Bukan hanya Wadah Aktivitas Mahasiswa, AMN Manado sebagai Tonggak Penyatuan Berbagai Latar Belakang

Bukan hanya Wadah Aktivitas Mahasiswa, AMN Manado sebagai Tonggak Penyatuan Berbagai Latar Belakang

Oleh: Jonathan Pangalila

Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Manado bukan hanya menjadi wadah untuk banyaknya aktivitas positif dan bermanfaat para generasi muda saja, melainkan juga sebagai tonggak penyatuan anak bangsa dari berbagai macam latar belakang yang saling berbeda.

Adanya persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang sangat luar biasa di Indonesia tersebut merupakan hal yang sangat penting, terlebih juga itu sudah menjadi salah satu cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Berada di atas pundak para pemuda sebagai penerus generasi bangsa, bagaimana nasib negara ini nantinya. Maka dari itu, apabila sudah sejak sedini mungkin mahasiswa tersebut mampu bersatu meski di tengah adanya berbagai latar belakang saling berbeda, maka bukan tidak mungkin bangsa ini akan terus mengarah pada kemajuan dan perkembangan.

Mengenai bagaimana keberadaan AMN sebagai tonggak pemersatu, Aktivis Mahasiswa asal Manado, Dwi Purnama menilai bahwa gedung inisiasi Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI) tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar untuk terus mendorong terjadinya persatuan dan kesatuan antar masyarakat Tanah Air, dengan cara menggerakkan generasi muda.

Terlebih, sejatinya Indonesia juga merupakan sebuah negara yang terdiri dari beragam sekali latar belakang etnis saling berbeda dari seluruh rakyatnya, mulai dari adanya keragaman dari segi budaya, agama hingga suku, namun melalui Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado itu, semangat akan persatuan dan kesatuan bangsa terealisasikan dengan sangat baik.

Lebih lanjut, Pemerintah RI melalui lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan itu juga terus berupaya untuk mendorong dan mempersatukan bangsa lewat para pemudanya dengan menggunakan pendekatan yang sangat tepat dan cocok untuk mereka.

Pendekatan yang AMN Manado lakukan, yakni dengan cara mengajak dialog, berdiskusi serta melaksanakan beragam kegiatan sosial, yang mana seluruhnya bertujuan untuk mampu membangkitkan kesadaran dan juga kepekaan sosial anak muda.

Dengan menggunakan pendekatan yang sangat tepat untuk menyasar generasi muda penerus bangsa, maka menjadi tidak heran mengapa terus tumbuh rasa persaudaraan sangat kuat dari mereka.

Kegiatan lain yang BIN laksanakan dalam Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado adalah mengadakan berbagai macam aktivitas yang sangat bermanfaat seperti kegiatan seminar, lokakarya hingga aksi sosial yang mampu menjadi ruang bagi anak muda untuk saling berbagi gagasan dan belajar. Sehingga, dengan adanya seluruh aktivitas bermanfaat tersebut, menjadikan mereka mengalami pertumbuhan sangat positif secara bersama-sama.

Bukan tanpa alasan mengapa anak muda harus terus mendapatkan bekal yang banyak dengan terbiasa melalui beragam kegiatan positif. Hal tersebut lantaran, AMN Manado sangat ingin menjadikan generasi muda penerus bangsa itu mampu meneruskan cita-cita dari para pendiri bangsa terdahulu.

Jika mereka sudah terbiasa untuk memegang teguh nilai-nilai serta cita-cita bangsa yang luhur, maka bukan tidak mungkin mereka akan tumbuh dan berkembang dengan menjadi insan berwawasan kebangsaan.

Gedung AMN Manado juga memiliki peranan yang sangat penting karena keberadaannya mampu dengan sangat efektif terus mendorong adanya pembangunan atau bangkitnya kesadaran para pemuda mengenai berbagai macam isu sosial dan politik yang tentunya terus relevan mengikuti perkembangan di Indonesia.

Tatkala kesadaran akan beragam isu sosial dan politik terlahir dari para anak muda, maka mereka akan terbuka pikirannya dengan sangat lebar serta bisa terus mengikuti terjadinya perkembangan apapun.

Sementara itu, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Essy Asiah menyampaikan bahwa tujuan dari pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado adalah sebagai wadah untuk mempersatukan para mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, agama, yang seluruhnya berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia.

Mereka juga berasal dari berbagai perguruan tinggi, sehingga ke depannya dengan banyaknya pelatihan dalam AMN Manado mampu mempersiapkan anak muda itu sebagai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berintegritas dan memiliki karakter kebangsaan.

Senada, Wakil Ketua Kelompok Kerja (Wakapokja) AMN Manado dari Badan Intelijen Negara (BIN), Idham Malik mengungkapkan bahwa memang gedung yang berdiri di atas lahan seluas 5 hektare itu untuk mempersatukan para mahasiswa dan mahasiswi yang berada di seluruh Indonesia.

Tujuan utamanya dengan adanya penyatuan berbagai macam latar belakang tersebut, yakni agar para anak muda itu bisa saling menghargai budaya mereka masing-masing meski dalam perbedaan, kemudian mereka juga bisa terus menjaga kerukunan, kekompakan dan semakin memperkuat hubungan antar anak bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Maka dari itu, banyak sekali sebenarnya kegunaan ataupun manfaat dari keberadaan AMN Manado. Bukan hanya sekedar menjadi wadah untuk berbagai aktivitas para mahasiswa semata, namun gedung tersebut juga sekaligus menjadi tonggak penyatuan antar berbagai latar belakang saling berbeda yang anak muda miliki di Indonesia.

*) Mahasiswa Universitas Sastra dan Budaya Universitas Sam Ratulangi (Unsrat

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By 0

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

All Rights Reserved © 2025