Gotong Royong Menjaga Stabilitas Jelang Pemilu 2024

Gotong Royong Menjaga Stabilitas Jelang Pemilu 2024

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas

Semua pihak berharap agar ada penjagaan akan stabilitas negara dan juga keamanan untuk bisa mencegah berbagai macam potensi akan kerawanan selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Sehingga pesta demokrasi tersebut bisa berjalan dengan lancar, aman dan penuh akan kedamaian. Sehingga juga mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mengabdi sepenuhnya kepada rakyat.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Ketum Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid menyampaikan harapannya kepada Pemerintah untuk terus mampu menjaga akan stabilitas politik dan keamanan pada saat pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik, yakni perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi yang digelar di Tanah Air sebagai event 5 (lima) tahunan yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 ternyata juga bertepatan dengan hari kasih sayang atau hari valentine. Sehingga dirinya juga berpesan kepada semua pihak untuk bisa secara bergembira dalam menyambut dan melaksanaan gelaran tersebut.

Tentunya akan menjadi sangat baik apabila seluruh elemen masyarakat bisa bersatu dan saling gembira dengan penuh cinta kasih, semuanya saling senang dalam menyambut adanya pesta demokrasi, sebagaimana melakukan pesta pada umumnya. Termasuk juga hendaknya dalam kontestasi politik itu agar tidak diwarnai dengan adanya kegaduhan ataupun konflik secara horizontal di tengah masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri pula bahwa data menunjukkan bagaimana penerapan sistem atau asas demokrasi di Indonesia memang nyatanya telah diakui oleh banyak bangsa lain di dunia. Sehingga sudah sepatutnya hal tersebut terus bisa dijaga dengan sangat baik oleh banyak pihak agar citra bangsa ini juga menjadi semakin baik di mata dunia.
Indonesia juga memiliki nilai-nilai seperti asas Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan semboyan oleh para pendiri bangsa sejak awal masa kemerdekaan dulu, yang mana dengan adanya semboyan tersebut memungkinkan seluruh masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang bisa menjadi satu dan menjadi satudara serta menguatkan satu sama lain. Dan nyatanya memang mampu untuk mengusir para penjajah dari Tanah Air.
Selain itu, terdapat pula nilai-nilai Gotong Royong yang memang sangat melekat dengan bangsa ini. Dengan adanya kedua nilai yang sangat identik dengan bangsa Indonesia tersebut, yakni semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Gotong Royog terbukti mampu membuat seluruh elemen warga masyarakat tidak mudah dipecah belah begitu saja.
Maka, penerapan akan nilai-nilai tersebut juga harus terus bisa dijunjung dengan sangat tinggi oleh segenap elemen warga masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air, terlebih ketika menghadapi adanya kontestasi politik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga perhelatan pesta demokrasi itu bisa benar-benar menjadi sebuah pesta yang disambut dengan meriah, antusias dan menggemberikan semua kalangan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian juga mengingatkan kepada semua elemen Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia agar mereka semua bisa saling bersama-sama untuk menjaga adanya stabilitas politik di daerah mereka masing-masing menjelang Pemilu.
Penjagaan akan stabilitas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena memang belakangan ini mesin politik sudah mulai memanas dan suhu perpolitikan di Tanah Air juga mulai meningkat. Sehingga jika tidak diimbangi akan adanya komitmen kuat untuk menjaga stabilitas, tentu akan justru mendatangkan banyak dampak negatif lain.
Sementara itu, Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin juga mengungkapkan hal yang sama kepada seluruh Kepala Daerah, utamanya bagi para Bupati atau Wali Kota agar bisa sigap dan berkomitmen kuat dalam menjaga stabilitas hingga keamanan menjelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.
Bagi beliau, pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2024 nantinya akan menjadi kontestasi politik yang paling besar dan kompleks dalam sejarah politik di Indonesia. Maka dari itu, diharapkan semua kalangan bisa berwaspada akan segala tindakan yang berpotensi untuk mengancam stabilitas negara.
Tidak tanggung-tanggung, bahkan sejatinya setiap tahapan dari seluruh proses pelaksanaan Pemilu tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan hari pencoblosan nanti. Seluruh elemen harus mampu untuk terus meningkatkan koordinasi mereka dalam emngantisipasi adanya potensi kerawanan yang mungkin akan muncul agar pesta demokrasi tersebut bisa berjalan dengan lancar, aman dan penuh kedamaian.
Karena ketika pelaksanaan Pemilu bisa berjalan dengan baik, maka juga secara langsung akan mampu melahirkan para pemimpin masa depan bangsa yang transformatif dan mampu mengelola akan penyusunan kebijakan negara dan daerah mereka dengan penuh akan kemashlahatan bagi kepentingan rakyat.
Perhelatan event 5 (lima) tahunan yang berada di Indonesia, merupakan ajang untuk melakukan sirkulasi pergantian kepemimpinan dalam pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam Pemilu akan segera dilangsungkan tahun 2024 mendatang. Untuk menyambut adanya hajatan besar bangsa ini, menjadi penting bagi segenap elemen untuk terus meningkatkan akan penjagaan dan kewaspadaan untuk senantiasa bisa terus menjaga stabilitas bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025