• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pastikan Surat Suara Pemilu 2024 Tetap Aman, Aparat Keamanan Tingkatkan Kewaspadaan

Pastikan Surat Suara Pemilu 2024 Tetap Aman, Aparat Keamanan Tingkatkan Kewaspadaan

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 20 January 2024

Pastikan Surat Suara Pemilu 2024 Tetap Aman, Aparat Keamanan Tingkatkan Kewaspadaan

Oleh : Anindira Putri Maheswani )*

Aparat Keamanan Republik Indonesia (RI) terus meningkatkan kewaspadaan seluruh personelnya demi memastikan surat suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang bisa tetap aman.

Hal tersebut dilakukan oleh aparat keamanan dengan cara semakin memperketat pemeriksaan kepada semua petugas pekerja pelipatan surat suara di Gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebanyak puluhan personel langsung diterjunkan untuk melakukan penjagaan dan pengawasan tersebut, termasuk memeriksa sebanyak 150 orang karyawan pekerja wanita yang melakukan pelipatan logistik surat suara Pemilu 2024.

Diketahui bahwa adanya kegiatan pemeriksaan tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan cooling system yang dilaksanakan oleh personel aparat keamanan. Pemeriksaan sendiri dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada saat pagi hari ketika karyawan hendak memasuki ruang pelipatan, kemudian dilakukan kembali pada sore hari saat karyawan telah melakukan kegiatan pelipatan.

Tentunya pemeriksaan dari aparat keamanan tidak dilakukan sendiri, melainkan selama menggencarkan proses cooling system tersebut, juga dibantuk dan didampingi oleh petugas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sejauh ini memang selama proses pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) dilangsungkan, memang aparat keamanan terus menunjukkan bagaimana komitmen kuat mereka untuk senantiasa menjaga kondisi agar tetap stabil dan kondusif dengan cara meningkatkan kewaspadaan, sehingga pelaksanaan Pemilu sendiri bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.

Terbukti, bahwa salah seorang petugas pelipatan di Gudang KPU bernama Agustiya Aan menyampaikan bahwa sebagai petugas pelipat surat suara, memang ternyata pemeriksaan yang digencarkan oleh aparat keamanan sendiri bukanlah yang kali pertama ini saja. Melainkan, pada gelaran Pemilu sebelumnya juga sudah pernah dilakukan pemeriksaan serupa.

Sehingga tentunya dengan bukti tersebut, menunjukkan bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam setiap hajatan besar bangsa seperti Pemilihan Umum untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan bisa berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, salah seorang karyawan petugas pelipat suara itu juga menyampaikan bahwa terdapat perbedaan jika membandingkan bagaimana gelaran Pemilu tahun ini dengan Pemilu periode sebelumnya. Pasalnya, pada pelaksanaan pesta demokrasi saat ini, ternyata pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan menjadi sangat ketat.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa khususnya dalam gelaran Pemilihan Umum 2024 ini, aparat keamanan memang benar-benar menunjukkan komitmen kuat mereka untuk senantiasa mewujudkan situasi yang kondusif dengan berbagai upaya cooling system yang dilakukannya.

Berbeda dengan pelaksanaan Pemilu periode sebelumnya, untuk kali ini, bahkan pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali, yakni ketika para pekerja pelipatan surat suara hendak masuk ke dalam ruang pelipatan dan juga ketika para pekerja hendak meninggalkan ruangan akan kembali diperiksa.

Respon sangat baik juga ditunjukkan oleh para pekerja pelipatan surat suara Pemilu 2024 tersebut. Mereka mengaku sangat senang karena aparat keamanan begitu peduli dan semakin meningkatkan kewaspadaan demi kelancaran pesta demokrasi, di sisi lain, para pekerja juga sangat senang karena lokasi pelipatan surat suara saat ini lebih luas dan nyaman jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Mereka juga sangat mengharapkan agar seluruh masyarakat mampu menjadi warga negara yang baik, termasuk juga turut ikut andil dalam menyukseskan gelaran Pemilu 2024 secara aman, lancar dan sukses bersama-sama. Pesan lain diberikan kepada para wakil rakyat dan presiden yang akan terpilih mendatang supaya bisa menjalankan amanah dari rakyat dengan sebaik mungkin.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelalawan, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suwinto mengatakan bahwa tujuan dari dilakukannya pemeriksaan oleh para personelnya dan didampingi dengan Bawaslu tersebut kepada para pekerja pelipatan logistik Pemilu sendiri yakni untuk menjamin keamanan logistik surat suara menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Bukan hanya di Riau saja, melainkan upaya pengamanan juga dilakuan di Wamena. Dalam rangka mampu memasyikan keamanan dalam seluruh proses pelipatan surat suara pada Pemilu 2024, Kapolres Tolikara AKBP Achmad Fauzan bahkan turun tangan langsung untuk melakukan pemantauan pada pelipatan surat suara.

Menurutnya, proses pelipatan surat suara sendiri memang sangat penting dan bahkan wajib untuk dilakukan pengamanan agar seluruh kegiatan, mulai dari penyortitan maupun pelipatan surat suara bisa sesuai dengan DPR dan mampu berjalan dengan aman serta terkendali.

Proses pelaksanaan penyortiran maupun pelipatan surat suara sendiri melibatkan banyak pihak seperti masyarakat dan para pelajar, yang mana mereka semua sebelumnya juga telah mendapatkan bimbingan secara teknis bagaimana tata cara pelipatan yang benar.

Aparat keamanan berkomitmen kuat untuk terus mengawal dan mampu memberikan pelayanan pengamanan secara sangat humanis serta terus menjunjung tinggi netralitas mereka sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa berjalan sesuai dengan harapan, yakni aman dan damai. Peningkatan kewaspadaan terus dilakukan, termasuk mengawal dan memastikan keamanan logistik Pemilu.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.