• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Hukum & Kriminal»Masyarakat Menolak Eksistensi KST Papua

Masyarakat Menolak Eksistensi KST Papua

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 1 January 2023

Masyarakat Menolak Eksistensi KST Papua

Oleh : Rebecca Marian

Masyarakat Papua menolak eksistensi kelompok separatis dan teroris (KST) karena mereka bersalah. KST selalu meneror masyarakat sampai menimbulkan korban jiwa. Amatlah salah jika ada klaim yang menyatakan bahwa rakyat mendukung kelompok separatis tersebut.

Penyebabnya karena masyarakat membenci KST, karena selalu menyakiti orang asli Papua.
Kelompok separatis dan teroris (KST) Papua adalah gerombolan bersenjata yang merupakan kaki-tangan OPM (organisasi Papua merdeka).

Mereka ngotot untuk membelot dan tidak mau menuruti segala peraturan dari pemerintah. Namun malah meneror masyarakat demi mewujudkan permintaannya yakni memerdekakan diri dan membentuk Republik Federal Papua Barat.

Akhir-akhir ini muncul klaim dari KST bahwa mereka didukung oleh rakyat Papua. Namun hal ini langsung dibantah oleh Pendeta Jupinus Wama. Menurut Pendeta Jupinus, salah besar jika KST dicintai rakyat. Kenyataannya, mereka justru melakukan aksi teror, tak hanya ke warga sipil tetapi juga ke aparat keamanan.

Bahkan KST tega menggauli dan melecehkan gadis-gadis Papua. Sungguh tidak berperikemanusiaan.

Masyarakat Papua memang tidak menyukai KST sama sekali dan klaim mereka hanya hoaks. Tidak ada yang mau hidupnya selalu dipenuhi ancaman dan KST ketika melakukan teror tidak sekadar membawa senjata api. Mereka juga sampai mengusir penduduk karena rakyat tidak mau mendukung KST dan mengibarkan bendera bintang kejora.

KST tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga melakukan pembunuhan secara sengaja. Sudah banyak korban dari rakyat sipil, mulai dari murid, guru, hingga tenaga kesehatan yang jadi korban kekejaman KST.

Mereka kehilangan nyawa gara-gara serangan KST padahal keberadaan orang-orang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi yang diserang juga anak kecil yang tak berdosa, bahkan dipotong jarinya.

Serangan KST menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai kemajuan di Papua. Buktinya guru dan tenaga kesehatan dibunuh, padahal tenaganya sangat diperlukan rakyat. KST juga menyerang pekerja proyek Jalan Trans Papua. Hal ini juga jadi bukti bahwa kelompok separatis ini anti kemajuan, padahal Papua amat butuh modernitas agar masyarakatnya hidup makmur.

Sementara itu, Kepala Suku Besar Kabupaten Puncak Abelom Kogoya menyatakan bahwa dirinya menolak kedatangan KST di daerahnya. Ia tidak ingin ada konflik bersenjata di Kabupaten Puncak. Apalagi setelah ada penyerangan dan menyebabkan delapan orang warga meninggal dunia. Abelom turut menghadiri pemakaman salah satu korban yakni Beby Tabuni dan mengecam keras serangan KST.
Sebagai seorang kepala suku, Abelom menolak KST karena mereka sangat tega menghabisi rakyatnya. KST tidak pandang bulu dalam menyerang. Baik pendatang maupun orang asli Papua, bisa diserang dengan senjata api dan memakan korban jiwa. Selain itu mereka juga sering mengambil harta dan makanan rakyat Papua sehingga perbuatannya termasuk tindakan kriminal.
Oleh karena itu ia mendukung penangkapan anggota-anggota KST karena telah merugikan rakyat Papua, khususnya suku di Kabupaten Puncak. KST harus diberantas agar Papua tetap aman tanpa takut serangan senjata tajam maupun senjata api. Jangan sampai KST membuat rakyat ketakutan dan merugikan karena mereka tidak bisa bekerja dengan tenang.
KST tidak pernah mendapat simpati masyarakat karena mereka memaksa untuk mengibarkan bendera bintang kejora (sebagai lambang west Papua) pada ulang tahun OPM, tanggal 1 Desember. Rakyat tidak mau melakukannya karena setia pada Indonesia dan benderanya hanya merah putih, tidak ada jenis lain.
Sementara itu, masyarakat Papua juga tidak mau bergaul dengan KST karena yang mereka serang bukan hanya pendatang, tetapi juga orang asli Papua. Betapa mereka tega membunuh saudara sesukunya sendiri dan KST selalu menuduh bahwa yang dibunuh adalah mata-mata aparat. Padahal hanya warga sipil biasa.
Masyarakat Papua tidak mau mendukung KST karena mereka punya rasa nasionalisme yang tinggi. Papua adalah bagian dari Indonesia, sejak masa orde lama. Tidak ada yang namanya kemerdekaan karena memang lebih enak jadi bagian dari NKRI. Apalagi di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Papua amat diperhatikan, sehingga masyarakat makin cinta Indonesia.
Jika ada anggota KST maka masyarakat langsung menghubungi aparat keamanan agar dilakukan penangkapan. Mereka tidak mau menampung anggota KST karena takut akan kecipratan hukuman dan terkena kasus. Meski anggota KST menakutkan tetapi mereka spontan menelepon aparat agar ada penangkapan sesegera mungkin dan tidak khawatir akan digertak oleh kelompok separatis tersebut.
Lagipula, warga Papua juga anti KST karena jadi penghianat bangsa dan memalukan orang di Bumi Cendrawasih, karena image-nya jadi buruk. Papua seharusnya menjadi tempat yang damai. Bukan tempat kerusuhan seperti yang dicitrakan oleh KST.
Masyarakat amat anti KST karena kelompok separatis itu selalu merugikan. KST tidak pernah didukung oleh warga sipil dan orang asli Papua. Sebaliknya, rakyat anti KST karena mereka melakukan berbagai tindak kriminal. Mulai dari penyerangan dengan senjata api, pembunuhan warga sipil dan aparat, juga perusakan fasilitas umum.

)* Penulis adalah kontributor Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

September 21, 2026

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

September 21, 2026

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Oleh : KH Anis Maftukhin Viral. Zaman sekarang menyebutnya begitu. Dulu, istilahnya nggregeti—bikin gelisah. Bikin…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran Oleh: Atika Permata Jelang…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.