Persiapan Pengamanan KTT ASEAN 2023 Gunakan Teknologi Terkini

Persiapan Pengamanan KTT ASEAN 2023 Gunakan Teknologi Terkini

Oleh : Farrel Haroon Jabar

Persiapan pengamanan pelaksanaan KTT ASEAN Summit 2023 turut menggunakan teknologi terkini yang canggih. Seluruh pihak aparat keamanan terus berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin memastikan bahwa penyelenggaraan event internasional tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Aparat keamanan dari seluruh pasukan gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga Badan Intelijen Negara (BIN) terus melakukan seluruh proses persiapan pengamanan dalam agenda internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia sebentar lagi.

Agenda internasional tersebut adalah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit 2023, yang mana akan berlangsung di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan Mei 2023 mendatang.

Terkait dengan bagaimana upaya persiapan pada sektor pengamanan dalam KTT ASEAN 2023, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho menyatakan bahwa memang pengamanan pada acara yang diketuai oleh Indonesia tersebut terus mempedomani pada kesuksesan pengamanan penyelenggaraan KTT Group of Twenty (G20) yang sudah digelar dengan sangat sukses dan juga diketuai oleh Indonesia, kala itu dilaksanakan di Pulau Dewata, Bali.

Bahkan untuk terus memastikan jajarannya agar tetap disiplin dalam persiapan pengamanan agar tercipta sebuah kesiapan yang optimal dan maksimal, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga tidak henti-hentinya untuk terus mengingatkan akan berbagai macam kesiapan pengamanan pada semua jajarannya.
Imbauan yang dilakukan oleh Kapolri tersebut bahkan telah diungkapkannya sejak jauh hari, ketika dirinya pertama kali melantik beberapa pejabat utama di Markas Besar (Mabes) Polri bersama dengan 7 (tujuh) Kapolda dan melakukan upacara serah terima jabatan (Sertijab). Saat itu, Jendral Listyo Sigit Prabowo mengimbau bahwa seluruh jajaran Polri harus terus bersiap lantaran ke depan memang akan ada beberapa agenda dengan taraf nasional hingga internasional yang memang membutuhkan pengamanan sangat ekstra dari aparat keamanan agar semua berjalannya event tersebut bisa terselenggara dengan aman, lancar dan terkendali.
Orang nomor satu di institusi Polri tersebut juga menyinggung bagaimana aparat keamanan di Indonesia telah sangat berhasil mengawal keberlangsungan event internasional sebelumnya, yakni KTT G20 di Bali, sehingga dengan memiliki modal pengalaman tersebut, maka dirinya berpesan kepada semua jajarannya untuk bisa mempersiapkan ASEAN Summit 2023 ini dengan sangat baik sehingga terus mampu menjaga nama baik bangsa Indonesia di mata dunia.
Setidaknya, kini aparat keamanan Tanah Air memang sudah terbukti sangat berhasil mengawal kesuksesan KTT G20 yang merupakan ajang internasional. Maka untuk acara internasional lainnya yang diselenggarakan di Indonesia, mereka sudah memiliki sebuah standar pengamanan tersendiri dari Korp Bhayangkara.
Berkaca pada hal tersebut, dikatakan bahwa setidaknya ada lebih dari 13 ribu personel Polri yang ikut dilibatkan secara langsung dalam pengamanan KTT G20 kala itu. Bahkan, dalam operasi pengamanan tersebut, Polri juga melibatkan 3 (tiga) Polda sekaligus, yakni Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Polda Jawa Timur (Jatim).
Tidak tanggung-tanggung, dalam pengamanan KTT G20 lalu pun, pihak aparat keamanan juga menggunakan teknologi terkini, yakni penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan face recognition. Diketahui bahwa teknologi canggih tersebut bisa digunakan untuk lebih memaksimalkan upaya melakukan pendeteksian orang-orang yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Lebih lanjut, bahkan tidak cukup hanya sampai di sana, meski telah dilengkapi dengan adanya teknologi terkini dalam upaya pengamanan event internasional seperti teknologi face recognition, namun nyatanya aparat keamanan tetap melakukan pemeriksaan secara ketat kepada seluruh orang yang keluar atau masuk dan berlalu-lalang di semua wilayah venue KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu. Semua upaya atau standar pengamanan tersebut akan diterapkan pada KTT ASEAN Summit 2023 sebagaimana perintah Kapolri.
Sementara itu, Kapolda NTT, Irjen Pol Johni Asadoma menyatakan bahwa terdapat pembagian tugas pada fokus pengamanan yang dilakukan oleh seluruh jajaran dari aparat keamanan di banyak personel gabungan.
Dirinya menjelaskan bahwa pengamanan seluruh rangkaian pertemuan kepada negara pada ASEAN Summit 2023 tersebut akan dilakukan pula oleh TNI, khususnya pihak Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Kemudian pihak Polri akan terus mengisi apabila terjadi kekurangan personel pengamanan di lapangan.
Penggunaan teknologi terkini yang canggih memang menjadi suatu keharusan hingga sangat penting dilakukan di era teknologi yang terus berkembang pesat seperti sekarang ini. Maka dari itu, seluruh persiapan pengamanan pada penyelenggaraan KTT ASEAN Summit ke-42 pada tahun 2023 di Labuan Bajo terus dilakukan oleh aparat keamanan dengan mengadopsi setidaknya standar internasional yang dimiliki dalam kesuksesan pengawalan keamanan saat KTT G20 lalu.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025