• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Sport»Keterbukaan Lintas Sektor, Kunci Kesuksesan Persiapan PON Aceh-Sumut

Keterbukaan Lintas Sektor, Kunci Kesuksesan Persiapan PON Aceh-Sumut

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 28 August 2024

Keterbukaan Lintas Sektor, Kunci Kesuksesan Persiapan PON Aceh-Sumut

Oleh: Jully Welly Manurung

Adanya keterbukaan dari semua lintas sektor merupakan sebuah kunci penting untuk dapat mewujudkan kesuksesan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024. Perhelatan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara itu akan berlangsung dengan sukses, apabila seluruh pihak secara lintas sektor mampu bersikap saling terbuka dan bekerja sama dengan baik.

Karena, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumut 2024 menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, dan tidak akan mampu berjalan dengan sukses apabila tidak mendapatkan dukungan penuh secara lintas sektoral.

PON merupakan ajang olahraga terbesar di Indonesia yang menjadi kebanggaan bersama seluruh masyarakat. Aceh dan Sumut dipilih sebagai tuan rumah bersama untuk menyelenggarakan PON 2024.

Kesuksesan acara ini tidak hanya tergantung pada kesiapan fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga pada koordinasi yang efektif dan keterbukaan antara berbagai sektor yang terlibat. Keterbukaan lintas sektor adalah kunci untuk memastikan persiapan yang matang dan pelaksanaan yang sukses.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo menekankan pentingnya sikap untuk saling terbuka, kemudian saling percaya serta terus menjalin kolaborasi yang baik untuk mewujudkan persiapan dan kesiapan PON XXI 2024 berjalan dengan sukses dan bahkan mampu mencetak sejarah bagi Indonesia.

Senada, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni juga berharap kepada semua pihak terkait untuk bisa melakukan tugas mereka masing-masing secara lebih cermat dan tepat untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara itu dapat terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh untuk mampu bersinergi dan mendukung penuh pemerintah setempat dalam menyukseskan event besar PON XXI Aceh-Sumut. Terlebih, pelaksanaan PON merupakan pertaruhan nama baik bagi wilayah berjuluk Tanah Rencong itu, karena menjadi momen yang tepat untuk mempromosikan Aceh ke kancah nasional bahkan internasional.

Untuk itu, semua pihak harus mampu untuk mewujudkan kesuksesan PON secara bersama-sama di seluruh tahapan, termasuk dari tahapan pelaksanaan atau persiapan, pada saat acara hingga setelah acara berlangsung.

Kebersamaan, kekompakan, dan juga kolaborasi lintas sektor merupakan kunci sukses gelaran Pekan Olahraga Nasional XXI itu. Bukan hanya sekedar sukses saja, namun dengan demikian, akan menjadikan geliat ekonomi daerag semakin terdorong.

Salah satu faktor penentu keberhasilan PON Aceh-Sumut adalah kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki peran dalam hal pendanaan, pengawasan, serta pengaturan kebijakan nasional yang relevan dengan penyelenggaraan PON.

Sementara itu, pemerintah daerah memiliki pengetahuan lokal yang lebih baik mengenai kondisi dan kebutuhan spesifik di lapangan. Oleh karena itu, keterbukaan dan komunikasi yang jujur antara kedua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa segala kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat.

Selain pemerintah, sektor swasta juga memegang peran vital dalam kesuksesan PON Aceh-Sumut. Keterlibatan sektor swasta tidak hanya terbatas pada sponsorship, tetapi juga mencakup penyediaan layanan seperti transportasi, akomodasi, hingga promosi acara. Keterbukaan antara sektor swasta dan pemerintah sangat penting agar kontribusi dari sektor swasta dapat dioptimalkan.

Selain itu, media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi selama persiapan PON Aceh-Sumut. Dengan melibatkan media, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai perkembangan persiapan PON. Media juga berfungsi sebagai pengawas independen yang dapat melaporkan jika ada indikasi penyimpangan atau masalah dalam persiapan.

Kemudian, masyarakat adalah elemen penting yang tidak boleh dilupakan dalam persiapan PON Aceh-Sumut. Keterbukaan terhadap masukan, kritik, dan saran dari masyarakat akan membantu panitia penyelenggara untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Partisipasi masyarakat juga penting untuk menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap acara ini.

Terdapat tantangan dalam kesuksesan persiapan pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut, yakni salah satunya merupakan aspek paling sensitif yaitu mengenai pengelolaan anggaran. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk mencegah adanya penyelewengan dana dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat optimal. Panitia penyelenggara harus secara rutin melaporkan penggunaan anggaran kepada publik dan menunjukkan bagaimana dana tersebut digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan PON.

Keterbukaan lintas sektor adalah kunci utama dalam persiapan PON Aceh-Sumut. Dengan membangun komunikasi yang jujur dan transparan antara pemerintah, sektor swasta, media, dan masyarakat, persiapan PON dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Keterbukaan ini akan menciptakan kepercayaan, memperkuat kerjasama, dan memastikan bahwa PON Aceh-Sumut dapat diselenggarakan dengan sukses. Dengan mengedepankan keterbukaan, tentu tidak hanya akan menyukseskan PON sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat integritas dan solidaritas bangsa.

)* Pengamat Kebijakan Universitas Sumatera Utara

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.