Dukungan Masyarakat Terhadap Proyek Rempang Eco City Terus Mengalir

Dukungan Masyarakat Terhadap Proyek Rempang Eco City Terus Mengalir

Oleh: Ginanjar Putra

Masyarakat mendukung adanya Proyek Rempang Eco City. Hal ini dilakukan karena mendukung proyek Rempang Eco City adalah langkah yang bijaksana dan mendalam dalam memajukan Kepulauan Riau ke masa depan yang lebih hijau, berkelanjutan, dan sejahtera.

Proyek Rempang Eco City mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Ini adalah langkah besar dalam pelestarian alam dan ekosistem yang memukau di kepulauan Riau. Sebagaimana diketahui bersama bahwa proyek Rempang Eco City di Kota Batam ini adalah bagian dari upaya pengembangan Pulau Rempang dan telah dimasukkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional 2023 oleh pemerintah Indonesia.

Kerja sama antara pemerintah pusat, Pemerintah Kota Batam, dan PT Makmur Elok Graha (MEG), bertujuan untuk mengubah Pulau Rempang menjadi pusat industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi, dengan tujuan meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan tersebut. Investasi total hingga saat ini mencapai Rp 43 triliun, termasuk kemitraan dengan Xinyi International Investment Limited untuk pengolahan pasir kuarsa dan pasir silika,

Dengan adanya proyek ini yang mencapai Rp 381 triliun diharapkan dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kota Batam dan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 306.000 tenaga kerja hingga tahun 2080.

Selain itu, pengembangan wilayah seluas 165 km persegi yang terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pariwisata, juga bisa membawa dampak serius pada ekosistem lokal dan sumber daya alam. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan berkelanjutan dan memprioritaskan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan akan ada banyak dampak positif yang diterima masyarakat yang bermukim di kawasan Barelang hingga Indonesia pada skala yang lebih besar jika investasi ini berjalan seperti aka nada pertumbuhan realisasi investasi akan diimbangi dengan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menteri Investasi RI, Bahlil Lahadalia, mengatakan telah dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terhadap proyek pembangunan di Rempang. Ia meyakinkan bahwa proyek Rempang Eco City tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan sekitar. Selain itu, Bahlil menyampaikan bahwa masyarakat Rempang telah mendukung Proyek tersebut dengan menunjukkan kesediaannya untuk dipindahkan ke lokasi lain di pulau yang sama. Bahkan, mereka secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi keluarga yang akan dipindahkan.

Hal ini dibuktikan hingga saat ini Sebanyak 64 KK warga terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city sudah pindah ke hunian sementara yang sudah disediakan BP Batam.

Warga Pasir Panjang, Salim mengatakan, perpindahan dirinya bersama istri dan kedua anaknya adalah demi mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Sebab, ia meyakini Pengembangan Rempang Eco City akan memberikan manfaat yang baik untuk anak-anaknya kedepan.Hal senada juga disampaikan warga Sembulang Pasir Merah, Dian. Ia berharap, pergeseran dirinya ke hunian sementara menjadi awal bagi dirinya dan keluarga untuk kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya.

Dengan banyaknya warga yang bersedia direlokasi menunjukan bahwa semakin banya masyarakat Kepulauan Riau khususnya masyarakat rempang menyadari banyaknya manfaat yang muncul dengan adanya Proyek Strategis Nasional ini. Hal yang wajar jika dukungan akan proyek Rempang ini terus mengalir.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pemerintah terus berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip humanis dalam melakukan pergeseran. Sehingga, pergeseran ini bisa terus berjalan secara terus menerus. Tidak lupa, ia juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada warga Rempang yang telah bersedia digeser ke hunian sementara.

Danramil 04/Galang, Kapten Inf TM Tarigan mengatakan, pergeseran 9 KK ke hunian sementara dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Mereka bergeser ke hunian sementara, dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik kedepannya

Mendukung proyek rempang adalah langkah yang tepat dan penting untuk untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kepulauan Riau. Dalam era di mana tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan terus meningkat, proyek rempang memberikan alternatif yang berkelanjutan dan berdaya tahan. Melalui dukungan masyarakat terhadap proyek rempang, akan dapat membantu membangun masa depan yang lebih baik, baik untuk bumi maupun untuk komunitas di seluruh dunia.

*Penulis adalah Salah Satu Mahasiswa Pasca Sarjana Uhamk

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025