Partisipasi Aktif Multistakeholder Dukung Kelancaran Pemilu dan Pilkada

Partisipasi Aktif Multistakeholder Dukung Kelancaran Pemilu dan Pilkada

Oleh: Chandra Budi Setyo

Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan atau multistakeholder untuk mendukung penuh bagaimana kelancaran perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi sangat penting.

Karena, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sendiri merupakan sebuah hajat besar dan sekaligus sangat penting bagi sebuah negara yang menganut asas demokrasi seperti di Indonesia. Untuk itu, bagaimana kesuksesan dan kelancaran hajat besar tersebut tentu tidak akan terlaksana jika tanpa adanya bantuan atau dukungan penuh dari semua pihak.

Perlu ada partisipasi aktif berbagai pihak dan elemen atau multistakeholder secara serius serta nyata apabila benar-benar ingin mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi lancar, sukses, penuh akan kedamaian dan menghasilkan citra positif perjalanan asas demokrasi di Indonesia.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Idham Holik terus mendorong agar partisipasi aktif seluruh masyarakat, utamanya adalah para pemilih dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terus terjadi.

Ajakan tiada henti terus terjadi kepada para pemilih di seluruh wilayah Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak nasional pada bulan November 2024 mendatang tersebut.

Untuk saat ini, pihak penyelenggara Pemilu masih terus melangsngkan proses akan pemutakhiran data pemilih dan juga pembentukan badan ad hoc dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada 2024.

Mengenai partisipasi aktif dari multistakeholder tersebut, juga bisa berupa pengawasan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah mendatanag, termasuk pula peranan dari para generasi muda atau mahasiswa.

Hanya dengan bersama seluruh rakyat dalam melakukan pengawasan akan berlangsungnya dan lancarnya Pilkada, maka tugas dari penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) seperti KPU serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan keadilan dalam bingkai demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan maksimal pula.

Maka dari itu, sebenarnya pihak penyelenggara Pemilu dan Pilkada telah menggunakan pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yakni dengan adanya aplikasi sigap lapor yang bisa masyarakat gunakan jika menemui pelanggaran ataupun hal yang mencurigakan lainnya mengenai kontestasi politik mendatang.

Keberadaan aplikasi tersebut jelas sangat membantu seluruh masyarakat dari berbagai kalangan untuk turut serta dalam melakukan pengawasan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah mendatang bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Pengawasan Pemilu dan Pilkada akan berjalan dengan lancar apabila terbantu oleh peranan aktif dari segenap elemen masyarakat, karena nantinya hasil dari pesta demokrasi tersebut juga semuanya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Tugas dari Bawaslu selaku salah satu pihak penyelenggara Pemilu dan Pilkada tentunya tidak main-main, karena lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menegakkan berjalannya pesta demokrasi dengan seadil-adilnya, yang mana menjadi fasilitas dari negara dan memiliki aturan tertentu.

Adanya pengawasan secara partisipatif merupakan bentuk tanggung jawab dari seluruh pihak, termasuk juga masyarakat, penyelenggara Pemilu dan Pilkada bahkan juga oleh negara melalui adanya lenbaga yang bertanggung jawab.

Oleh karenanya, pihak Bawaslu memiliki komitmen sangat kuat untuk terus menerus secara simultan melakukan berbagai macam program peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat hingga secara multistakeholder.

Kata kunci yang penting adalah peduli. Karena dengan kepemilikan kepedulian yang tinggi, maka sistem demokrasi akan tegak secara nyata serta peraturan dalam pelaksanaan kontestasi politik di Indonesia turut maksimal.

Kepedulian tersebut terwujud dalam partisipasi yang aktif dari multistakeholder, salah satunya yakni untuk mendukung penuh penegakan akan pengawasan berbagai macam kemungkinan adanya kecurangan dalam bentuk apapun dalam Pemilu dan Pilkada.

Upaya peningkatan partisipasi segenap pihak secara multistakeholder menjadi kewajiban bersama untuk terus memberdayakan seluruh masyarakat di Indonesia bahkan dari akar rumput. Negara tentunya tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari seluruh pihak tersebut.

Menjelang pelaksanaan Pilkada pada bulan November 2024 mendatang, dan juga sekaligus momentum pasca perhelatan Pemilu dalam Pilpres bulan Februari lalu, maka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bijak, utamanya pada saat menerima bentuk informasi apapun melalui media sosial dan dunia digital atau internet.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengimbau masyarakat, khususnya mereka yang sangat akrab dengan platform media sosial dan dunia digital atau internet untuk jauh lebih bijak lagi jika mereka menjumpai adanya informasi yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah.

Hendaknya masyarakat mampu terus melakukan cek dan ricek atau mencari kebenaran sebuah informasi yang mereka terima sebelum memutuskan untuk meneruskannya kembali melalui berbagai kanal. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penyebaran informasi yang keliru atau misinformasi.

Dengan kata lain, adanya partisipasi yang aktif dari berbagai pihak dan elemen, mulai dari negara yang terwujud melalui berbagai lembaga penyelenggara Pemilu, kemudian Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, aparat keamanan hingga seluruh masyarakat di Indonesia secara multistakeholder menjadi sangat penting untuk mendukung penuh bagaimana kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang.

*) Pengamat Politik Universitas Negeri Semarang

Semangat Pemuda Menjadi Akal Sehat Demokrasi, Bukan Bahan Bakar Provokasi 

By 0

Semangat Pemuda Menjadi Akal Sehat Demokrasi, Bukan Bahan Bakar Provokasi  Oleh : Nabela Andika  Demokrasi Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya berani bersuara, tetapi juga mampu menjaga akal sehat di tengah derasnya arus informasi, perbedaan kepentingan, dan meningkatnya polarisasi. Pemuda memiliki energi, idealisme, keberanian, serta kemampuan besar untuk membawa perubahan. Namun, seluruh potensi tersebut dapat kehilangan arah apabila disalurkan tanpa pertimbangan yang matang dan justru menjadi bahan bakar bagi provokasi. Karena itu, generasi muda harus menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual yang menjaga demokrasi tetap kritis, rasional, damai, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi utama demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan kritik, gagasan, dan aspirasi terhadap berbagai persoalan bangsa. Dalam konteks tersebut, mahasiswa dan generasi muda memiliki posisi yang sangat penting. Mereka tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa, melainkan ikut aktif mengawal kebijakan dan mengingatkan ketika terdapat persoalan yang perlu diperbaiki. Demokrasi akan kehilangan vitalitas apabila ruang kritik menyempit atau masyarakat memilih diam terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Ketua Aliansi Intelektual Muda Nusantara, Muhammad Reynaldi, menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan masyarakat yang berani berpikir, bersuara, sekaligus bertanggung jawab atas setiap sikap yang diambil. Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan tidak pernah berdiri sendiri. Kebebasan selalu berjalan bersama tanggung jawab. Menyampaikan aspirasi adalah hak, tetapi memastikan aspirasi tersebut tidak dibangun di atas informasi palsu, kebencian, dan hasutan merupakan kewajiban moral yang tidak boleh diabaikan. Di era digital, tantangan itu semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, sedangkan kebenaran sering membutuhkan waktu untuk diverifikasi. Generasi muda yang sangat dekat dengan media sosial berada pada posisi strategis sekaligus rentan. Mereka dapat menjadi penyebar gagasan positif yang mendorong perubahan, tetapi juga dapat tanpa sadar menjadi perantara penyebaran hoaks dan provokasi. Karena itu, kebiasaan membaca sebelum berbicara, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, serta berpikir sebelum bertindak menjadi semakin penting dalam kehidupan demokrasi. Muhammad Reynaldi juga mendorong generasi muda untuk menyampaikan aspirasi secara damai, rasional, dan berbasis data. Pendekatan ini penting agar kritik tidak berubah menjadi kemarahan tanpa arah. Kritik yang kuat bukan kritik yang paling keras, melainkan kritik yang memiliki dasar, argumentasi, dan solusi. Pemuda harus mampu membedakan antara keberanian menyuarakan kebenaran dengan keberanian mengikuti emosi massa. Tidak semua isu yang ramai harus langsung dipercaya, dan tidak semua ajakan yang mengatasnamakan rakyat benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Ruang dialog menjadi salah satu sarana penting untuk membangun kedewasaan tersebut. Ketua Umum PP Singa Muda Hanura, Abraham, memandang dialog kebangsaan sebagai ruang bagi generasi muda untuk membicarakan persoalan demokrasi, politik, dan tantangan ekonomi secara konstruktif. Gagasan itu menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tidak harus selalu berakhir pada konflik. Melalui dialog, generasi muda dapat mempertemukan berbagai perspektif dan membangun pemahaman yang lebih utuh terhadap persoalan bangsa. Generasi muda juga tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan dan politik. Mereka harus diberikan ruang nyata untuk ikut menentukan arah masa depan bangsa. Keterlibatan itu dapat diwujudkan melalui organisasi, forum diskusi, kegiatan sosial, pengawasan kebijakan, partisipasi politik, hingga pengembangan inovasi ekonomi. Semakin luas ruang partisipasi yang tersedia, semakin besar peluang bagi pemuda untuk menyalurkan energi perubahan secara produktif dan bertanggung jawab.…

All Rights Reserved © 2025