IKN Nusantara untuk Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

IKN Nusantara untuk Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh : Dian Noventi

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. Dengan demikian maka diyakini bahwa akan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

IKN Nusantara diharapkan mampu memberikan manfaat pembangunan ekonomi. Di samping itu, pembangunan IKN Nusantara juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa dapat mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi. Dengan demikian dapat tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di berbagai wilayah di luar Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota negara akan menggeser sentra perekonomian dari Pulau Jawa ke wilayah lain. Pemindahan ibu kota negara juga akan diiringi pengembangan klaster-klaster ekonomi untuk memicu urbanisasi ke Kalimantan Timur. Bahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur diprediksi dapat membangkitkan gairah para pelaku usaha di daerah, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan perdagangan ke daerah-daerah lain minimal 50 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian di wilayah Kalimantan Timur terus menunjukkan penguatan, sebagai efek dari pembangunan proyek IKN Nusantara. Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan tercatat sebesar 4,83% pada kuartal III-2023. Di antara provinsi di dalamnya, Kalimantan Timur tercatat memiliki pertumbuhan terbesar, yakni 2,76%. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur ini didorong oleh pertumbuhan konsumsi 16,26%, yang sejalan dengan pembangunan IKN.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanri menyebut pertumbuhan sektor konstruksi yang tinggi di Kalimantan Timur ini didorong oleh proyek pembangunan IKN Nusantara. Hal itu tercermin dari peningkatan realisasi pengadaan semen. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, pertumbuhan tertinggi di sektor konstruksi juga dibukukan oleh Kalimantan Timur. Menurut Kementerian PUPR, progres pembangunan tahap I mencapai 52,89%. Pembangunan tahap I ini diharapkan rampung pada 2024. Sebab, pemerintah telah menargetkan untuk memulai perpindahan ASN pada Juli 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan total nilai investasi di Ibu Kota Negara Nusantara sudah mencapai Rp 45 triliun. Investasi itu mayoritas berasal dari dalam negeri. Menurut Jokowi, saat ini semakin banyak investor yang berbondong-bondong menanamkan modal di IKN. Di mana terlihat fasilitas yang mulai terbangun seperti 3 rumah sakit, sekolah, hingga 4-5 hotel. Melihat banjir investasi tersebut, Jokowi meminta Kepala Otorita IKN untuk mengerem investasi dari luar negeri.

Sedikitnya ada 130 investor dari Singapura telah datang dan melihat langsung IKN beberapa bulan lalu, kemudian ada investor dari Korea Selatan, Jepang, Malaysia, hingga Persatuan Emirat Arab yang juga ingin berinvestasi. Namun Presiden Joko Widodo mengerem investor asing yang ingin menanamkan modalnya di IKN karena terlalu banyak yang berminat masuk dan karena ingin mengutamakan investor dalam negeri.

Presiden Jokowi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk mendahulukan investasi dari dalam negeri, meskipun tidak menolak uang dari luar negeri. Namun itu merupakan jalan terakhir jika satu proyek tidak ada mau membiayai. Saat ini pemerintah juga sedang membangun akses ke IKN agar lebih mudah, mulai dari jalan tol Balikpapan – IKN dan Bandara IKN. Keduanya ditargetkan rampung pada Juni 2024 mendatang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meyakini dengan adanya bandara dan jalan tol langsung ke IKN akan semakin menambah minat investor untuk menanamkan modal.

Dalam jangka pendek, dampak ekonomi selama masa konstruksi IKN Nusantara mendorong ekonomi melalui investasi infrastruktur. Juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan antarwilayah di Indonesia, mendorong output sektor lain, serta penciptaan kesempatan kerja.

Dengan pelaksanaan tahapan konstruksi yang masif, struktur perekonomian Kalimantan Timur lambat laun akan bertransformasi dari sektor primer ke sektor tersier layaknya karakter sebuah kota. Meskipun saat ini transformasi belum terlalu terlihat karena pembangunan IKN Nusantara masih berada di tahap awal.

Sementara dalam jangka panjang, keberadaan IKN Nusantara diharapkan dapat berperan sebagai economic super hub dan economic value chain nasional. Pengembangan economic super hub akan dikembangkan dalam enam klaster ekonomi strategis, resilien, dan inovatif, meliputi klaster industri teknologi bersih, klaster farmasi terintegrasi, klaster industri pertanian berkelanjutan, klaster ekowisata, klaster kimia dan produk turunan kimia, dan klaster energi rendah karbon. Di samping itu, terdapat juga dua klaster pendukung, yaitu pendidikan abad ke-21 serta smart city dan Pusat Industri 4.0.

Apalagi lokasi IKN Nusantara berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang secara geografis berada di tengah Indonesia. Posisi ini disebut merepresentasikan keadilan. Dengan pembangunan yang terencana ke dalam empat tahapan hingga tahun 2045, Kalimantan Timur diarahkan menjadi stimulus pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Ekonom

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025