• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Mengapresiasi Upaya Pemerintah Lakukan Intervensi Demi Jaga Stabilitas Harga Beras

Mengapresiasi Upaya Pemerintah Lakukan Intervensi Demi Jaga Stabilitas Harga Beras

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 28 September 2023

Mengapresiasi Upaya Pemerintah Lakukan Intervensi Demi Jaga Stabilitas Harga Beras

Oleh : Ghani Listiyanto

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menjamin pasokan beras tersedia di pasar dengan harga terjangkau. Salah satunya dengan melakukan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) setiap hari di berbagai wilayah untuk memastikan ketersediaan dan harga beras terjangkau bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar pihak-pihak terkait bergerak cepat menurunkan harga beras.

Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras khusus program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Bulog juga diminta ikut melaksanakan GPM yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras sebesar 10 kilogram kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang semula dijadwalkan berlangsung Oktober menjadi September.

Senada dengan Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menggelar Gerakan Pangan Murah ketika menghadapi kenaikan harga berbagai komoditas, seperti saat ini. Pemda dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menjalankan program tersebut. Pemda juga dapat mengajak masyarakat mampu dan perusahaan untuk mendukung program Gerakan Pangan Murah.

Lebih lanjut, Mendagri juga meminta Pemda untuk dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada seluruh provinsi. Sebab hingga saat ini masih ada 16 provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya rendah. Dari Rp 142 miliar yang diberikan, baru sekitar 2,71 persen anggaran yang terealisasi. Padahal, dana tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Bapanas agar daerah melakukan intervensi pengendalian inflasi, terutama terkait harga pangan.
Guna meningkatkan realisasi tersebut, Mendagri mengarahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri agar menggelar rapat bersama provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya masih rendah. Forum tersebut nantinya akan melibatkan Bapanas untuk memberikan arahan kepada provinsi yang hadir. Forum ini sekaligus untuk menghimpun berbagai permasalahan yang dihadapi pemda dalam merealisasikan dana tersebut.

Di lain sisi, Mendagri juga meminta Pemda agar berkoordinasi dengan Bulog setempat mengenai stok cadangan beras di daerahnya agar ada langkah pengendalian. Untuk mempercepat distribusi tersebut, Pemda juga dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi, termasuk BTT. Apabila ragu menggunakan dana tersebut, Pemda dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk mendapat penjelasan.
Program GPM dan Bantuan Pangan, mulai menunjukkan dampak positif dalam mengendalikan harga beras di sejumlah daerah. Dari hasil pemantauan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, harga beras mulai stabil di mana harga rata-rata sampai akhir pekan ketiga September 2023 mencapai Rp11.483 per kilogram. Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat terus berupaya menggenjot bantuan pangan guna mengendalikan harga beras.
Penjabat Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin mengatakan sejak bantuan pangan meluncur, harga beras berangsur-angsur bisa dikendalikan meskipun belum sepenuhnya menekan kembali ke harga normal. Pihaknya mencatat dampak Bantuan Cadangan Pangan (BCP) di Jawa Barat dari Bapanas yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Bogor awal September lalu sudah terlihat meski penyaluran baru sebesar 54 persen untuk 4.149.374 KPM. Penyaluran BCP untuk sejumlah daerah terus dikebut oleh Pemprov Jabar, Bulog, dan PT Pos Indonesia agar tuntas sebelum 30 September mendatang.
Sementara itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tasikmalaya menggelar operasi pasar beras murah di Pasar Induk Cikurubuk. Operasi pasar beras murah dengan harga sesuai HET Rp 10.900 per kilogram dapat dibeli warga di sejumlah kios beras yang ditunjuk.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Aswin Kosotali, mengungkapkan, operasi pasar beras murah menggunakan beras SPHP bekerja sama dengan Bulog Subdivre Ciamis. Dengan tersedianya pasokan beras di masyarakat, Aswin, berharap program bantuan pangan dan beras SPHP melalui operasi pasar rakyat ini dapat terlihat dampaknya terhadap keterjangkauan harga beras ke depan. Selain itu, Operasi pasar juga dilakukan untuk menghindari panic buying oleh masyarakat yang bisa menyebabkan harga terus naik dan inflasi menjadi tidak terkendali.
Pemerintah akan terus melakukan intervensi pasar guna menurunkan harga beras. Intervensi pemerintah terhadap beras tidak hanya dilakukan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) saja. Operasi pasar juga menyasar ritel dan pasar tradisional langsung. Ini menjadi salah satu cara agar beras cadangan pemerintah yang dibanderol Rp 10.385 per kilogram bisa diakses langsung oleh masyarakat.
Selain itu, upaya Gerakan Pangan Murah yang juga masif dilakukan beriringan dengan penyaluran bantuan pangan beras sudah mulai disalurkan pada awal bulan September untuk mengintervensi harga beras. Dengan demikian diharapkan harga beras dapat kembali turun dalam waktu dua hingga tiga minggu ke dapan.

)* Kontributor Bahtera Research Institut

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

June 20, 2026

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

June 20, 2026

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa Oleh: Margo Nov R Dalam demokrasi yang sehat,…

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum Oleh: Salsa Viona Konstitusi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.