Tutup KTT ASEAN ke-42, Presiden Jokowi Serukan Perdamaian di Myanmar
Manggarai Barat — Tepat pada Kamis (11/5), perhelatan KTT ASEAN 2023 telah resmi ditutup. Tentunya dengan adanya event internasional tersebut mampu mendorong beragam kebijakan bermanfaat, termasuk mengenai ekonomi hijau dan perdamaian dunia.
“Alhamdulillah KTT ke-42 ASEAN telah berhasil diselenggarakan dengan lancar dan dengan hasil yang baik, Indonesia ingin melihat ASEAN yang kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap dengan dinamika dan tetap memegang peran sentral di kawasan” kata Presiden
Kemudian, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan terus berupaya untuk mendorong langkah maju dari implementasi 5 poin konsensus. Bahkan, Indonesia akan terus mendorong terciptanya dialog dengan berbagai pihak di Myanmar termasuk dengan Junta Militer Myanmar.
“Menyerukan penghentian kekerasan dan memfasilitasi penyelesaian melalui joint need assesment melalui AHA Center dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan” kata Presiden Jokowi di Media Center KTT ASEAN, NTT, Kamis (11/5).
Tidak hanya itu, kepala negara berharap agar isu Myanmar tidak menghambat pembangunan ASEAN. Pasalnya, pembangunan ASEAN akan sangat dinantikan oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan pesan dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) mengenai soal isu ekonomi hijau hingga isu perdamaian.
Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hal, yakni agar negara kawasan ASEAN mampu terus menjaga perdamaian, kesatuan, sentralitas dan vitalitasnya.
Kemudian, untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, maka ASEAN harus terus mampu menjaga ketahanan energi dan pangan.
“Kedua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di kawasan, untuk meningkatkan kemampuan tanggap ketahanan ASEAN sambil berfokus pada ketahanan energi dan pangan dalam konteks kawasan dan komunitas global yang dinamis,” ujar Puan.
Kebijakan ketiga adalah terus mempromosikan ekonomi dan investasi hijau yang seimbang serta berkelanjutan, yang mana sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan hukum di ASEAN.
Keempat mengenai peningkatan efisiensi operasional mekanisme ASEAN dan mitranya, termasuk AIPA.
“Kelima, mendorong inovasi, transfer, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan,” tutur mantan Menko PMK itu.
Termasuk pula, adanya pembahasan soal krisis kemanusiaan di Myanmar, yang mana hal tersebut mengharuskan ASEAN mempertahankan mekanisme terbuka dan inklusif untuk membangun perdamaian dan mencegah konflik.
*
