TNI-Polri Pastikan Keamanan PT GNI Semakin Kondusif

TNI-Polri Pastikan Keamanan PT GNI Semakin Kondusif

Kondisi keamanan di dalam area usaha maupun sekitar industri pengolahan nikel PT. Gunbuster Nickle Industry (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, kini sudah kondusif.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Kodim Morowali dan Morowali Utara Letkol Inf Constantinus Rusmanto.

“Suasana di GNI sudah kondusif. Mari kita sebarkan ini kepada masyarakat supaya jangan ada lagi yang takut dan berencana meninggalkan tempat bekerja, sehingga GNI segera bisa beroperasi kembali,” kata Dandim

Dandim meluruskan bahwa isu suasana di GNI masih mencekam. Itu tidak benar.

“Jaminan kepastian keamanan ini juga perlu disebar ke wilayah lain karena pasca kejadian, jujur saja, ini sangat memengaruhi investasi besar di Morowali,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kapolres Morowali Utara, AKBP. Imam Wijayanto, S.IK, MH bahwa situasi di PT GNI telah aman.

“Saya bersama dengan HRD PT GNI Muknis Assegaf, menyampaikan situasi di PT GNI aman dan terkendali,” ujarnya.

Kapolres Morut menerangkan bahwa aparat gabungan dari personel TNI/Polri terus bersiaga untuk menjaga situasi keamanan yang semakin baik. Adapun jumlah personel TNI/Polri yang ikut mengamankan PT GNI mencapai 709 personel.

“Sampai saat ini, aktifitas di perusahaan tidak ada kendala yang berarti. Operasional berjalan normal dan untuk memberikan jaminan keamanan, personel TNI/Polri sudah ditempatkan di Pos-pos yang strategis di sekitar lokasi PT GNI,” ujar Kapolres Morut.

Tidak hanya itu, AKBP. Imam Wijayanto menjelaskan bahwa karyawan tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal sejak hari pertama bekerja pasca rusuh, sudah kembali berinteraksi seperti biasa.

“Mereka menunjukkan kerjasama yang harmonis antara TKA dengan TKI,” kata Kapolres Morowali Uta

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara, Megawati Ambo Arsa menyampaikan bahwa situasi di PT GNI saat ini kondusif. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari kerja keras aparat keamanan.

Ketua DPRD Kab. Morowali Utara berharap supaya segala persoalan yang telah terjadi bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya dengan duduk bersama-sama.

“Puji Tuhan, aman terkendali dan sudah kondusif ini berkat semua stakeholder, terutama aparat dari TNI maupun Polri, bersama masyarakat Morowali Utara sendiri. Harapan kami kejadian ini tidak terjadi di Morowali Utara, kita berharap segala persoalan dan kejadian bisa kita bahas dan diskusikan secara bersama untuk mencari solusi yang tepat untuk daerah ini,” pungkasnya.

Insiden kerusuhan antar pekerja PT GNI telah mengundang respons dari anggota dewan. Bahkan sejumlah perwakilan Komisi III telah melakukan audiensi dengan beberapa pihak yakni, Polda Sulteng dan Serikat Pekerja PT GNI pada Jumat (20/1).

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani dalam keterangannya menyatakan tidak ada penembakan peluru oleh petugas terhadap pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa setelah Polri turun juga dapat mengendalikan diri.

 

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025