• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Dukungan OAP Semakin Maksimalkan Pembangunan Papua

Dukungan OAP Semakin Maksimalkan Pembangunan Papua

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 9 January 2024

Dukungan OAP Semakin Maksimalkan Pembangunan Papua

Oleh : Ixtusya Engresya

Seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya warga Orang Asli Papua (OAP) wajib untuk memberikan dukungan secara penuh kepada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat selama ini dalam menggencarkan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Pasalnya, upaya pembangunan tersebut tentunya tidak akan berhasil dengan maksimal apabila tidak disertai dengan adanya dukungan dari seluruh masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, Yusen Tabuni mengimbau kepada seluruh warga OAP khususnya untuk terus memberikan dukungan penuh kepada upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menggencarkan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Menurutnya, selama ini pemerintah pusat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berupaya untuk mempercepat pembangunan di Papua. Salah satunya adalah dengan dikembangkannya pemekaran wilayah melalui pengadaan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai wujud nyata akan bentuk perhatian secara khusus bagi masyarakat di Tanah Papua.

Untuk itu, demi bisa mencapai sebuah kemajuan, kedamaian dan juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua sendiri, tokoh masyarakat setempat tidak henti-hentinya untuk memberikan imbauan dan juga terus mengajak seluruh masyarakat OAP melakukan dukungan penuh akan upaya pembangunan tersebut.
Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya pemekaran wilayah berwujud penambahan beberapa provinsi baru di Tanah Papua, maka menjadikan masyarakat di Bumi Cenderawasih lebih mudah untuk mengakses seluruh pelayanan publik dari Pemerintah Pusat. Sehingga adanya hal tersebut harus juga diimbangi oleh masyarakat yang senantiasa terus menjaga ketertiban serta berpartisipasi aktif untuk turut serta dalam proses percepatan pembangunan yang digaungkan oleh pemerintah dari segala bidang.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk semakin memaksimalkan percepatan pembangunan tersebut adalah warga orang asli Papua jangan sampai mudah untuk terhasut ketika mendapati sejumlah isu yang bernada provokatif. Karena ketika mereka mudah terhasut, tentunya hal tersebut akan sangat rawan untuk terjadinya konflik, gangguan keamanan dan semakin memecah belah persatuan. Dengan kata lain, tatkala seluruh gangguan itu terjadi maka sama saja justru akan semakin menghambat upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri.
Masyarakat Papua wajib untuk terus menjaga kedamaian dan juga kondusifitas kondisi di wilayah mereka masing-masing. Hanya dengan keamanan serta kedamaian yang terwujud tersebut merupakan sebuah kunci yang sangat penting untuk mengawal penuh kemajuan pembangunan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Langkah lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat OAP adalah dengan semakin memberdayakan seluruh program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dalam mengisi Otonomi Khusus (Otsus) demi kemajuan serta kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Dengan semakin masifnya pembangunan yang digencarkan oleh pemerintah, yang mana hal tersebut bukanlah sebuah isapan jempol semata, seluruh progress juga sangat nyata tentunya akan menjadikan Papua semakin maju dan berkembang lagi. Karena merasa terjadi progress yang sangat nyata, maka menjadikan masyarakat Papua sendiri merasakan bagaimana dampak sangat positif dari adanya percepatan pembangunan itu sehingga mereka pun memberikan dukungan penuhnya.
Bisa dilihat dengan terdapat banyaknya infrastruktur yang telah terbangun di Bumi Cenderawasih merupakan beberapa diantara sekian banyak bukti konkret bahwa memang Papua sedang menunjukkan progress kemajuan yang cukup signifikan. Pemerintah Pusat sendiri memiliki komitmen yang sangat kuat untuk semakin memasifkan pembangunan hanya dengan satu tujuan, yakni peningkatan kesejahteraan rakyat, yang mana tidak lain dari tujuan pemerintah itu adalah merealisasikan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.
Keseriusan yang diberikan oleh pemerintah memang bukanlah sebuah hal yang main-main untuk membangun Papua. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya rancangan berbagai macam regulasi, seperti diantaranya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan juga adanya Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua (RIPPP).
Regulasi yang jelas dan tegas itu menjadi sebuah payung hukum ataupun landasan kuat dari bagaimana pergerakan yang dilancarkan oleh Pemerintah selama ini dalam melakukan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Selain dengan adanya regulasi, namun juga diperlukan pula kerja sama dari banyak pihak terkait lainnya seperti Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) agar dasar hukum yang telah diterbitkan itu bisa terealisasi dengan baik di lapangan.
Tokoh Veteran Jayawijaya, Alex Doga mengatakan dukungan penuhnya terhadap percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu. Dirinya mewakili segenap rakyat di Bumi Cenderawasih, mulai dari kaum muda, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga kaum perempuan menyatakan bagaimana kesetujuan terhadap berbagai macam program pemerintah, termasuk diantaranya adalah pembangunan di Papua.
Tentunya dengan mendapatkan dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat Bumi Cenderawasih tersebut, maka menjadikan program percepatan pembangunan yang digalakkan oleh Pemerintah Pusat menjadi jauh lebih maksimal.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Manad

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.