• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Geger! Benarkah Anies Baswedan Siap Jadi Timses Pramono Anung – Rano Karno

Geger! Benarkah Anies Baswedan Siap Jadi Timses Pramono Anung – Rano Karno

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 28 August 2024

PDI Perjuangan menyatakan tidak pernah sekalipun menawari Anies Baswedan menjadi kader partai. Bahkan Anies diharapkan bergabung sebagai tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024.

“Tidak ada. Kita tidak pernah menawarkan Pak Anies untuk menjadi anggota PDIP perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus kepada wartawan di DPP PDIP, Rabu (28/8/2024).

Sebelumnya, beredar kabar Anies Baswedan diminta untuk masuk menjadi bagian PDIP sebagai kader jika ingin diusung sebagai bakal calon gubernur. Deddy mengatakan, jikapun PDIP ingin kadernya maju Pilgub, ada Rano Karno yang bisa diusung.

“Karena kalau pun kemarin kita memilih Pak Anies (jadi bakal cagub), kan kita sudah diwakili oleh Pak Rano Karno sebagai kader. Kita nggak seserakah itu. Tidak pernah ada usulan kepada Pak Anies untuk menjadi kader PDIP Perjuangan,” tegasnya.

Meski begitu, Deddy mengakui PDIP sempat menjajaki Anies untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan Anies sempat menyambangi kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta.

Selanjutnya pada saat PDIP mengumumkan dukungan untuk Cakada tahun ini, Anies datang bersua dengan Rano Karno. Keduanya santer dikabarkan bakal berpasangan di Pilgub.

Kenyataannya, PDIP membuat Rano Karno berlayar dengan Pramono Anung. Keduanya mendaftar sebagai bakal Cagub-Cawagub hari ini.

“Dan saya kira Pak Anies juga sudah bertelepon-teleponan komunikasi dengan Pak Pramono Anung, Pak Ahok juga sudah, Dan saya kira inilah nanti kekuatan yang bisa membantu kalau Tuhan mengizinkan takdirnya Pak Pram dan Pak Rano Karno itu kemudian dipilih menjadi pelayan masyarakat Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur,” katanya.

Kendati Anies tidak jadi diusung, PDIP berharap mantan rektor Universitas Paramadina itu bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono-Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus untuk memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat gubernur periode lalu.

“Ya kita berharap seperti itu (mendukung Pramono-Rano), kita berharap Pak Anies mau menjadi bagian dari tim ini, bukan hanya memenangkan gubernur, tapi menyelesaikan persoalan-persoalan ketegangan-ketegangan akibat Pilgub 2018 itu,” jelas dia.

Deddy tidak mempermasalahkan jika Anies mau bergabung menjadi bagian tim yang mendukung Pramono-Rano meski bukan sebagai kader PDIP. Kemampuan dan pengaruh Anies bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat.

“Ini kan komitmen bangsa, bukan konteks kader. Kita kan membutuhkan semua orang, siapapun yang punya kemampuan artikulatif, punya modal politik, modal sosial, untuk bisa menyampaikan hal-hal penting kepada masyarakat,” tuturnya.

Lebih dari itu, Deddy juga berharap Anies bisa menjadi penyambung lidah di tempat basis pendukungnya yang kuat.

“Bahkan lebih jauh dari situ, kami berharap Pak Anies juga mau menjadi, katakanlah komunikator, untuk juga bicara di daerah-daerah di mana basis pendukungnya kuat,” jelasnya.

“Katakanlah NTB Sumatera Barat, tempat-tempat lain yang saya kira beliau didengar dengan sangat baik oleh masyarakat,” ucap dia.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.