• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Mengapresiasi Konsistensi Pemerintah Dukung Pemilu 2024 Tepat Waktu

Mengapresiasi Konsistensi Pemerintah Dukung Pemilu 2024 Tepat Waktu

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 15 March 2023

Mengapresiasi Konsistensi Pemerintah Dukung Pemilu 2024 Tepat Waktu

Oleh : Maya Naura Lingga

Seluruh masyarakat patut untuk memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas bagaimana konsistensi yang dimiliki oleh Pemerintah RI dengan terus mendukung agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan tepat waktu.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kesepakatan tersebut telah diambil bersama oleh Pemerintah RI dan pihak penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Komisi II DPR.

Kemudian, Ketua Bawaslu, Abhan menambahkan bahwa pada prinsipnya, pihaknya siap melaksanakan pengawasan pada Pemilu dengan skema yakni pelaksanaan pungut hitung pemilu pada 14 Februari 2024 dan pemilihan pada tanggal 27 November 2024.

Lalu pada 15 Mei dan pungut hitung pemilihan pada 27 November 2024 bersamaan dengan skema lain yang disepakati secara bersama. Bahkan, pihaknya juga telah menyiapkan simulasi kalender pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Mengenai hal tersebut, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia juga menyatakan bahwa keputusan itu diambil setelah para stakeholder melakukan beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan sejak tahun 2021 silam.

Semua pihak juga telah mengesampingkan ego sektoral mereka masing-masing dan telah sepakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Dia menambahkan bahwa sesulit apapun situasi, namun jika semua pihak bisa bersama-sama dalam mengatasinya, kemudian selama semuanya juga bisa solid untuk melangkah, maka rintangan apapun pasti akan lebih mudah dihadapi.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Hasyim Asy’ari memberikan apresiasi terhadap bagaimana dukungan dari Pemerintah RI terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 secara tepat waktu. Menurutnya, dukungan itu dapat dilihat secara langsung dengan kehadiran Presiden Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional KPU di Ancol.
Hasyim mengemukakan dalam sambutannya, bahwa dengan adanya kehadiran langsung Presiden Jokowi, maka menurutnya itu adalah bentuk dukungan dari Pemerintah RI kepada KPU dan juga menunjukkan bahwa memang penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu akan bisa diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas 5 (lima) tahunan.
Bukan hanya itu, namun Hasyim juga menyampaikan ucapan terima kasih dari keluarga besar KPU, baik itu dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota atas kehadiran Presiden Jokowi dalam acara konsolidasi yang dilakukan. Bahkan dia mengemukakan bahwa kehadiran Presiden Jokowi tersebut merupakan kehadiran pertama kalinya dari seorang presiden di acara yang diselenggarakan oleh KPU.
Pada kesempatan lain, PDI Perjuangan Jawa Timur juga turut menyoroti akan adanya beberapa isu yang belakangan terus berhembus mengenai adanya wacana akan penundaan Pemilu, terutama setelah Putusan dari PN Jakarta Pusat dikeluarkan secara resmi dan menghukum KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 hingga 2 (dua) tahun ke depan.
Apabila mengacu pada konstitusi sendiri, sejatinya memang PDIP Jatim menyebut kalau pesta demokrasi, yakni berjalannya Pemilu harus dijalankan setiap 5 (lima) tahun sekali. Kemudian, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jatim, Deni Wicaksono mengemukakan bahwa seluruh kadernya terus konsisten dalam berpolitik.
Terlebih, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawari Soekarnoputri sendiri telah menyuarakan bahwa semua harus terus patuh pada konstitusi. Megawati bahkan termasuk orang yang dengan sangat tegas langsung menolak secara lantang adanya Putusan dari PN Jakpus tersebut.
Pada kesempatan berbeda, Presiden RI, Joko Widodo juga telah menegaskan bahwa Pemerintah RI sangat mendukung upaya KPU untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan menunda tahapan Pemilu 2024.
Beliau juga menilai bahwa putusan dari PN Jakpus itu langsung menimbulkan polemik yang luar biasa di masyarakat, namun memastikan bahwa Pemerintah RI tetap berkomitmen untuk menjalankan Pemilu 2024. Bahkan, dirinya juga menambahkan bahwa anggaran untuk Pemilu telah dipersiapkan dan juga berharap supaya Pemilu bisa berjalan dengan lancar.
Penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni Pemilu pada tahun 2024 mendatang memang merupakan hal yang sangat penting untuk bisa diwujudkan. Bukan hanya karena hal tersebut telah sesuai dengan konstitusi saja, namun dengan menjamin adanya keberlangsung Pemilu setiap 5 (lima) tahun, maka juga menunjukkan bahwa iklim demokrasi di Indonesia dalam keadaan yang baik dan sehat sehingga terus terjadi sirkulasi kepemimpinan di Tanah Air.
Dukungan penuh dan konsistensi pemerintah untuk terus menjalankan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal dan tujuan awal memang harus diberikan apresiasi yang sangat tinggi oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

September 1, 2026

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

September 1, 2026

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Jakarta – Pembahasan RUU Perampasan Aset…

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG Oleh: Rivka Mayangsar Program Makan Bergizi Gratis…

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan operasional…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.