DPRD & Tokoh Morut Apresiasi Kinerja Apkam Pulihkan Keamanan

DPRD & Tokoh Morut Apresiasi Kinerja Apkam Pulihkan Keamanan

Situasi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia, Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah sudah semakin kondusif. Tidak hanya pekerja, pelaku ekonomi di sekitar lokasi GNI dan aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Aparat keamanan juga masih terus berjaga di kawasan perusahaan untuk mengamankan situasi.

Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara, Megawati Ambo Arsa mengaku situasi kondusif tidak bisa dilepaskan dari peranan aparat keamanan, baik dari TNI, Polri, maupun BIN.

“Aman terkendali dan sudah kondusif berkat semua stakeholder, terutama aparat dari TNI maupun Polri, bersama masyarakat Morowali Utara sendiri. Harapan kami kejadian ini tidak terjadi lagi di Morowali Utara,” kata Megawati, Sabtu (21/1).

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Morut, Yanto Baoli berharap keadaan di Morowali Utara terus dijaga dengan damai. Sebab kondisi ini turut memengaruhi iklim berinvestasi di Tanah Air.

“Sebagai wakil rakyat, harapan kami agar senantiasa sejuk, damai, dan iklim berinvestasi di sini senantiasa dipelihara, rambu-rambu aturan terus dijaga oleh investor yang akan masuk,” jelas Yanto.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Wulanderi, Mori Julius Pode, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri yang mampu menciptakan dan menangani keadaan sehingga bisa kondusif seperti saat ini. Pode juga berharap peristiwa kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu itu tidak terulang.

“Terima kasih kepada aparat keamanan yang telah menjaga kondusifitas sehingga keadilan PT GNI ini dapat berjalan dan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah kita,” ujar Julius Pode, Jumat (20/1).

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah (MUI Sulteng), Habib Ali bin Muhammad Aljufri berharap agar semua pihak dapat menahan diri agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Karena bagaimanapun kegiatan investasi itu ada manfaatnya untuk masyarakat. Masalah ini harus bisa diselesaikan dan dimediasi secara cepat karena kerugian yang ditimbulkan bukan hanya dialami oleh PT GNI sendiri, tetapi juga pihak lain,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Morowali Utara, Mohamad Sufran mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya terus mampu menjaga situasi tetap kondusif.

“Saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat, lebih khusus karyawan PT GNI agar tetap menjaga stabilitas keamanan agar tetap kondusif, menciptakan iklim investasi yang aman,” ucapnya.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025