• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Aparat Keamanan Tingkatkan Koordinasi Dengan Panwas Pastikan Pemilu Lancar

Aparat Keamanan Tingkatkan Koordinasi Dengan Panwas Pastikan Pemilu Lancar

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 1 January 2024

Aparat Keamanan Tingkatkan Koordinasi Dengan Panwas Pastikan Pemilu Lancar

Oleh : Mika Putri Larasati

Aparat keamanan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan konsolidasi dengan pihak Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar seluruh proses tahapan rangkaian Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman.

Salah satunya dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Sekadau Hulu yang terus menjalin kerja sama dengan pihak Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) hhuna semakin menjaga keamanan dan juga kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik tahun 2024 mendatang.

Mengenai koordinasi aparat keamanan dengan pihak Panwas Pemilu tersebut, Kapolsek Sekadau, Inspektur Polisi Dua (Ipda) Jesi Sinarta Sianturi mengungkapkan bahwa adanya koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan panwascam sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan demi terus menjaga keutuhan dan keamanan dalam pemilihan mendatang.

Dalam hal itu, pihaknya juga memiliki komitmen yang sangat kuat untuk bisa terus memberikan dukungan secara penuh kepada Panwascam dalam segala hal yang berkaitan dengan pengawasan Pemilihan Umum. Tentu dengan adanya koordinasi yang baik, jelas akan sangat membantu dalam mengawal Pemilu agar bisa terlaksana secara transparan dan jujur.

Selain itu, pihak aparat keamanan sendiri juga telah mengambil serangkaian pendekatan dan langkah untuk semakin memperkuat adanya koordinasi tersebut. Beberapa langkah itu termasuk dengan mengadakan pertemuan secara rutin guna membahas strategi pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan Pemilu, serta juga melakukan kegiatan patroli secara dialogis bersama dengan tiga pilar.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya kerja sama serta koordinasi yang sangat baik antara pihak aparat keamanan dengan penyelenggara Pemilu maka akan memberikan jaminan bagi pelaksanaan Pemilu yang adil dan demokratis di masyarakat, sehingga ke depannya kualitas akan demokrasi di Tanah Air juga akan terus membaik.

Seluruh langkah hingga strategi yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan penandatanganan kesepakatan atau MoU yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bersama dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan adanya sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk komunikasi hingga koordinasi bersama selama tahapan Pemilu berlangsung.

Pihak Panwaslu sendiri kemudian menyambut dengan sangat baik adanya langkah yang diambil oleh aparat keamanan tersebut dalam upaya mereka untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi antar pihak. Panwaslu juga berharap agar terjalinnya kerja sama itu dapat terus ditingkatkan lagi guna semakin menjaga adanya integritas dan kejujuran pada saat pesta demokrasi.

Bukan hanya dari Sekadau Hulu saja, namun menjelang pelaksanaan kontestasi politik dalam perhelatan Pemilu tahun 2024 mendatang, pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang juga terus melakukan pengecekan pada gudang logistik Pemilu.

Dalam kegiatan pengecekan akan kesiapan pada gudang logistik itu, dilakukan juga dalam rangka untuk semakin memastikan akan keamanan logistik untuk pelaksanaan Pemilu di wilayah tersebut. Ketua Panwaslu Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, Kudrin R. J. S mengungkapkan bahwa dalam melakukan pengecekan, pihaknya juga menggandeng beberapa lembaga terkait seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta langkah tersebut dilakukannya untuk memastikan semua kebutuhan logistik pada Pemilu benar-benar telah tersimpan dengan aman di tempat yang layak sebagaimana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan dari hasil pengecekan yang dilakukan, telah terpantau secara langsung di lokasi penyimpanan logistik Pemilu 2024 bahwa seluruh logistik tersimpan dengan aman dan baik. Meski begitu, pemantauan akan bagaimana keadaan gudang logistik Pemilu tersebut terus dilakukan, tentunya supaya nanti pada saat dibutuhkan semua logistik yang diperlukan mampu benar-benar tersedia dan juga tetap dalam keadaan atau kondisi yang aman.

Semua proses mulai dari penyediaan, pendistribusian, logistik Pemilu 2024 hingga tempat penyimpanan logistik sendiri memang menjadi sangat penting untuk terus diawasi demi menjamin akan kelancaran berjalannya pesta demokrasi.

Sementara itu, guna memastikan keamanan dan kelancaran di Kantor Panwaslu dan PPK Kecamatan, pesonel Subsatgas (Satuan Gabungan) Polsek Ledo dengan rutin melakukan patroli secara dialogis untuk memastikan bagaimana situasi menjelang Pemilu 2024 selalu dalam kondisi dan keadaan yang kondusif.

Kapolsek Ledo Ipda Kasianus mengatakan bahwa patroli dialogis yang dilakukan oleh pihaknya merupakan bentuk dukungan dari jajaran aparat keamanan terhadap pihak penyelenggara Pemilu serentak tahun 2024. Maka dari dilakukan kegiatan patroli dialogis ke kantor Panwaslu dan PPK Kecamatan yang bertujuan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

Kegiatan yang digencarkan oleh aparat keamanan merupakan bagian dari Operasi Mantab Brata (OMB) untuk memastikan supaya Pemilihan Umum mendatang berjalan dengan aman dan tertib serta juga untuk semakin mendukung kelancaran proses demokrasi di Indonesia.

Kepastian Pemilu yang lancar memang sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat di Indonesia karena hal tersebut merupakan hajat yang sangat penting bagi bangsa ini. Maka dari itu, untuk memastikan seluruh prosesnya berjalan dengan lancar, pihak aparat keamanan menggandeng secara kolaboratif panitia pengawas Pemilu untuk semakin memperkuat koordinasi secara bersama.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantar

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.