• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Waspada Money Politic Pada Pemilih Muda

Waspada Money Politic Pada Pemilih Muda

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 8 January 2024

Waspada Money Politic Pada Pemilih Muda

Oleh : Safira Tri Ningsih

Pemilihan umum (Pemilu) adalah pesta rakyat yang menentukan arah perjalanan suatu bangsa. Namun, di balik perhelatan tersebut, tersembunyi ancaman yang meruncing pada pemilih pemula yaitu money politic.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di beberapa wilayah telah menggulirkan peringatan keras akan bahaya politik uang, yang secara khusus merayu dan mengancam integritas pemilih muda.

Ketika suara generasi penerus bangsa ini tergadai oleh iming-iming finansial dan manipulasi politik, masa depan demokrasi pun turut terancam. Inilah panggilan untuk memahami pentingnya menghindari jebakan money politic dalam proses pemilihan, terutama bagi generasi yang berdiri di garis depan, pemilih pemula.

Bawaslu Kabupaten Jayapura, Papua, memperingatkan pemilih muda untuk menjaga diri dari pengaruh politik uang dan SARA dalam konteks Pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zakarias Rumbewas, mengibaratkan pemilih muda sebagai ‘kertas putih yang tak ternoda’, dengan kecenderungan mudah dipengaruhi oleh praktik politik yang kurang sehat dari beberapa calon dan pengurus partai politik.

Menurut Zakarias, pemilih muda, dengan rentang usia 17 tahun, rentan terhadap upaya mengarahkan suara mereka dengan iming-iming finansial. Dia menegaskan bahwa pada tahap ini, penting untuk memberikan edukasi politik yang benar kepada mereka, memastikan agar mereka tumbuh dalam pemahaman kebangsaan yang kuat serta pola pikir politik yang positif.
Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melakukan langkah-langkah sosialisasi dan penyuluhan terhadap pemilih muda guna memastikan mereka menjadi pemilih yang memiliki integritas serta pandangan politik yang jernih.
Di sisi lain, Polres Rokan Hilir, Riau, dan jajarannya juga telah menggelar program serupa dengan menargetkan pelajar sebagai pemilih pemula. Kapolres Rohil, AKBP Andrian Pramudianto, menekankan pentingnya kesadaran partisipasi dalam proses demokrasi bagi generasi muda, memastikan agar mereka tidak terjebak dalam pengaruh politik uang, hoaks, atau taktik menyesatkan lainnya.
Dalam sosialisasi di SMAN 4 Tanah Putih, Polres Rohil memberikan pemahaman tentang pentingnya pengambilan keputusan yang cerdas dalam Pemilu 2024. Mereka menggarisbawahi bahwa pemilih pemula memiliki peran krusial dalam menentukan masa depan negara. Namun, sebagai kelompok rentan, mereka juga merupakan sasaran empuk bagi manipulasi politik yang kurang etis.
Selain instansi pemerintah, tokoh masyarakat seperti Aktor Arbani Yasiz juga turut memberikan pesan kepada generasi muda. Arbani mengingatkan pentingnya memilih tanpa dipengaruhi oleh suap atau janji manis dari calon pemimpin.
Dia menegaskan bahwa integritas pemilih muda dalam memilih pasangan calon presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif akan mempengaruhi lima tahun ke depan bagi bangsa ini.
Dalam melangkah menuju Pemilu 2024, kesadaran politik yang jernih dan pengetahuan yang mendalam tentang karakter calon serta kepekaan terhadap informasi hoaks menjadi kunci utama bagi pemilih muda.
Menjadi bagian dari proses pemilihan berarti tidak hanya menggunakan hak suara, tetapi juga melindungi integritas pribadi serta membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.
Pemahaman yang kokoh tentang politik yang sehat dan penolakan terhadap praktik politik yang merugikan akan membantu pemilih muda untuk melangkah maju sebagai penerus bangsa yang berintegritas dan mampu memilih pemimpin dengan bijak, menghindari perangkap money politic, dan membangun fondasi demokrasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah.
Masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan platform media sosial memegang peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pemilih pemula. Program edukasi yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah, misalnya, bisa menjadi sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, politik yang sehat, dan tanggung jawab sebagai pemilih.
Selain itu, kolaborasi antara lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengawas Pemilu seperti Bawaslu juga bisa ditingkatkan. Langkah preventif seperti meningkatkan pemahaman hukum terkait pelanggaran politik, serta memberikan pembekalan etika dan integritas dalam berpolitik, akan membantu pemilih muda untuk lebih waspada terhadap tindakan yang melanggar prinsip demokrasi.
Adanya ruang terbuka untuk diskusi dan debat terkait isu-isu politik juga dapat membantu pemilih muda memahami secara mendalam pandangan dan program dari berbagai kandidat. Ini juga bisa melatih mereka untuk memilah informasi dan tidak mudah terpancing oleh kampanye hitam atau berita hoaks yang tersebar di media sosial.
Terlebih lagi, melibatkan tokoh masyarakat, selebriti, dan influencer yang memiliki pengaruh di kalangan pemilih muda untuk menjadi agen perubahan positif. Pesan-pesan moral dan etika dalam berpolitik yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ini bisa menjadi panduan yang kuat bagi pemilih muda dalam proses pemilihan.
Perjalanan menuju Pemilu 2024 membutuhkan peran aktif dan bijak dari pemilih muda. Mereka adalah pilar penting dalam membangun masa depan bangsa. Dengan kesadaran politik yang matang dan integritas yang kokoh, mereka dapat menghindari perangkap money politic, menjaga keutuhan demokrasi, dan membantu membentuk pemimpin-pemimpin masa depan yang berkualitas.
Mari bersama-sama menjaga nilai-nilai demokrasi demi Indonesia yang lebih baik. Waspadai pengaruh money politic dan pilihlah dengan hati nurani yang jernih.

)* Penulis adalah Kontributor Daris Pustaka

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.