Ormas dan Aktivis Lintas Agama Tegas Tolak People Power Jelang Pemilu 2024

Ormas dan Aktivis Lintas Agama Tegas Tolak People Power Jelang Pemilu 2024

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas

Ormas dan seluruh aktivis lintas agama menolak dengan sangat tegas adanya aksi People Power di Solo, utamanya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Karena hal tersebut jelas sangat mengancam dan merusak keutuhan NKRI.

Padahal justru hendaknya pada momen seperti ini masyarakat bisa terus saling memperkuat dan memperkokoh persatuan mereka. Selain itu, gerakan-gerakan aksi massa itu juga sangatlah inkonstitusional.

Organisasi Massa (Ormas) bernama Lindu Aji menolak adanya rencana terkait dengan penggerakan sejumlah masyarakat bertajuk ‘Aksi People Power’, yang mana rencananya hal itu akan digelar di Kota Solo pada Jumat, tanggal 7 Juli 2023 mendatang.

Menanggapi adanya sejumlah pihak yang terus menghembuskan isu bahwa akan segera dilaksanakan Aksi People Power tersebut, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Lindu Aji langsung buka suara.
Nanang Setyono selaku Sekjen DPP Lindu Aji menegaskan bahwa adanya Aksi People Power yang digagas oleh Ketua Dewan Pembina Mega-Bintang, Moedrick Sangidu tersebut tentu hanya akan menjadi pemicu akan terjadinya kegaduhan yang baru, yang mana nanti hasilnya tentu sama sekali tidak akan memberikan dampak apapun kepada masyarakat.
Maka dari itu, karena melihat justru dengan adanya upaya penggerakan sejumlah masyarakat tersebut justru hanya akan memunculkan sebuah kegaduhan dan tidak membawa dampak positif apapun kepada rakyat, maka Lindu Aji langsung dengan sangat tegas menolak adanya rencana Aksi People Power itu dari kelompok Mega-Bintang.
Padahal, di sisi lain, masyarakat sendiri saat ini sedang banyak mengalami permasalahan, utamanya mereka sedang dihadapkan pada situasi sosial dan ekonomi yang kini masih tidak menentu akibat adanya ketidakpastian ekonomi global semenjak ancaman krisis, inflasi hingga stagflasi di dunia semenjak tahun 2023.
Justru apabila ketika masyarakat sendiri tengah dihadapkan pada situasi yang serba sulit tersebut, namun malah ditambah dengan adanya aksi-aksi yang sama sekali tidak jelas dan tidak memberikan dampak manfaat yang positif untuk rakyat, maka hendaknya hal-hal demikian sama sekali tidak perlu dilakukan.
Terlebih, pada saat-saat seperti ini, yang mana semakin mendekati dan menjelang pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik melalui adanya gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang. Hendaknya justru pelaksanaan sirkulasi kepemimpinan di Indonesia setiap 5 (lima) tahunan itu bisa disambut dengan marak dan antusiasme tinggi, penuh dengan hal-hal positif.
Alih-alih disambut dengan baik, justru segelintir pihak hendak membuat sebuah gerakan yang menggemparkan dan dinamai dengan Aksi People Power dan salah satunya memiliki tujuan untuk menolak adanya pelaksanaan pesta demokrasi di Tanah Air tersebut.
Terdapat sebuah spanduk yang terpasang dan bahkan secara terang-terangan, yang mana di dalamnya berisi ajakan untuk menolak pelaksanaan Pemilu 2024. Bukan hanya satu spanduk saja, melainkan spanduk tersebut terpasang pula di berbagai titik lain, salah satunya tersebar di Colomadu, Karanganyar.
Merespon terpasangnya spanduk ajakan Aksi People Power dan penolakan gelaran sirkulasi kepemimpinan setiap 5 (lima) tahun di Indonesia tersebut, Camat Colomadu, Sriyono menjelaskan bahwa spanduk itu memang ternyata bukan hanya muncul begitu saja, namun memang dengan secara sengaja dipasang oleh sekelompok orang tidak dikenal di sejumlah ruas titik strategis yang banyak dilalui masyarakat.
Sehingga dengan kemunculan berbagai spanduk ajakan People Power itu kemudian sangat menggemparkan warga dan juga memiliki potensi yang besar untuk bisa mempengaruhi masyarakat serta akan sangat bisa berdampak pada banyak pihak di Tanah Air, yang mana dampaknya bukan hal baik, melainkan buruk.
Berbagai spanduk yang ditemukan itu bernada permusuhan dan juga bisa ditangkap memiliki nada makar, karena ajakan yang terdapat di dalamnya sudah jelas sekali tidak sesuai dengan mandat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bukan hanya itu saja, namun ajakan-ajakan dalam gerakan Aksi People Power tersebut juga memiliki nada yang provokatif dan juga akan sangat rawan untuk terjadinya pecah belah keutuhan masyarakat di NKRI. Dengan adanya seruan ajakan tersebut, apalagi sampai pada penolakan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang dengan menggunakan pengerahan sejumlah massa kekuatan rakyat, maka merupakan sebuah momok yang harus bisa diantisipasi dan diwaspadai dengan serius oleh banyak daerah.
Maka dari itu, untuk semua pihak, termasuk juga para tokoh ulama dan tokoh masyarakat di berbagai wilayah hendaknya mampu untuk bisa terus menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah untuk termakan adanya isu dan juga sebuah provokasi seperti hal-hal demikian yang mengatasnamakan people power.
Karena, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 justru hendaknya masyarakat bisa untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan mereka, bukan malah terpecah belah. Banyaknya ajakan yang berpotensi untuk memecah belah seperti Aksi People Power menjelang pesta demokrasi memang harus ditolak dengan tegas oleh masyarakat, seluruh Ormas dan para aktivis lintas agama.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By 0

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025