Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah sudah memasukkan pertimbangan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dalam menyusun asumsi makro 2025.
Berdasarkan pasal 7 UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan PPN menjadi 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.
“Semua asumsi semua antisipasi apa pun (kenaikan PPN 12 persen) sudah dijadikan dasar dalam membuat postur (APBN 2025). Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” kata Susi di kantornya, Kamis (25/7).
Kenaikan PPN 12 persen bakal mengerek penerimaan negara dari pajak. Dalam hal ini, Susi mengatakan pemerintah sudah merumuskan target penerimaan negara jika terjadi kenaikan PPN.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan tahun pertama Prabowo sebesar 12,3 persen hingga 12,36 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Susi melanjutkan, kehadiran Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, menjadi Wakil Menteri Keuangan II, bakal memuluskan proses transisi.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan PPN 12 persen akan mempertimbangkan kondisi perekonomian. Sebab, kebijakan perpajakan bersifat distortif akan mempengaruhi daya beli.
“Nah kalau itu nanti kita lihat kemampuan ekonomi dalam negeri,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025 akan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Mengenai PPN itu nanti kami serahkan pemerintahan baru,” kata Sri Mulyani kepada awak media di Kompleks Parlemen RI, Senin (20/5).
Bendahara negara itu memastikan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Prabowo Subianto dalam menyusun APBN 2025. Artinya, seluruh penyusunan asumsi makro 2025 akan memasukkan aspirasi dari pemerintahan baru.
“Kita terus berkomunikasi dengan dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo. Sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi,” tutur Menkeu.
