• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Masyarakat Wajib Menjaga Persatuan Jelang Pilkada 2024

Masyarakat Wajib Menjaga Persatuan Jelang Pilkada 2024

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 14 July 2024

Masyarakat Wajib Menjaga Persatuan Jelang Pilkada 2024

Oleh : Mika Putri Larasati

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah di depan mata, dan seperti biasanya, suasana politik mulai memanas. Namun, di tengah hiruk-pikuk persaingan yang sengit, menjaga persatuan dan stabilitas keamanan menjadi tugas utama kita bersama. Pilkada bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa bisa bersatu dalam perbedaan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan guna memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan damai.
Hadi mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan kondisi ini, mengingat betapa krusialnya tahun 2024 sebagai tahun pemilu terbesar yang melibatkan pemilihan presiden dan kepala daerah di berbagai wilayah secara serentak.

Dalam sambutannya di acara “Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera”, Hadi menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat dan aparatur negara harus bahu-membahu dalam menjaga kestabilan selama proses pemilu.
Tahun 2024 adalah momen penting bagi Indonesia, dengan lebih dari 545 daerah yang akan menggelar Pilkada, termasuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dengan skala sebesar ini, potensi konflik dan gesekan antar pendukung kandidat tentu tidak bisa diabaikan.
Hadi, yang juga mantan Panglima TNI, menegaskan bahwa TNI-Polri memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada. Selain itu, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjamin bahwa proses pemilu berjalan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Semua pihak harus mampu menempatkan peran masing-masing sesuai tugas dan fungsi mereka, menciptakan sinergi yang harmonis demi keberhasilan Pilkada 2024.
Di Kalimantan Selatan, Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalimantan Selatan, H. Suripno Sumas, juga mengharapkan kondisi aman dan damai menjelang Pilkada Serentak 2024.
Melalui sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Suripno berharap masyarakat dapat memahami betul nilai-nilai yang menjadi dasar negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Pemahaman ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perpecahan dan menjaga persatuan di tengah kompetisi politik yang semakin memanas.
Suripno gencar menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila di berbagai kesempatan, termasuk di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Ia menekankan bahwa dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menggunakan hak pilih mereka dengan nyaman dan penuh tanggung jawab.
Selain itu, pemahaman ini juga penting agar masyarakat tetap bersatu setelah Pilkada usai, berkontribusi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Di tengah upaya menjaga stabilitas dan perdamaian, kita tidak bisa mengabaikan peran penting media massa. Media memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan stabilitas selama proses Pilkada. Media juga harus bijak dalam menyajikan berita, menghindari provokasi yang dapat memicu konflik di masyarakat.
Untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan damai, kita juga perlu memperhatikan aspek hukum. Penegakan hukum yang tegas dan adil harus menjadi prioritas. Setiap pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pidana, harus ditindak dengan cepat dan tegas.
Hal ini tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa proses Pilkada berjalan sesuai aturan.
Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga menjadi kunci penting. Masyarakat harus diberi pemahaman yang benar tentang proses demokrasi, hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja kandidat, bukan karena uang atau tekanan.
Pendidikan politik yang baik akan menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.
Tidak kalah pentingnya adalah peran partai politik dan para kandidat dalam menjaga suasana kondusif selama Pilkada. Mereka harus mampu mengendalikan pendukung mereka, mengedepankan kampanye yang sehat dan konstruktif, serta menghindari black campaign dan provokasi.
Semua pihak harus menyadari bahwa tujuan utama dari Pilkada adalah memilih pemimpin terbaik untuk kemajuan daerah, bukan ajang untuk mencari kekuasaan semata.
Dalam konteks ini, kita juga perlu menyoroti peran penting dari komunitas lokal dan tokoh masyarakat. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan sikap masyarakat. Tokoh masyarakat harus menjadi teladan dalam menyuarakan pesan-pesan damai, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam proses Pilkada, dan mendorong dialog serta musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan yang ada.
Menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024 adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita semua, dari berbagai lapisan masyarakat, bekerja sama dan bersinergi demi mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan bermartabat.
Dengan demikian, kita tidak hanya memilih pemimpin yang terbaik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi kita untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan Pilkada 2024 sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi, mampu mengelola perbedaan dengan bijak, dan selalu mengedepankan kepentingan bersama di atas segalanya.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

August 30, 2026

PLTS 100 GWp, Lompatan Peradaban Energi Indonesia

August 29, 2026

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By Kata IndonesiaAugust 30, 20260

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

PLTS 100 GWp, Lompatan Peradaban Energi Indonesia

By Kata IndonesiaAugust 29, 20260

PLTS 100 GWp, Lompatan Peradaban Energi Indonesia Oleh : Radjiman Arif Indonesia sedang memasuki babak…

Daulat Energi Mendekat, Megaproyek PLTS Disiapkan Serap 5,52 Juta Tenaga Kerja

By Kata IndonesiaAugust 29, 20260

Daulat Energi Mendekat, Megaproyek PLTS Disiapkan Serap 5,52 Juta Tenaga Kerja JAKARTA – Pemerintah di…

Pemerintah Dorong PLTS 100 GWp untuk Hemat Subsidi Rp73,9 Triliun

By Kata IndonesiaAugust 29, 20260

Pemerintah Dorong PLTS 100 GWp untuk Hemat Subsidi Rp73,9 Triliun JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.