• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»⁠Bappenas Libatkan Aparat Keamanan untuk Pemerataan Pembangunan Papua

⁠Bappenas Libatkan Aparat Keamanan untuk Pemerataan Pembangunan Papua

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 25 February 2024

⁠Bappenas Libatkan Aparat Keamanan untuk Pemerataan Pembangunan Papua

Oleh: Alia Kayame

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) melibatkan peranan aktif dari aparat keamanan untuk mewujudkan kesuksesan program Pemerintah Republik Indonesia (RI), yakni melakukan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Nusantara hingga ke Tanah Papua.

Mengenai hal tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) Maruli Simanjuntak mengaku bahwa pihaknya sudah sangat siap dan memiliki komitmen kuat untuk bisa dilibatkan dalam perumusan konsep pembangunan di berbagai hal, mulai dari infrastruktur, pembangunan masyarakat hingga menjaga keamanan di Bumi Cenderawasih.

Sejatinya, bagaimana posisi Pemerintah RI saat ini di Tanah Papua memang sudah sangat kuat meski masih saja ada beberapa serangan yang digencarkan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. kemudian untuk porsi dari tugas TNI sendiri sebagian besar di Bumi Cenderawasih adalah sebagai pihak pengamanan akan program pembangunan.

Sejauh ini, dari pengamatan yang dilakukan oleh pihak TNI, salah satu yang menjadi persoalan mendasar yang juga terus memicu munculnya konflik di Provinsi paling Timur Tanah Air itu adalah karena kurangnya pemenuhan akan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan listrik.

Kemudian mengetahui hal tersebut, sebenarnya pihak aparat keamanan juga telah melakukan upaya pendekatan secara informal dengan memperbaiki fasilitas dasar itu. Bahkan, upaya yang dilakukan tersebut juga telah mendapatkan apresiasi sangat tinggi dari masyarakat di Papua.

Bukan hanya dari pihak TNI saja, namun Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki sumbangsih yang besar atas keberhasilan pemerataan pembangunan yang selama ini terjadi di Bumi Cenderawasih dengan upaya mereka untuk menjaga keamanan di sana, khususnya terhadap kehadiran atau aksi KST.

Bahkan pihak Polri melakukan perpanjangan pada Satuan Tugas di wilayah Papua, yakni Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz sebagai program dari Markas Besar (Mabes) Polri untuk memberikan keamanan di seluruh Tanah Papua atas ancaman gerombolan separatis tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggotanya yang terlibat pada Operasi Damai Cartenz untuk terus memastikan supaya tidak terjadi gangguan akan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas) di Papua.

Pihak aparat keamanan dari pasukan gabungan TNI, Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) memang sampai saat ini terus menjadi barisan di garis terdepan untuk mengawal seluruh kesuksesan program pembangunan dan pemerataan oleh Pemerintah RI di wilayah Papua. Kehadiran aparat keamanan paling utamanya adalah untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan gangguan di sana.

Pelaksanaan seluruh program pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah RI di Bumi Cenderawasih memang harus terus dikawal dan disukseskan, termasuk salah satunya adalah program khusus pemekaran wilayah melalui keberlakuan pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai bukti keseriusan dan hadirnya negara untuk memperhatikan nasib masyarakat orang asli Papua (OAP).

Keamanan di seluruh wilayah Papua merupakan hal yang sangat penting untuk terus dijaga dalam upaya memajukan pemerintahan dan membangun atau menciptakan pemerataan di Bumi Cenderawasih. Maka dari itu, pihak aparat keamanan TNI, Polri hingga BIN terus dioptimalkan untuk mencegah adanya berbagai potensi gangguan yang mungkin saja bisa terjadi dari KST.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas juga memiliki komitmen sangat kuat untuk terus mengoptimalkan potensi ekonomi biru berkelanjutan di Papua. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa ekonomi biru memang sangat berpotensi bagi pembangunan di Bumi Cenderawasih, yang mana hal itu telah sejalan dengan target transformasi ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 hingga 2045.

Menurutnya potensi akan ekonomi bitu sangat luar biasa, sehingga optimalisasi hal tersebut di Papua akan terus didorong dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konkret, yang mana tidak hanya sebatas pada penjualan ikan laut saja, namun juga melakukan hilirisasi sumber daya laut berkelanjutan dan inklusif.

Bappenas juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor untuk semakin mengoptimalkan ekonomi biru itu, sehingga banyak sekali langkah strategis dilakukan, bukan hanya pada penjualan hasil laut saja, namun mencakup beragam peluang inovasi ekonomi seperti bioteknologi, wisata bahari hingga digitalisasi kekayaan alam.

Upaya percepatan pemerataan pembangunan di Papua juga dilakukan oleh Bappenas melalui Bappeda leway adanya pelatihan anaslisis perencanaan dan kebijakan pembangunan. Direktur Regional III Kementerian PPN, Ika Retna Wulandary menjelaskan bahwa adanya pelatihan itu merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Pemerintah RI melalui Kementerian PPN atau Bappenas memang selama ini terus berupaya mewujudkan dan menyukseskan pemerataan pembangunan di Papua bahkan melalui berbagai langkah termasuk optimalisasi peran Bappeda hingga optimalisasi ekonomi hijau. Tidak ketinggalan pula, mereka melibatkan peranan aktif aparat keamanan TNI dan Polri untuk mendukung dan membantu upaya pemerataan pembangunan itu berjalan dengan lancar.

)* Penulis merupakan aktivis Papua.

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

June 20, 2026

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

June 20, 2026

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa Oleh: Margo Nov R Dalam demokrasi yang sehat,…

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum Oleh: Salsa Viona Konstitusi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.