Berkat Inisiatif Ganjar Pranowo, Aduan Warga Jakarta Cepat Tersampaikan

Berkat Inisiatif Ganjar Pranowo, Aduan Warga Jakarta Cepat Tersampaikan

Jakarta — Berkat inisiatif yang telah dilakukan oleh Capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengadukan keluhan dari warga Jakarta, kemudian Sekda DKI langsung melakukan tindak lanjut dalam menjawab permasalahan tersebut.

Diketahui bahwa Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menanggapi tindakan yang dilakukan oleh Ganjar yang telah menelepon dirinya saat melakukan blusukan di Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (24/6) lalu.

Saat itu, sebenarnya pemimpin yang identik dengan rambut putihnya tersebut sebenarnya berniat menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk menyampaikan bagaimana keluh kesah warga dan pedangan di pasar.

Akan tetapi Heru sedang memiliki kegiatan lain, sehingga kader PDI Perjuangan itu langsung memiliki inisiatif lain, yakni dengan menghubungi Sekda DKI.

Kemudian, menurut Joko Agus Setyono sendiri bahwa sebenarnya telepon yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo merupakan sebuah hal yang wajar saja, terlebih apabila memang hendak menyampaikan keluhan warga.

Sekda DKI itu menilai bahwa pria berusia 54 tahun tersebut juga merupakan warga negara, sehingga ketika dirinya memberitahukan ada satu daerah yang masih kekurangan di Jakarta, tentu masukannya diterima.

“Pak Ganjar ini kan warga negara, memberitahu ada satu daerah, saru titik di Jakarta itu yang masih ada kekurangan, ya kami terima masukannya,” ucap Joko.

Lebih lanjut, Sekda DKI itu kemudian mengaku bahwa akan langsung melakukan tindak lanjut atas aduan atau informasi yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, terutama berkaitan dengan warga Jakarta sendiri.

Namun, tentunya pihak Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembahasan dan pengkajian terlebih dahulu mengenai aduan itu.

Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI bukanlah dalam rangka memenuhi permintaan dari Ganjar, melainkan karena dari sebuah informasi yang disampaikan oleh Capres dari partai berlogo banteng dengan moncong putih tersebut.

“Pasti ditindaklanjuti lah. Ini bukan memenuhi permintaan Pak Ganjar. Kalau kami melihat sesuatunya itu dia memberikan informasi,” kata Joko.

Diketahui pula bahwa tujuan dari blusukan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ke Pasar Anyar Bahari itu adalah untuk bisa mendengarkan segala keluhan dari pedagang dan warga di sana.

Setelah menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang, kader PDI Perjuangan itu kemudian langsung memiliki inisiatif cepat untuk mengadukan permasalahan warga kepada Pemprov DKI.

 

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025