesan acara tersebut. Forum ini juga akan menyajikan sesi-sesi diskusi mendalam dan inovatif untuk mencari solusi atas tantangan global yang dihadapi masyarakat internasional.

Dengan kesiapan yang matang, Indonesia siap memainkan peran sentral dalam forum internasional ini dan berkontribusi pada solusi global yang berkelanjutan. Keberhasilan HLF MSP 2024 diharapkan dapat memperkuat kerjasama internasional dan mendukung upaya global untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. []

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025