• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemilu Damai Cermin Kesatuan Bangsa

Pemilu Damai Cermin Kesatuan Bangsa

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 13 February 2024

Pemilu Damai Cermin Kesatuan Bangsa

Oleh : Anindira Putri Maheswani

Pemilu damai menjadi refleksi komitmen bersama bagi seluruh pihak terlibat, mulai dari penyelenggara, peserta pemilu, hingga masyarakat secara individu maupun lembaga. Erwan Bustami, Ketua KPU Lampung, menegaskan hal ini dalam orasi politiknya di acara HUT ke-6 Rilis.id Lampung, dengan tema “Wujudkan Pemilu Damai.” Momentum ini bukan hanya perayaan, tetapi juga panggilan untuk bersatu demi menciptakan proses demokrasi yang damai di Lampung.

Dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu, Erwan menyatakan rasa syukurnya karena seluruh “stakeholder,” termasuk pemerintah, TNI, Polri, dan elemen masyarakat, bersatu padu dan berkomitmen untuk menjalankan proses demokrasi secara damai.

Pihak KPU Lampung telah membentuk lebih dari 276.000 badan ad hoc, mulai dari PPS, KPPS, hingga Linmas, sebagai persiapan untuk menyelenggarakan pemilu tahunan. Dengan 18 Partai Politik dan lebih dari 7.022 calon legislatif, serta 270 calon DPR RI, 17 calon DPD, dan 3 pasangan Capres, pemilu kali ini melibatkan partisipasi yang cukup masif.

Erwan Bustami tidak hanya menyerukan komitmen dari pihak penyelenggara pemilu, namun juga mengajak semua lapisan masyarakat. Menurutnya, pemilu damai bukan hanya slogan, melainkan suatu ikhtiar untuk menciptakan kondisi yang kondusif selama pemilu 2024.
Seiring dengan semangat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kalteng), Hendra Ekaputra, turut hadir dalam Jalan Sehat dan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 Se-Kalimantan Tengah.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Hendra Ekaputra, yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Joko Martanto, menegaskan bahwa terciptanya pemilu damai memerlukan partisipasi dari semua elemen bangsa.
Gubernur Sugianto Sabran menegaskan bahwa tahapan pemilu harus berjalan dengan damai, jujur, dan adil. Dalam upaya mensukseskan pemilu, peran pemerintah sangat penting untuk menjaga kondusivitas dan keamanan.
Dalam Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh perwakilan organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan pimpinan partai politik peserta pemilu menandatangani banner sebagai bukti nyata komitmen mereka.
Sementara itu, Forum Rektor Indonesia juga turut angkat suara dalam mendeklarasikan pemilu damai. Dalam deklarasinya di Makassar pada tanggal 3 Februari 2024, Forum Rektor Indonesia menyerukan lima poin penting.
Pertama, mereka mengajak seluruh komponen bangsa untuk sukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. Kedua, menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan dan merusak pesta demokrasi.
Poin ketiga dari deklarasi tersebut adalah bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Keempat, warga negara diingatkan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan penting untuk menghargai perbedaan pilihan setiap orang.
Terakhir, kampus diserukan untuk menjaga kondusivitas dan memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai.
Deklarasi dari Forum Rektor Indonesia ini memberikan dukungan lebih lanjut terhadap komitmen bersama untuk menciptakan Pemilu Damai. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan, harapannya adalah terciptanya pesta demokrasi yang berkualitas dan mencerminkan kedewasaan bangsa Indonesia.
Pemilu Damai bukanlah sekadar seruan retoris, tetapi suatu komitmen nyata untuk menciptakan proses demokrasi yang bermartabat. Dengan waktu yang semakin mendekat menuju hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang, setiap pihak dihimbau untuk terus menjaga semangat dan komitmen dalam mewujudkan Pemilu Damai.
Seluruh rangkaian kegiatan dan deklarasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari KPU, pemerintah daerah, hingga Forum Rektor Indonesia, menjadi bukti bahwa semua komponen bangsa bergerak bersama menuju satu tujuan, yaitu pemilu yang aman, damai, jujur, dan adil.
Keberhasilan Pemilu Damai bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam proses demokrasi.
Momentum ini tidak hanya tentang menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Pemilu Damai adalah cermin dari kesatuan bangsa Indonesia, di mana perbedaan pendapat dapat dihormati dan diselesaikan dengan damai. Ini adalah ujian bagi kedewasaan politik dan kematangan demokrasi kita sebagai negara.
Oleh karena itu, mari kita semua bersatu tangan, menjaga suasana damai, dan memberikan contoh yang baik bagi generasi mendatang. Pemilu Damai bukan hanya tanggung jawab saat ini, tetapi juga investasi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui proses demokrasi yang damai, kita dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk kemajuan bangsa ini.
Jangan biarkan perbedaan pendapat menjadi pemecah belah, tetapi jadikanlah sebagai kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Dengan bersama-sama menjaga Pemilu Damai, kita tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan.
Mari bergandengan tangan, bersatu dalam perbedaan, dan wujudkan Pemilu Damai sebagai cermin dari kesatuan bangsa Indonesia.

)* Penulis adalah contributor Persada Institute

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

September 8, 2026

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

September 8, 2026

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana Oleh: Camelia Kencana Risiko bencana merupakan…

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan…

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat…

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.