Aparat Keamanan Konsisten Jaga Keamanan dari KST Papua Jelang Pemilu

Aparat Keamanan Konsisten Jaga Keamanan dari KST Papua Jelang Pemilu

Oleh : Timotius Gobay

Satu bulan kedepan, tepatnya Februari 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilu. Dimana hari itu menjadi hari penting masyarakat untuk menentukan sosok pemimpin bangsa Indonesia yang dapat membawa perubahan yang lebih baik. Demi lancarnya gelaran pesta demokrasi ini, aparat keamanan terus menunjukkan komitmennya untuk menciptakan rasa aman dan damai di Bumi Cendrawasih.

Tentunya banyak tantangan dan ancaman yang terjadi, salah satunya wilayah Papua yang memiliki ancaman dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang berusaha memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kelompok tersebut selalu mengancam serta mengganggu perayaan hari besar yang akan di laksanakan masyarakat.

Jelang pelaksaaan Pemilu 2024, banyak upaya yang dilakukan oleh KST Papua untuk mengacaukan jalannya pemilu di wilayah Papua. Dimana, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom akan melakukan penyerang terhadap pos TNI Polri di tahun 2024 sebagai bentuk komitmen TPNPN OPM.

Komisioner KPU Bidang SDM dan Komunikasi Theodorus Kosay, mengatakan kabupaten di Papua Pegunungan yang berpotensi adanya gangguan KST Papua terdapat di 3 Kabupaten yakni, Kabupaten Yahukimo, Nduga dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Jika ada ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Pemilu 2024 di Papua Pegunungan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi akan mengedepankan koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara atau KPU ditingkat Kabupaten serta Koordinasi dan komunikasi juga dilakukan kepada aparat keamanan di Kabupaten.

Dengan kondisi seperti itu KPU setempat juga bisa melakukan tahapan sesuai dengan kondisi dan informasi yang didapatkan dari pemerintah daerah, oleh karena itu tadi saya katakan jika kita juga mengelola informasi yang diterima. Theo Kossay lebih jauh menjelaskan, poin penting dari ancaman tersebut adalah membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terutama dengan TNI/Polri di setiap Kabupaten yang berpotensi adanya gangguan kamtibmas dari KST.

Namun, saat ini kembali terjadi, kelompok tersebut menyerang personel Satgas Damai Cartenz di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Satu personel polisi atas nama Bripda Alfandi Steve Karamoy gugur terkena tembakan. Aksi serangan tersebut terjadi pada hari Jumat 19 Januari di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Serangan dari KKB diduga berasal dari belakang Tower BTS Telkomsel.

Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno mengatakan 1 Personel Operasi Damai Cartenz terkena tembakan, aksi tersebut dilakukan oleh KST pimpinan Apen Kobogau. Apen Kobogau merupakan Wakil Pangkodap VIII yang biasa beroperasi di wilayah Intan Jaya.

Aparat saat ini terus melakukan penyisiran di sekitar wilayah Kabupaten Intan Jaya. Pihaknya bakal menindak tegas kelompok yang telah melakukan aksi penyerangan tersebut. Kepala Operasi (Ka Ops) Damai Cartenz Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa pelaku penyerangan akan dicari keberadaannya dan akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Aksi ini menjadi salah satu ancaman jelang Pemilu 2024, aksi-aksi teror terus dilakukan. Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, menyoroti potensi gangguan yang mungkin terjadi oleh KST Papua jelang pelaksanaan Pemilu. Dalam pernyataannya, Fakhiri menekankan perlunya kerjasama antara pihak keamanan dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk meminimalisir risiko keamanan.

Pentingnya memahami dan mengantisipasi situasi setempat. Koordinasi antara aparat keamanan dan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan pemantauan terhadap kegiatan di wilayah rawan.

Tokoh adat Papua Yanto Eluay berharap teror KST segera dihentikan. Para tokoh adat dan juga tokoh masyarakat di Bumi Cenderawasih mengimbau kepada KST Papua agar segera menghentikan seluruh aksi teror yang telah mereka lakukan. Mereka juga menolak tegas keberadaan KST dan OPM yang sangat mengancam kesatuan dan persatuan NKRI.

Aksi keji dan teror yang dilakukan oleh KST benar-benar meresahkan masyarakat dan membuat mereka ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu seluruh tokoh adat menghimbau rakyatnya untuk waspada akan KST dan tidak diam ketika ada penyerangan. Masyarakat wajib lapor ketika ada hal-hal mencurigakan terhadap keamanan wilayah, hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan dan kontribusi masyarakat kepada aparat keamanan untuk menindak KST Papua.

Pemerintah pun telah meningkatkan kehadiran aparat keamanan di wilayah Papua untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh KST Papua. Operasi militer dan kepolisian dilakukan untuk menjaga keamanan dan melawan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keamanan pelaksanaan Pemilu 2024, melindungi masyarakat Papua dari tindakan kekerasan dan memulihkan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Melalui upaya tindak tegas aparat keamanan dan proses hukum yang adil, pemerintah berupaya untuk memastikan akuntabilitas dan membatasi kegiatan KST Papua. Dalam menghadapi ancaman KST di Papua, aparat keamanan terus konsisten melakukan penjagaan wilayah untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilihan berlangsung. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan Pemilu 2024 di Papua

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontal

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025