• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Tangkal Hoaks Pemilu 2024, Masyarakat Wajib Periksa Kebenaran Informasi

Tangkal Hoaks Pemilu 2024, Masyarakat Wajib Periksa Kebenaran Informasi

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 23 August 2023

Tangkal Hoaks Pemilu 2024, Masyarakat Wajib Periksa Kebenaran Informasi

Oleh : Dina Kahyang Putri

Masyarakat wajib memeriksa kebenaran informasi apapun yang beredar, baik di media sosial maupun informasi secara langsung guna untuk menangkal hoaks Pemilu di tahun 2024 mendatang. Khususnya berita-berita hoaks yang banyak beredar di internet saat ini, seluruh masyarakat alangkah baiknya memang harus mewaspadai dan berhati-hati.

Berita-berita hoaks banyak berkembang di tengah masyarakat Indonesia menjelang pemilu 2024 mendatang, terlebih lagi di media sosial. Bagaimana tidak, media sosial menjadi sasaran empuk untuk menyebarkan berbagai informasi yang entah itu salah ataupun benar. Kebenaran atau tidaknya informasi tersebut memang terkadang kurang diperhatikan oleh masyarakat, sehingga mereka mudah untuk tergerus informasi palsu.

Menelan mentah-mentah informasi yang beredar tanpa mengecek terlebih dahulu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Parahnya lagi hal tersebut bisa mengakibatkan perpecahan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi memang saat-saat seperti ini suasana kontestasi pemilu 2024 semakin memanas. Kita wajib untuk mewaspadai hal tersebut agar tidak terjadi. Untuk mencegahnya, memang hal tersebut dimulai dari diri kita sendiri.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turun langsung untuk menangkal konten-konten yang berpotensi mengandung hoaks atau berita palsu di tengah-tengah situasi menjelang tahun politik 2024 mendatang. Hal tersebut berfungsi sebagai antisipasi hoaks dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah berita atau informasi yang beredar. Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa Kominfo saat ini memiliki program layanan aduan.

Bahkan, sejak tahun 2018 lalu hingga Februari 2023 lalu, Kemkominfo sudah memblokir sebanyak 11.140 hoaks yang ada di ruang digital dengan tentang isu politik yang mencapai 8,37 persen banyaknya dari total keseluruhan. Upaya pencegahan yang dilakukan Kominfo ini supaya tidak terulang kembali dan dapat dihentikan.

Adapun beberapa ciri-ciri berita palsu yang beredar di masyarakat yang wajib diketahui yakni salah satunya, mencantumkan sumber yang tidak jelas atau menggunakan sumber-sumber anonim untuk menyembunyikan suatu kebenaran. Kemudian, adanya ketidakrelevanan atau ketidakkonsistenan dengan fakta yang sudah dikonfirmasi. Ciri-ciri lainnya yang membuat ketara yakni tidak adanya sumber resmi yang dapat diverifikasi kebenarannya. Lalu, berikutnya judul menggunakan kata atau bahasa yang sensasional untuk mencuri perhatian masyarakat, tentu saja hal ini bermaksud agar dibaca masyarakat yang tidak tahu-menahu.

Menjelang tahun kontesasi politik 2024 mendatang memang ancaman berita-berita hoaks tersebar dimana-mana, akan tetapi berita hoaks bisa dicegah, Kominfo telah mengajak semua masyarakat untuk melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya ke media sosial. Memang kita semua tidak dapat mengontrol seseorang untuk terus mengontrol apa yang disebarkan, namun salah satu cara yang paling ampuh adalah melalui diri kita sendiri untuk terus sadar akan informasi yang datang. Artinya bahwa, kita wajib membentengi diri dengan literasi yang baik agar tidak mencerna berita hoaks yang bertebaran.

Dirjen Semuel mengatakan bahwa ada strategi khusus untuk mengendalikan berita hoaks selain membuka layanan aduan yakni dengan menerapkan strategi pentahelix yang berfokus pada tiga level. Pertama yaitu level upstream atau hulu yang berfokus pada literasi digital, kemudian level middle stream (tengah) yang berfokus pada kolaborasi platform dan intervensi teknologi, dan yang terakhir yakni level downstream atau hilir pada penegakan hukum. Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, Kominfo meminta berbagai pihak untuk turut serta dan berkolaborasi bersama. Pemerintah harus memastikan regulasi digital yang aman untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan hak asasi dan kebebasan berkreasi.

Sementara itu, bukan hanya dari pihak Kominfo saja yang berusaha untuk menangkal berita hoaks menjelang Pemilu 2024, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga mengkhawatirkan hal yang sama. Untuk itu, KPI juga turut serta dalam penyempitan peredaran berita hokas dan negatif melalui penguatan program literasi yang berkelanjutan untuk masyarakat. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan bahwa pentingnya literasi untuk menghidupkan alarm sensor pribadi atau self of sensorship. Masyarakat juga harus bisa memilih bacaan yang bermutu.

Pihak anggota KPI Pusat, Mohamad Reza mengatakan bahwa pihak KPI tidak mengawasi media di luar media penyiaran atau platform online. Mereka masih bergerak untuk mengurusi konten atau program-program yang ada di TV dan Radio. Bahkan, mereka telah melakukan riset terhadap penonton TV dan radio. Untuk itu, KPI juga akan memastikan perbaikan kualitas pada dua kategori program siaran.

Di sisi lain, Walikota Bogor Arya Sugiarto menyebut bahwa memproduksi konten-konten yang positif bisa menangkal hoaks yang beredar. Generasi muda memiliki peran penting dalam hal ini karena mereka juga harus menjadi penggagas isu, menyebarkan isu, dan membuat pemilu kreatif. Sehingga untuk menangkal berita hoaks ini memang diperlukan kolaborasi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, untuk menangkal-menangkal berbagai berita hoaks yang beredar di masyarakat luas sebaiknya masyarakat terus mengupayakan dan memperbanyak literasi digital, mengedukkasi diri sendiri mengenai proses pemilu dan memahami ciri-ciri berita hoaks atau bahkan melaporkannya kepada pihak berwenang.

) *Penulis adalah kontributor Persada Institute

 

Gerakan Mahasiswa Harus Tetap Jadi Suara Rakyat, Bukan Alat Elite

June 20, 2026

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

June 20, 2026

Gerakan Mahasiswa Harus Tetap Jadi Suara Rakyat, Bukan Alat Elite

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Gerakan Mahasiswa Harus Tetap Jadi Suara Rakyat, Bukan Alat Elite Di beberapa wilayah belakangan ini…

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa Oleh: Margo Nov R Dalam demokrasi yang sehat,…

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.