• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Sinergitas Lintas Instansi Sangat Dibutuhkan Guna Menyukseskan Pemilu 2024

Sinergitas Lintas Instansi Sangat Dibutuhkan Guna Menyukseskan Pemilu 2024

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 28 September 2023

Sinergitas Lintas Instansi Sangat Dibutuhkan Guna Menyukseskan Pemilu 2024

Oleh : Reza Hardianto

Pesta Demokrasi Indonesia sebentar lagi akan dimulai. Demi mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang, seluruh lembaga/pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan besar tersebut perlu saling bersinergi dan kerja sama agar terciptanya Pemilu 2024 yang tentram, aman, dan meriah.

Terdapat beberapa gebrakan di berbagai daerah yang bertujuan untuk meyatakan sinergitas yang kuat dalam mendukung kesiapan dan keberlangsungan pesta demokrasi ini. Salah satunya ialah Divisi Humas Polri kembali mengajak media massa untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai. Kali ini, ajakan tersebut dilakukan dengan bersinergi bersama Tempo.

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menyatakan, mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai adalah tugas dari seluruh pihak. Oleh karenanya, sinergitas menjadi kunci, dan media massa memiliki peran penting dalam hal tersebut. Ia mengungkapkan, kolaborasi antara pers dengan Polri memang menjadi suatu yang sangat baik diinisiasi. Terlebih, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keputusan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang sangat mendukung kebebasan pers.

Selain itu, Kapolres Klaten AKBP Warsono dalam kegiatan “Sinergitas Enam Pilar Yang Digelar Polres Klaten Jelang Pemilu” mengingatkan seluruh stakeholder bersinergi menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai. Terutama sinergitas pada enam pilar yang menjadi unsur utama dalam mewujudkan kondusivitas. Enam pilar tersebut adalah kapolsek, danramil, camat, babinsa, bhabhinkamtibmas, dan lurah maupun kepala desa (kades).
Pembekalan terhadap enam pilar itu sudah dilaksanakan pada akhir pekan lalu di gedung pertemuan Grha Bung Karno, Klaten, Jawa Tengah. Dia berharap jajarannya melaksanakan tugas secara profesional dalam mengamankan pesta demokrasi. Terlebih lagi bersikap netral guna menjaga keseimbangan serta memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil, demokrastis, damai dan sukses.
Di sisi lain, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jayapura berharap pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Jayapura bisa berjalan sukses dan lancar. Mustofa yang baru dilantik bersama pengurus beberapa waktu lalu memastikan Pengurus MUI Kabupaten Jayapura tetap netral dan tidak bermain politik praktis. Pihaknya siap membangun sinergitas dengan semua pihak, dengan tujuan mencapai kedamaian politik jelang Pemilu 2024. Pada tingkat nasional, sinergitas juga terus dilakukan bahkan ditingkatkan antara K/L demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU, Eberta Kawima menekankan bahwa Pemilu 2024 tetap masih dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, saat ini juga KPU masih melanjutkan tahapan yang sedang berjalan. Wima juga menegaskan KPU berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
Tahapan pemilu serentak telah selesai. Pertama, pendaftaran, verifikasi peserta pemilu, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Kedua, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ketiga, pembentukan badan adhoc. Selanjutnya tahapan pemilu serentak yang sedang dilaksanakan, yaitu pencalonan anggota DPD dan pemutakhiran data pemilih. Sedangkan tahapan pemilu serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat antara lain, pencalonan presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPRD, kampanye dan dana kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara.
Di kesempatan yang lain Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga menjelaskan suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 perlu didukung oleh banyak pihak, termasuk Polri dan TNI dalam hal keamanan dan pengamanan. jumlah pemilih pada Pemilu 2024 yang mencapai 204,8 juta pemilih. Yang untuk dalam negeri akan ada 820.161 TPS di 83.731 desa/kelurahan serta 7.277 kecamatan. Jumlah ini tentunya akan berkorelasi dengan pola keamanan dan pengamanan yang akan dilakukan Polri dan TNI khususnya pada saat hari H pemungutan suara maupun pada saat distribusi logistik.
Tahapan pemilu harus berjalan sesuai yang telah diatur baik dalam UU pemilu maupun Peraturan KPU. Dan KPU telah menentukan hari pemungutan suara pemilu jatuh pada 14 Februari 2024. “Jadwal pemilu sangat padat sekali, karena begitu bergeser sedikit, target yang ditentukan itu tidak dapat terpenenuhi. Sedangkan apabila target yang ditentukan tidak terpenuhi itu akan terjadi kekosongan kekuasaan, oleh karena itu segala sesuatu harus dihitung, dipersiapkan dengan matang
Kesuksesan penyelenggaraan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja. Tapi menjadi tanggung jawab bersama, sehingga untuk mewujudkan pemilu yang aman dan tertib perlu adanya kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah. Mulai dari partisipasi dan kolaborasi unsur 6 Pilar Pemerintah Daerah, Pers, MUI, dan berbagai pihak lain termasuk dengan Partai Politik untuk bisa lebih mempererat lagi sinergitas antar lembaga demi terciptanya tujuan bersama dan terhindar dari polemik permasalahan yang biasanya muncul menjelang pesta demokrasi seperti Pemilihan Umum ini.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesi

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

June 20, 2026

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

June 20, 2026

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa Oleh: Margo Nov R Dalam demokrasi yang sehat,…

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum Oleh: Salsa Viona Konstitusi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.