Mendukung Sinergitas Lintas Sektor Antisipasi Daerah Rawan Konflik Saat Pemilu 2024

Mendukung Sinergitas Lintas Sektor Antisipasi Daerah Rawan Konflik Saat Pemilu 2024

Oleh: Silvia. A. Pamungkas

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memetakan lima daerah yang menjadi rawan tinggi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kelima daerah tersebut adalah Sulawesi Utara, Jawa Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam Doorstop Dialog Publik dengan tema Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju, di Jakarta.
Rahmat menjelaskan, kerawanan tinggi di Papua disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kendala geografis dan keamanan, serta kendala-kendala yang berkaitan dengan proses distribusi nantinya serta dengan sistem pemilihan. Selain itu, kata Rahmat, Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi daerah yang memproduksi terkait politisasi sara yang menjadi fokus utama.
Rahmat menambahkan, Bawaslu akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran di daerah-daerah rawan tersebut. Upaya tersebut antara lain melalui pengawasan melekat, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis.
Di daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk memetakan sejumlah daerah rawan terjadi pemadaman listrik saat coblosan di Pemilu 2024. Hal itu untuk memastikan ketersediaan listrik dalam kondisi normal sehingga tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu.
Ketua KPU Nganjuk, Pujiono SH mengatakan, ada sejumlah titik lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama di daerah pinggiran yang rawan listrik padam. Baik itu karena gangguan alam ataupun gangguan teknis. Atas kerawanan tersebut pihaknya telah berbicara dan berkoordinasi dengan PLN Nganjuk dalam menjamin ketersediaan listrik dan tidak padam.
Dijelaskan Pujiono, pihaknya memperkirakan pelaksanaan coblosan Pemilu 2024 akan berlangsung hingga malam hari. Terutama untuk proses penghitungan hasil Pemilu di TPS. Dengan demikian dibutuhkan lampu penerangan yang baik untuk menjaga pelaksanaan Pemilu lancar tanpa kendala.
Di samping itu, menurut Pujiono, adanya komputerisasi dalam mendukung pelaksanaan Pemilu di setiap TPS mengharuskan ketersediaan listrik. Apabila listrik padam, dipastikan sistem yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan coblosan di TPS ikut terganggu. Pemadaman listrik akibat gangguan dari alam saat coblosan Pemilu seperti pohon tumbang yang akan memutus kabel listrik juga, berupaya diantisipasi PLN. Seperti di daerah pedesaan dan wilayah pegunungan yang seringkali terjadi listrik padam, terutama saat turun hujan deras dan sebagainya.
Disisi lain, jelang Pemilu 2024, Kepolisian Resor Kepulauan Yapen, Papua, melakukan pengamanan di sekitar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai upaya menjaga stabilitas dan keamanan. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih menjelaskan, pengamanan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan lancar, aman, dan damai.
Selain personel kepolisian yang ditempatkan di sekitar kantor KPU dan Bawaslu, Polres Kepulauan Yapen juga bekerja sama dengan TNI dan petugas keamanan lainnya untuk memastikan pengamanan yang lebih kuat dan koordinasi yang baik. Herzoni mengatakan pengamanan ini akan berlangsung hingga selesai proses pemilihan umum, masyarakat diimbau untuk mendukung ketertiban umum. Semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemilu secara damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Melalui penelusuran Tempo di laman resmi Bawaslu, Papua masuk dalam kawasan rawan pemilu. Sebelumnya, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu serentak 2024. Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Dalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi yaitu, Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04). KPU DKI Jakarta mencatat total surat suara yang sudah dilipat hingga Sabtu, 13 Januari sebanyak 18.633.951 lembar atau 55 persen.
Saat ini, KPU DKI Jakarta membuka booth pindah memilih Pemilu 2024 di Car Free Day (CFD) Sudirman-MH. Thamrin, Jakarta Pusat. Tujuannya, untuk memberikan kesempatan bagi warga DKI maupun luar Jakarta yang tidak memiliki waktu mengurus pindah memilih di kantor kelurahan, kecamatan maupun kantor KPU Kabupaten/Kota. KPU DKI turut memanfaatkan kegiatan ini untuk sosialisasi Pemilu 2024. Sosialisasi berisi tentang bagaimana warga menggunakan hak suaranya, ajakan untuk datang ke TPS (tempat pemungutan suara). Dengan adanya booth KPU DKI ini dia bisa memilih presiden dan wakil presiden di TPS yang lokasinya tidak jauh dari kantor.
Adapun cara untuk mencegah potensi konflik jelang Pemilu 2024, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jefri R P Siagian SIK MH meninjau langsung wilayah-wilayah yang rawan konflik jelang pemilu. Salah satunya meninjau wilayah Perumahanan Bintungan I, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau.
Jefri menyampaikan daerah-daerah perbatasan wilayah sangat berpotensi rawan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibnas) jelang pemilu. Apalagi, sebelumnya pernah terjadi konflik sosial masyarakat terkait kegiatan penyaluran hak pilih masyarakat ketika pencoblosan di TPS (tempat pemungutan suara) pada wilayah tersebut.
Jefri mengungkapkan sebelumnya ia sudah mendapatkan laporan bahwa pihak KPU dan Bawaslu sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, untuk lebih memastikan, ia didampingi beberapa PJU Polresta Pekanbaru menyambangi langsung wilayah-wilayah perbatasan yang rawan konflik jelang Pemilu Damai 2024 yang akan datang. Ia menyampaikan pihak kepolisian khususnya Polresta Pekanbaru tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya stabilitas harkamtibmas jelang pesta demokrasi.
Upaya cooling system yang digunakan ini bukan untuk menghambat masyarakat dalam berdemokrasi, tetapi bertujuan menghindari segala bentuk potensi konflik sosial masyarakat di lapangan dan media sosial sehingga tidak menjadi gangguan nyata. Pelaksanaan cooling system dengan meninjau langsung masyarakat itu berjalan aman dan terkendali serta mendapat respons positif dari masyarakat.

)* Penulis adalah tim redaksi Saptalika Jr. Medi

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025