Kolaborasi Bersama Penting untuk Wujudkan Percepatan Pembangunan DOB Papua

Kolaborasi Bersama Penting untuk Wujudkan Percepatan Pembangunan DOB Papua

Oleh : Salmon Kadepa

Bumi Cendrawasih semakin hari menjadi semakin maju, terlebih dengan kehadiran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang baru saja diresmikan, sehingga proses pembangunan segera direalisasikan.

Tak melupakan hal terpenting untuk mewujudkan percepatan pembangunan tersebut, melalui kolaborasi bersama dengan tokoh-tokoh penting seperti, tokoh adat, tokoh agama, dan lain sebagainya, menjadi salah satu cara yang tepat untuk mempercepat pembangunan yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakat Kawasan Timur, selain itu juga diharapkan mempermudah kehidupan masyarakat seperti daerah-daerah lain di Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi prioritas utama pemerintahan untuk memajukan Kawasan Timur melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini sudah memulai pembangunan di 4 daerah untuk dijadikan sebuah Provinsi.

Salah satu daerah yang terlibat DOB yakni Provinsi Papua Pegunungan, banyak yang harus dipersiapkan untuk mempercepat pembangunan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berharap bahwa dengan adanya kolaborasi bersama baik pemerintahan dan rakyat ini sebagai tanda untuk mengawal proses percepatan pembangunan di empat daerah DOB yang sudah dikerjakan bersama, sehingga hasilnya juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, Wempi juga mengatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan diharapkan bisa membantu dalam melakukan percepatan pembangunan, khusunya saat masa transisi. Di sisi lain, Wempi juga menekankan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar mengoptimalkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Disamping itu, harapan Wempi kepada OPD, terdapat apresiasi kepada masyarakat di Wamena, khususnya di Distrik Walesi dan Wouma saat kehadiran kunjungan kerja anggota Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan pemerintah terkait, bahwa mereka menyambut dengan baik kedatangannya. Dari kunjungan Komisi II DPR RI di Provinsi Papua Pegunungan ini Wempi mengharapkan agar dapat memperkuat sinergitas dengan Kemendagri untuk mendukung pembangunan DOB Papua.
Pada kesempatan yang sama, Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI (Wapres) mengajak seluruh pihak untuk memperkuat pola sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Selain mengajak memperkuat sinkronisasi, Wapres Ma’ruf Amin juga mengapresiasi kinerja Pemda Papua, DPRP, dan juga MRP yang sudah mengelola otsus dengan segala dinamikanya. Tidak lupa, ia juga menambahkan bahwa dengan kehadiran DOB sebagai provinsi yang baru merupakan sebuah perubahan yang dapat mendobrak pembangunan dan pelayanan publik di Papua agar lebih mudah dan maksimal.
Usai melangsungkan pertemuan di Gedung Keuangan Negara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk membahas mengenai percepatan DOB, Ma’ruf Amin kemudian melakukan penabuhan tifa dan pengguntingan pita sebagai salah satu tanda peresmian operasional Sekretariat BPP (Badan Pengarah Papua) yang juga diketuai olehnya.
Pembangunan Papua ini tidak hanya melibatkan pemerintahan dengan warga setempat saja, melainkan koordinasi tersebut dibuktikan secara nyata melalui kolaborasi yang melibatkan lembaga dan organisasi agama serta kemasyarakatan lain. Bahkan, meskipun diketahui tidak mudah, Wapres RI berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menggelorakan perdamaian dan semangat persatuan Tanah Papua melalui berbagai macam komitmen, salah satunya yaitu regulasi dan kebijakan afirmatif.
Percepatan pembangunan DOB antara lain yakni, percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi, percepatan dan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan bencana dan perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya percepatan tersebut memang diharapkan agar masyrakat Bumi Cendrawasih lebih merasakan kesejahteraan yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Pihak-pihak lainnya yang juga turut serta mendukung percepatan DOB Papua yakni Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring yang mengatakan bahwa dirinya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan bersama-sama membangun Papua Pegunungan agar lebih maju dan sejahtera. Menurutnya, hal ini merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat diharapkan juga bisa beriringan untuk membangun provinsi baru ini.
Seperti yang diketahui bahwa, DOB Provinsi Papua Pegunungan baru saja diresmikan dan tentunya pembangunan-pembangunan juga segera dilakukan, secara otomatis juga akan memberikan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat. Juinta menambahkan bahwa wilayah Provinsi Papua Pegunungan masih menjadi tanggung jawab Korem 172/PWY yang nantinya ada satuan Kodam dan Korem baru dibentuk di daerah tersebut. Adapun rencana ke depan pembentukan satuan baru di wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang masih dikoordinasikan ke Komando Atas. Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo memberikan pesan dan harapannya yakni untuk membangun dan berjalan bersama-sama dengan masyarakat agar Papua menjadi lebih baik seperti daerah lain di Indonesia.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, kolaborasi bersama merupakan sesuatu hal yang penting agar percepatan pembangunan DOB Papua berhasil sehingga kesejahteraan masyarakat juga terjamin. Tentunya kolaborasi tersebut tidak terlepas dari peran penting tokoh adat, tokoh agama, pemerintahan, dan masyarakat sekitar yang terlibat.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

 

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah

By 0

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah  Oleh: Agus Sasongko Sudah saatnya publik menilai perjalanan pembangunan bukan hanya dari janji, tetapi juga dari arah kebijakan dan hasil yang mulai terlihat di tengah kehidupan masyarakat. Dalam 21 bulan pemerintahan, berbagai langkah yang diambil menunjukkan adanya upaya mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini dianggap rumit dan membutuhkan waktu panjang. Di tengah tantangan pada sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, rangkaian kebijakan transformatif menjadi sinyal bahwa negara sedang bergerak lebih cepat membenahi masalah sekaligus membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan Indonesia. Gambaran tersebut mengemuka dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan sekaligus menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari pemerintahan. Artinya, rata-rata satu kebijakan lahir setiap lima hari sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan negara yang sebagian telah berlangsung selama puluhan tahun dan membutuhkan keberanian dalam pengambilan keputusan. Menurut Prabowo Subianto, pencapaian tersebut lahir dari kombinasi keberanian mengambil keputusan, kerja keras, arah kebijakan yang jelas, serta semangat gotong royong seluruh unsur bangsa. Pemerintah juga tidak mengklaim seluruh persoalan telah selesai, tetapi menilai berbagai tantangan nasional mulai memasuki tahap penyelesaian yang lebih nyata. Cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan diposisikan sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, bukan sekadar mengejar pencapaian jangka pendek yang mudah dilupakan. Salah satu indikator keberhasilan yang paling menonjol selama setahun terakhir terlihat pada sektor pangan. Indonesia berhasil mencapai swasembada delapan komoditas utama lebih cepat dibanding target awal yang diperkirakan membutuhkan empat hingga lima tahun. Beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit menjadi komoditas yang berhasil diperkuat melalui kombinasi kebijakan produksi, distribusi, serta dukungan kepada petani. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa percepatan kebijakan dapat menghasilkan dampak nyata ketika hambatan birokrasi dan distribusi mulai disederhanakan. Keberhasilan tersebut diperkuat oleh langkah pemerintah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk yang selama ini dinilai menghambat akses petani. Selain itu, harga pupuk berhasil diturunkan hingga 20 persen sehingga biaya produksi menjadi lebih ringan. Kebijakan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berdampak terhadap kinerja PT Pupuk Indonesia yang mencatat peningkatan keuntungan sebesar 252,8 persen. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tepat dapat menghadirkan manfaat ganda, yakni memperkuat kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kinerja badan usaha milik negara. Pada sektor energi, pemerintah juga menunjukkan langkah strategis melalui implementasi diesel berbasis campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri sehingga mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara USD9,5 miliar. Langkah tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa hilirisasi sumber daya dan pemanfaatan energi domestik mulai memberikan hasil yang konkret bagi perekonomian nasional.…

All Rights Reserved © 2025