Perppu Cipta Kerja Memberi Kemudahan Izin Usaha

Perppu Cipta Kerja Memberi Kemudahan Izin Usaha

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja ditetapkan menyusul adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yakni sebagai bentuk perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut rupanya membantu para pelaku usaha sektor pertanian dalam mendapatkan usaha.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan bahwa Perppu Cipta Kerja benar-benar membantu para pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan usaha khususnya di sektor pertanian.

Perppu Cipta Kerja diterbitkan lantaran diperlukannya tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perppu tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Khusus di sektor pertanian, tidak ada perubahan substansi yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kepala Biro Hukum Kementan Maha Matahari Eddy Purnomo pada keterangan pers, mengatakan, beberapa substansi teknis di sektor pertanian dalam Perppu Cipta Kerja tersebut diberlakukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku sektor pertanian dalam mendapatkan perizinan, namun demikian tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi para petani dalam melakukan usaha taninya.
Eddy menilai, kemudahan perizinan diwujudkan melalui pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko atau Online Single Submisiion Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga telah memberikan kemudahan berusaha seperti dalam penerbitan sertifikat organik untuk beras organik oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), pihaknya memfasilitasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal ini petani dalam bentuk bantuan pembiayaan dalam proses sertifikasi tersebut.
Menurut Eddy, Penetapan Perppu Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena adanya kegentingan memaksa.
Kegentingan tersebut meliputi dinamika global yang disebabkan oleh kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan pada perekonomian nasional.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa sektor pertanian Indonesia tidak boleh lengah dalam menyikapi urusan pangan. Sebab sektor ini harus mampu menyediakan pangan untuk 275 juta jiwa penduduk.
Dirinya sempat mengutip pernyataan dari mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger, yang mengatakan, kuasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat, kuasai energi, maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa.
Untuk itu, Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan menjadi persoalan kritikal yang harus senantiasa dikelola dengan baik, seiring dengan meningkatnya tren pertumbuhan penduduk.
Lebih lanjut, dirinya juga mengingatkan sektor pertanian untuk senantiasa waspada dan mengantisipasi bersama. Sebab, belum sembuh total pasca dihantam pandemi Covid-19, kini sektor pertanian juga dihantam oleh persoalan perubahan iklim dan tekanan geopolitik global yang berkepanjangan sehingga menyebabkan harga pangan melambung tinggi.
Kondisi pertanian di Indonesia saat ini juga belum banyak berubah dibandingkan saat zaman penjajahan belanda. Di mana produk pertanian banyak dijual dalam bentuk bahan mentah.
Di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata bahwa sektor pertanian tengah menghadapi tantangan tambahan, seperti perubahan iklim, faktor global dampak perang Rusia-Ukraina. Di mana kedua negara tersebut adalah penghasil gandum dan pupuk. Dengan demikan hal tersebut tentu saja akan sangat berdampak khususnya bagi yang memiliki usaha di sektor pupuk.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyebutkan bahwa tantangan dunia pertanian ke depan tidaklah mudah. Dirinya mengatakan bahwa situasinya bukan gelap biasa.
Meski demikian, dirinya meyakini bahwa kondisi kelompok tani dalam menghadapi tantangan tersebut cukup baik. Bahkan, pemerintah daerah juga disebut berlomba-lomba untuk mencari solusi dan memberikan dukungan.
Syahrul mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan prediksi tersebut. Ia menambahkan bahwa jajaran Kementerian Pertanian akan berkomitmen untuk menghadapi situasi ke depan.
Tentu saja sektor usaha pertanian harus terus dikembangkan agar Indonesia dapat bertahan dari serangan krisis global. Salah satu yang bisa dikembangkan adalah start up di sektor pertanian. Padahal peluang pengembangan usaha rintisan masih terbuka lebar.
Di dalam sektor pertanian tentu saja terdapat potensi besar untuk dikembangkan. Di mana terdapat lini produksi, distribusi hingga pasar yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui teknologi.
Sektor pertanian merupakan usaha yang memiliki target konsumen yang luas, apalagi setiap orang butuh makan, dan pemilik waruh juga membutuhkan bahan baku seperti sayuran.
Oleh karena itu, demi mempermudah usaha di bidang pertanian, maka pemerintah mengesahkan Perppu Cipta kerja guna mempermudah izin pendirian usaha di sektor pertanian.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi 

By 0

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama dalam strategi pembangunan nasional. Kehadiran Program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa negara tidak sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat jangka pendek, melainkan membangun jalan keluar yang berkelanjutan melalui pendidikan. Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pembangunan dan pengoperasian sekolah berasrama tersebut mencerminkan perubahan pendekatan negara dari sekadar mengurangi dampak kemiskinan menjadi memutus akar penyebabnya. Pendidikan yang berkualitas membuka ruang mobilitas sosial, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, investasi pada pendidikan merupakan investasi yang memberikan manfaat lintas generasi. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 atau 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Menurut Dirgayuza, seluruh kebutuhan pendidikan, pengasuhan, tempat tinggal, hingga kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi oleh negara agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab utama anak-anak putus sekolah atau tidak memperoleh pendidikan yang layak. Langkah tersebut sekaligus mempertegas bahwa negara hadir secara nyata untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara. Lebih jauh, Dirgayuza menilai Sekolah Rakyat merupakan implementasi konkret amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak konstitusional yang harus dapat dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya. Keberhasilan menuju Indonesia sebagai negara maju tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan keadilan dalam akses pendidikan. Semakin banyak anak dari kelompok rentan memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, semakin besar peluang Indonesia membangun sumber daya manusia yang unggul. Selain meningkatkan akses pendidikan, model sekolah berasrama juga memberikan ruang pembinaan karakter yang lebih komprehensif. Anak-anak tidak hanya memperoleh materi akademik, tetapi juga dibimbing untuk membangun disiplin, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan pada masa depan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kemiskinan sering kali disertai berbagai keterbatasan sosial yang memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, negara berupaya memastikan setiap peserta didik memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensinya secara optimal. …

All Rights Reserved © 2025