• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal dan Tidak Ada Penundaan

Pemerintah Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal dan Tidak Ada Penundaan

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 23 March 2023

Pemerintah Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal dan Tidak Ada Penundaan

Jakarta — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menegaskan bahwa Pemerintah memastikan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal, yakni 14 Februari 2024.

Pasalnya, menurutnya memang pemerintah telah mempersiapkan segala sesuatu untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sejak tiga tahun terakhir ini. Mulai dari berbagai lembaga juga sudah sangat siap menyambut pesta demokrasi.

“Kesimpulannya, semua penyelenggara negara di luar KPU, Bawaslu, dan DKPP, sudah on semua. Kira-kira begitu,” kata Bahtiar.

Lebih lanjut, Bahtiar mengungkapkan bahwa pendanaan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah juga telah mencukupi.

“Cukup, mencukupi (anggarannya),” ungkapnya.

Hal tersebut dikarenakan KPU telah melakukan sejumlan inovasi untuk melakukan penghematan pada pengeluaran anggaran.

Bahkan, dirinya sempat dengan tegas mengaku akan terus melawan pihak yang berupaya menunda Pemilu 2024 dan menjanjikan bahwa Pemilu tidak akan pernah ditunda selama dirinya masih menjabat.

“Maka yang saya janjikan kepada kawan-kawan, selama Bahtiar masih Dirjen Polpum, tidak akan pernah ada penundaan pemilu,” tegas Bahtiar.

Senada, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyatakan bahwa memang pemerintah telah mempersiapkan Pemilu 2024 dengan sungguh-sungguh dan tidak ada penundaan pesta demokrasi.

Dirinya menuturkan bahwa menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab supaya penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik.

“Saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik,” Mahfud MD.

Mantan Ketua MK tersebut kemudian menerangkan bahwa Pemilu memang seharusnya dilakukan dengan tertib supaya tidak terjadi gangguan dan hambatan.

“Nah, yang sekarang itu rebutan tidak karu-karuan. Tidak tertib. Itu yang harus kita tertibkan ke depan karena reformasi itu sudah bagus hasilnya,” katanya.

Pada kesempatan berbeda, Presiden RI, Joko Widodo sendiri juga telah menegaskan bahwa sama sekali tidak ada penundaan Pemilu.

“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” ungkapnya.

Menurut Presiden, semuanya akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, yakni pada 14 Februari dan juga Pilkada pada November 2024 mendatang.

“Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” tegas Presiden RI ketujuh tersebut.

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

September 1, 2026

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

September 1, 2026

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Jakarta – Pembahasan RUU Perampasan Aset…

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG Oleh: Rivka Mayangsar Program Makan Bergizi Gratis…

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan operasional…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.